OLEH RADHAR TIBASKORO
Kata Qodari, “Demokrasi adalah masa lalu. Masalah masa kini adalah polarisasi.”
Katanya lagi, masalah polarisasi dapat diselesaikan dengan mendampingkan Jokowi dan Prabowo sebagai Capres dan Cawapres.
Itulah omong kosong konsultan politik. Polarisasi itu memang ada, tetapi apakah keduanya mewakili kutub yang sekarang sedang mengental? Jokowi cuma petugas partai dan oligarki. Sementara Prabowo, mungkinkah ia bisa mencegah polarisasi? Jangan lupa, wapres saat ini, KH. Ma’roef Amin, dipilih juga atas alasan mencegah polarisasi. Kiai yang pernah memimpin MUI ini terbukti tidak mampu mencegah proses polarisasi.
Gagasan tersebut jelas sangat takabur sebab mengasumsikan bisa mengubah konstitusi. Qodari merasa yakin bisa menggerakkan rakyat berduyun-duyun mendesakkan tuntutan amandemen UUD 1945 agar Jokowi bisa dipilih ketiga kalinya.
Bagaimana bisa?
Konsultan politik ini terlalu berlebihan menilai dirinya. Mengapa?
Pertama, rakyat melihat bahwa polarisasi itu merebak dan menjadi sangat tajam justru di era pemerintahan Jokowi. Pengaruh buzzerrp sangat besar dalam hal ini. Sejumlah pakar dan tokoh masyarakat telah menyerukan agar para buzzerrp ini dihentikan.
Namun bukan berhenti, buzzerrp malah makin mengganas. Salah satu sebabnya karena mendapat perlindungan pejabat. Bagaimana orang yang dianggap mengobarkan munculnya polarisasi bisa menghentikannya? Bagian dari masalah tidak bisa menjadi bagian dari solusi.
Kedua, Jokowi juga dikenal sebagai presiden dengan hutang terbesar. Hutang itu sekarang sudah mencekik APBN kita. Bila tidak terbayar, bunga hutang menumpuk dan pada 2024 akan mencapai batas maksimum 60% GDP.
Untuk bisa membayar utang, pajak akan naik. Masa rakyat diminta mendukung orang yang menaikkan pajak untuk terpilih kembali?
Paling celaka, gagasan itu semakin memperlemah demokrasi. Apa yang tidak mungkin? Bila semua partai koalisi mendukung, perubahan konstitusi itu sangat mungkin terjadi. Tetapi akan muncul implikasi yang berbahaya: ketika kekuasaan dipergunakan untuk melangengkan kekuasaan itu sendiri, maka akan tercipta pemerintahan otoriter. Itulah pengalaman kita di masa Orde Lama dan Orde Baru.
Apakah kita tidak bisa belajar dari sejarah?
Dengan tiga alasan di atas saya percaya Qodari tidak bekerja untuk kepentingan rakyat atau negara. Qodari, anda bicara projek ‘kan?
The post QODARI BICARA PROJEK BUKAN NEGARA appeared first on jakartasatu.com.