Quantcast
Channel: PEMILU – jakartasatu.com
Viewing all 1104 articles
Browse latest View live

Pertempuran di Ruang Imajinasi

$
0
0

OLEH Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Salah seorang kawan, anggota DPR, suatu hari telp saya. Menanyakan gerakan 212. Ada indikasi Indonesia mau dirubah modelnya jadi negara Arab. Pancasila diganti dengan khilafah. Lalu, terjadilah Arab Spring, katanya. Dia mau bilang ISIS, tapi takut salah.

Kawan saya ini mewakili pikiran banyak orang di Indonesia. Terutama dari kalangan Nahdliyyin dan PDIP yang Phobia terhadap istilah khilafah. Mereka berpikir bahwa 212 itu gerakan politik HTI. Atau setidaknya ditunggangi oleh HTI. Hebat kali HTI ini, sampai bisa menunggangi 212.

Dalam dialog Rosy di Kompas TV (30/8) saya lihat ekspresi ketua Ansor dan Maruar Sirait begitu antusias. Siap-siap gebukin orang yang mau merubah Pancasila. Tanya Ahmad Dhani: sopo sing Arep ngerubah Pancasila? Dan bagaimana mereka bisa merubah? Bulsheet, kata Ahmad Dhani.

Di sisi lain, ada dari kelompok pendukung oposisi menyerang Jokowi dan PDIP dengan tuduhan PKI. Setidaknya disusupi oleh orang-orang komunis. Sejumlah orang yang mengaku anak-anak PKI yang aktif di PDIP dianggap membahayakan terhadap NKRI. Dimana bahayanya?

Kedua belah pihak punya narasi yang sama: bela NKRI. NKRI harga mati. Sayangnya, mereka melegitimasi dirinya sebagai pembela NKRI dengan cara “mengimajinasikan” lawan politiknya sebagai anti NKRI. Lucu bukan?

Mereka bengak-bengok: Aku NKRI, kamu PKI. Aku Pancasila, kamu khilafah yang mau ganti Pancasila. Aku mempertahankan Kebhinekaan, kamu tidak toleran. Makin ngawur!

Yang satu nuduh bahwa khilafah ini dijadikan gerbong perjuangan politik oposisi untuk mengganti Pancasila. Semua kelompok oposisi dianggap pro-khilafah dan jadi ancaman NKRI. Satunya lagi menggunakan diksi PKI dan memasukkan partai pro pemerintah sebagai pro PKI. Benar-benar lelucon yang menggelikan.

Keduanya mengidap penyakit Orbaisme. Semua yang jadi lawan Orde Baru dari kalangan nasionalis dituduh PKI, dan dari kalangan Islam dilabeli DI/TII. Pewaris Kartosuwiryo.

Di era Jokowi, istilah DI/TII sudah usang. Muncul istilah baru sebagai obyek permusuhan yaitu HTI. Ormas yang selalu dijadikan icon oleh kelompok pro-penguasa sebagai anti NKRI. Betul-betul klasik dari aspek cara memainkan diksinya.

Dengan tuduhan itu mereka bisa pertama, meciptakan opini bahwa gerakan lawan politik itu membahayakan NKRI. Kedua, menumbuhkan militansi perlawanan secara massal kepada gerakan itu. Sangat klasik. Meski klasik, terus dihidupkan sampai sekarang karena terbukti efektif. Munculnya gerakan persekusi adalah bukti riil efektifnya diksi anti NKRI ini.

Kedua belah pihak, pendukung penguasa dan oposisi bertempur di lokasi imaginasi. Rakyat dihadirkan di dunia tak nyata. Mengadu dua kelompok massa di dunia yang tak memiliki realitas. Ini sebuah bentuk pembodohan sistemik.

Awas khilafah! Awas PKI!Awas Anti NKRI! Narasi ini tumbuh subur di ruang publik. Dampaknya secara sistematis merusak rasionalitas publik. Akibatnya, pertama, rakyat makin bodoh. Kedua, rakyat makin emosional. Gampang marah dan menabrak aturan. Ketiga, negara ini jadi gaduh. Kegaduhan yang tak dibutuhkan, kecuali untuk kepentingan pragmatis sejumlah elit. Keempat, rakyat selalu dikorbankan dan jadi tumbal.

Persekusi terhadap deklarasi #2019GantiPresiden, Rocky Gerung dan Ustaz Abdul Somad (UAS) juga menggunakan narasi yang sama. Ruang kebebasan publik dirusak oleh irasionalitas opini imajinatif. Muncul pasukan persekusi yang bernafsu gebuk mereka yang “diimajinasikan” anti NKRI. Aksi ini makin ngawur. Lebih ngawur lagi jika negara diam dan membiarkannya.

Stop! Rakyat berhak untuk mengkonsumsi informasi, diskusi dan diksi yang mencerdaskan. Debat dengan otak yang waras. Bukan jadi alat permainan para politisi.

Segelintir elit berkepentingan mendesign dan merawat dunia imajiner ini. Rakyat secara massal diadu dan dihadap-hadapkan secara fisik dan non fisik. Terus berulang dan dijadikan ritual politik

Teringat ungkapan J.J Rousseau. Bahwa manusia ideal adalah manusia yang asli dan lugu. Orang-orang pintar seringkali membuat rakyat yang lugu itu keluar dari habitat idealnya. Mereka yang mestinya berbudaya dan bermoral dirusak oleh kepentingan politik pragmatis. Terutama ketika masuk masa pileg. pilkada dan pilpres. Saling hujat dan fitnah dihadirkan oleh kelompok kecil elit untuk berebut suara. Kaum elitlah sesungguhnya yang seringkali jadi sumber petaka dalam dunia inter-relasi rakyat.

Rousseau benar, rakyat yang lugu, polos, dan tak banyak tahu soal permainan politik, secara musiman terus diadu domba satu dengan yang lain. Mereka dibenturkan dengan imajinasi PKI dan bahaya khilafah. Sudah saatnya negara hadir untuk menghentikan pertempuran imajinasi ini. Bukan malah ikut bermain dan menyuburkannya.

Jakarta, 9/9/2018

The post Pertempuran di Ruang Imajinasi appeared first on Jakartasatu.com.


CARA MENGALAHKAN TOHIR

$
0
0

CARA MENGALAHKAN TOHIR
by Zeng Wei Jian

Erik Tohir fix jadi Ketua Timses Ko-Ruf. Muldoko tersingkir. Dua kali dia kena PHP. Diproyeksikan jadi Cawapres dan Ketua Timses. Amblas semua. Perih Jenderal…!!

Erik Tohir is the closing statement of Ko-Ruf ironic failure. Timses gemuk; rentan konflik. Cawapres old school. Dollar naik. Ingkar janji. Disgruntle netizen. Sukses Asian Games itu di tangan Sandi saat Wagub.

Tidak ada moral force di Kubu Ko-Ruf. “Proyeknisasi”, kepentingan dan duit mengikat klik-klik supporters. Ko-Ruf obyek investasi merugi. Saat kalah, semuanya bakal jato miskin. Bangkrut.

Mereka ngga punya self-confidence. Tohir digadang-gadang nyaingin Wapres Sandi. Padahal posisinya segaris dengan Jenderal Joko Santoso.

Net worth Tohir; 1.4 milyar dolar. Di bawah Sandi. Tidak setampan Sandi. Mereka teman lama. Bila Tohir main-mata, Ko-Ruf rusak. Sebagai bussinessman, Tohir harus main dua kaki. Buat jaga-jaga.

Sandi-Tohir anak-anak bisnis William Suryajaya (Bos Astra). Bedanya, Erik adalah generasi kedua. Teddy Tohir (ayah Erik) adalah konglomerat yang pernah kerja untuk Om William.

Sedangkan Sandi, dia generasi pertama imperium bisnisnya. Sukses Erik berasal dari ayah.

Adagium Tionghoa; Generasi pertama membangun, generasi kedua foya-foya, generasi tiga menghabisi.

Di bidang akademik, Tohir hanya lulusan community college. Sandi cum laude mulu di universitas bergengsi.

Jadi Sandi jauh di atas Erik. Segala-galanya. Erik hanya menang dari Joko Santoso; lebih muda dan lebih tajir. Selebihnya, Joko Santoso menang mutlak.

Saya prediksi, Tim Erik tidak punya opsi lain kecuali adopsi metode konvensional. This is assymetric warfare. Mereka di posisi kuat.

Sebagai pihak inferior, Jenderal Joko Santoso mesti merilis unconventional warfare dengan metode gerilya, hit-n-run tactic, dan selective battle plans.

Saya kira, Erik has no chance to defeat Joko Santoso. Strategi-taktis komplit yang sebenarnya tidak bisa digelar di sini. Biar Tohir dan bosnya mengira-ngira dalam gelap.

THE END
#2019PrabowoPresiden

The post CARA MENGALAHKAN TOHIR appeared first on Jakartasatu.com.

Menguji Ketangkasan SBY Sebagai King Maker

$
0
0

OLEH Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Tragedi Magelang menyisakan “beban psikologi” yang teramat lama. Dua lelaki ganteng dan gagah selalu bersaing dan berseberangan. Berkompetisi dalam karir militer, lalu berlanjut di dunia politik. Keduanya tak pernah bersatu, kecuali di depan kamera media. Formal dan penuh kepura-puraan. Semua bentuk kepentingan politik terabaikan karena jejak Magelang yang tak mudah terlupakan. Apa itu? Ah, pingin tahu aja. Biarlah itu jadi rahasia berdua.

Keduanya sekarang jadi orang penting di elit negeri ini. Yang satu jadi presiden dua periode, satunya lagi calon presiden dua periode. Mereka adalah SBY dan Prabowo. Dua jenderal yang karir militer dan politiknya moncer.

Saat Prabowo didaulat jadi calon presiden di pilpres 2014, SBY tak mendukungnya. Malah memilih abstain. Kanan-kiri NO! Padahal, cawapres yang mendampingi Prabowo adalah Hatta Rajasa, besan SBY. Anda bisa bayangkan jika seorang besan tak mendukung anda. Padahal, SBY saat itu bisa jadi penentu kemenangan. Semata-mata pertimbangan politik? Sulit tak mengkaitkannya dengan urusan psikologi.

Tapi, era itu sudah berakhir. Tutup buku. Prabowo-SBY, dua jenderal yang dulu berkawan di Magelang saat menjadi siswa AKABRI ini sedang intens berdua. Rajin berjumpa dan saling kunjung. Kali ini tampak lebih tulus dan serius. Tidak lagi serimonial. Usia, pengalaman dan kematangan menjadi anugerah dua jenderal ini untuk membangun kembali keakrabannya. Selain kesamaan visi politik kebangsaan yang telah menginspirasi dua tokoh bangsa ini untuk merajut kembali hubungan yang selama ini terkesan alot untuk disatukan. Mereka dihadapkan pada common enemy di pilpres 2019 yaitu Jokowi.

Gerah dituduh sebagai “pemain dua kaki”, SBY tampil. SBY klarifikasi dengan membuat pernyataan tegas. Akan all out dukung Prabowo-Sandi. Tak tanggung-tanggung. Turun langsung dan menjadi jurkam.

Kini, dua jenderal Angkatan Darat berpengaruh di militer menyatukan kebulatan tekad untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Didukung oleh dua mantan Panglima TNI yaitu Jenderal (purn) Joko Santoso dan Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo yang masih fresh.

Empat jenderal Angkatan Darat ini akan berhadapan dengan Jokowi yang juga dikawal oleh lima jenderal Angkatan Darat yang sangat lincah yaitu Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Hendro Priyono, Wiranto, Ryamizard Ryacudu dan Moeldoko.

Pertempuran politik para jenderal Angkatan Darat ini menarik. Tapi, sebagai satu catatan, SBY pernah mengalahkan Wiranto, mantan PANGAB, dalam pertempuran politik di pilpres 2004 (Wiranto Capres) dan 2008 (Wiranto Cawapres). Ini catatan penting soal strategi dan pengaruh. Apalagi ada Gatot Nurmantyo yang masih fresh dan diperkirakan masih kuat pengaruhnya di Angkatan Darat.

Kahadiran SBY tidak hanya dilihat dari kemampuan strategi dan jaringan militernya, tapi pengalaman, pengaruh sipilnya, terutama di Jawa Timur dan logistiknya tak bisa dianggap kecil. Sepuluh tahun jadi presiden, adalah kekuatan yang potensial. Tak ada pilihan lain bagi SBY kecuali all out memenangkan jagoannya di pilpres 2019. Ini pertaruhan pertama, nama besarnya sebagai ahli strategi dan begawan politik. Kedua, nasib Partai Demokrat dan karir AHY

Pilpres 2004, SBY mampu mengalahkan Megawati sebagai capres petahana. 2008, SBY di atas angin. Saat itu, dipasangkan dengan sandal jepit pun, SBY akan menang. Nyaris tak ada penantang yang capable untuk menandinginya.

Saat ini, SBY bukan aktor. Bukan jadi capresnya. Tapi, jadi suhu dan King Makernya.Kita akan lihat, bagaimana peran SBY sebagai King Maker. Apakah akan selincah dan sesukses saat jadi pemain?

Jika Prabowo-Sandi menang, andil SBY harus diakui sebagai sosok yang bertangan dingin. Dan SBY akan punya ruang untuk leluasa memainkan dan menaikkan daya tawar Demokrat di panggung politik berikutnya. AHY, Sang Putra Mahkota punya kesempatan untuk magang. Mengasah mimpi masa depan politiknya dengan mewarisi kepiawaian Sang Ayah.

Dengan hadirnya tekad kuat SBY untuk turun gunung dan antusias memenangkan Prabowo-Sandi, peluang pasangan ini mulai pelan-pelan mampu memperberat bandul persaingan di pilpres 2019. Ancaman buat Jokowi-Ma’ruf mulai terasa. Ini akan terklarifikasi jika kedepan serangan kepada SBY dan Demokrat terjadi. Bongkar-bongkar kasus lama.

SBY-Prabowo adalah kekuatan yang kini tak bisa lagi diremehkan oleh koalisi petahana. Pilpres akan jadi lebih bergairah, dan persaingan mulai agak ketat. Apakah Prabowo-Sandi akan menang? Peran SBY dengan pengalaman dan kesungguhannya mengerahkan semua jaringan politik serta logistiknya akan sangat berpengaruh bagi kekuatan Prabowo-Sandi.

Kita tunggu kesungguhan SBY dan ketangkasannya menjadi King Maker. bagi Prabowo-Sandi.

Jakarta, 13/9/2018

The post Menguji Ketangkasan SBY Sebagai King Maker appeared first on Jakartasatu.com.

Dikepung Massa, Jokowi Bernasib Seperti Ahok?

$
0
0

OLEH Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Kecewa terhadap sikap, kinerja dan kebijakan Jokowi, muncul hashtag 2019GantiPresiden. Belakangan, massa yang dikomandoi Neno Warisman ini melakukan deklarasi. Apa yang dideklarasikan? 2019GantiPresiden.

Deklarasi ini berhasil mempengaruhi opini rakyat. Sebagai bukti, elektabilitas Jokowi berangsur turun. Rakyat yang ingin ganti presiden lebih -dan makin- banyak jumlahnya. Deklarasi ini lalu dipersekusi. Dilarang karena dianggap makar. Mereka yang memakai kaos 2019GantiPresiden dicegat di jalan, dipaksa copot, dan sebagian kaosnya dirobek-robek. Meski semua pakar hukum, termasuk Prof.Dr. Mahfudz MD menyatakan bahwa dekalarasi 2019GantiPresiden tidak melanggar hukum, dan tidak memiliki unsur makar. Faktanya, tetap dilarang. Deklarasi tidak lagi diijinkan.

Saat ILC ingin mengangkat tema ini, mendadak batal tayang. Berbagai pihak coba konfirmasi ke Karni Ilyas, produser merangkap host ILC ini menjawab: “Tidak semua yang kita rasakan bisa dikatakan. Tidak semua yang kita alami bisa diceritakan”. Membaca curhat Karni Ilyas ini, anda mestinya bisa merasakan yang Karni Ilyas rasakan.

TIDAK HANYA DEKLARASI 2019GANTIPRESIDEN DAN ILC YANG TERPERSEKUSI, TAPI NASIB SAMA MENIMPA USTAZ ABDUSSOMAD (UAS). UAS TERPAKSA MEMBATALKAN SEMUA JADUAL CERAMAHNYA DI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR KARENA ADA INTIMIDASI. PIHAK MANA YANG INTIMIDASI? TANYA PADA UAS. KENAPA TAK LAPOR KE POLISI? TANYA JUGA KE UAS.

Selain UAS, Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet juga berada dalam pengawasan. Siapa yang ngawasi? Pakai nanya lagi. Mereka berdua boleh bicara di seminar, tapi waktunya dibatasi. Seminarnya pun diawasi.

Beberapa hari lalu (Jumat, 14/9/), mahasiswa turun. Mereka demonstrasi besar-besaran. Mahasiswa bergerak secara nasional dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Hanya menyisakan Papua. Tak tanggung-tanggung. Mereka minta Jokowi mundur. Ngeri kali, kata orang Medan.

Sudah terlalu lama rakyat merindukan suara nurani mahasiswa. Kerinduan itu sekarang terjawab. Mahasiswa serentak turun dan menuntut Jokowi mundur. Dahsyat!

MAHASISWA SUDAH BANGUN DAN SADAR, KATA SEJUMLAH ORANG DI MEDSOS. BUKAN KATA ORANG-ORANG DI TV? TV MASIH TIDUR. TAK ADA SLOT UNTUK BICARAKAN MAHASISWA. APALAGI TALK SHOW MEMBAHAS DEMONSTRASI DENGAN TUNTUTANNYA. ILC PUN TAK BERANI ANGKAT TEMA ITU. TAKUT GAGAL TAYANG LAGI.

Selama ini rakyat meragukan peran dan kiprah mahasiswa. Sepi, sunyi dan senyap. Lalu muncul dugaan. Apakah mahasiswa sekarang IP oriented? Segera lulus dengan nilai cumlaude, lalu dapat kerja. Atau mahasiswa sedang dalam tekanan rektor, karena rektor dalam pengawasan menteri. Begitulah kalau jabatan rektor dipilih dan ditunjuk menteri.

Atau mahasiswa sudah pinter cari duit? Plesiran pakai tiket pesawat gratis. Itu mahasiswa yang sudah masuk angin. Emang ada mahasiswa yang masuk angin? Kalau demo mahasiswa berhenti, ada dua kemungkinan. Pertama, tuntutannya dipenuhi. Ekonomi membaik. Nilai tukar rupiah menguat, dan dolar turun. Kedua, ekonomi tak berubah, tapi demo berhenti. Kalau begitu, patut diduga mahasiswa sudah masuk angin.

KENAPA JOKOWI HARUS MUNDUR? MAHASISWA MENGANGGAP JOKOWI TIDAK KOMPETEN MENGURUS NEGERI INI. TERUTAMA SOAL EKONOMI. LEBIH BAIK MUNDUR DARI PADA EKONOMI NEGERI INI MAKIN TERPURUK.

Minta Jokowi mundur, apakah bukan tindakan makar? Jika deklarasi 2109GantiPresiden dipersekusi dan dilarang karena dianggap makar, bagaimana dengan mahasiswa yang minta Jokowi mundur? Hingga hari ini, belum ada pernyataan itu. Setidaknya dari juru bicara istana.

Setelah mahasiswa, kini giliran ulama yang berafiliasi dengan 212 mengadakan Ijtima’ Ulama ke-dua (Minggu,16/9). Hasilnya? Bertekad akan melengserkan Jokowi di pilpres 2019. Mereka akan bergerak dan menjadikan seluruh rumahnya menjadi posko-posko untuk menumbangkan Jokowi di pilpres 2019.

JOKOWI TELAH TERKEPUNG. POSISINYA SAAT INI DITEKAN OLEH MASSA DEKLARASI 2019GANTIPRESIDEN, JUTAAN JAMA’AH UAS, PULUHAN RIBU MAHASISWA DI SEJUMLAH WILAYAH DI INDONESIA, KELOMPOK LSM DAN AKADEMISI YANG SEKATA DENGAN ROCKY GERUNG DAN RATNA SARUMPAET, SERTA MASSA YANG BERGABUNG DALAM GERAKAN 212 GNPF ULAMA. MEREKA SEMUA ADALAH MASSA MILITAN. MEREKA SATU TUJUAN: INGIN GANTI PRESIDEN. KECUALI MAHASISWA YANG INGIN SEGERA JOKOWI MUNDUR. 2019 TERLALU LAMA.

Selain mereka, ada para ekonom seperti Kwik Kian Gie, Rizal Ramli dan Faesal Basri yang terus menggempur kinerja ekonomi Jokowi.

Suasana pilpres 2019 mirip Pilgub DKI. Dimana miripnya? Pertama, lahir gelombang besar massa yang hanya punya satu keinginan: tumbangkan Jokowi di pilpres 2019. Tak terlalu penting siapa yang akan gantikan Jokowi. Yang penting, Jokowi kalah. Mirip Pilgub DKI 2017 bukan?Karenanya, kelompok ini dikenal dengan kelompok ABJ (Asal Bukan Jokowi).

Kedua, Kelompok massa ini bertebaran dan bekerja secara militan, massif dan terpisah dari timses. Mereka bukan tim pemenangan, tapi tim yang hanya ingin mengalahkan Jokowi. Karena itu, logistik mereka berbasis pada saweran umat. Mirip saat Pilgub DKI.

Ketiga, mereka melawan incumbent dengan elektabilitas tertinggi. Didukung koalisi mayoritas dan logistik tanpa batas. Seperti saat Pilgub DKI 2017 dimana Ahok sebagai incumbent diduga diback up total oleh kekuasaan, partai mayoritas dan logistik tak terbatas. Kendati begitu, Ahok tetap kalah.

APAKAH JOKOWI AKAN BERNASIB SEPERTI AHOK? MUDAH CARA MENGUKURNYA. JIKA PASCA DEKLARASI, DEMONSTRASI DAN IJTIMA’ ULAMA ITU ELEKTABILITAS JOKOWI TERUS TURUN, ADA TANDA-TANDA BENTENG ISTANA MULAI JEBOL. KEKUATAN KOALISI, LOGISTIK DAN OPERASI TIM SENYAP YANG DIMILIKI JOKOWI TAK LAGI AMPUH UNTUK MEMBENDUNG GERAKAN MASSA ITU. APALAGI JIKA REAKSI TIM JOKOWI TAK PROPORSIONAL, MAKA AKAN MEMPERBESAR GELOMBANG OPINI YANG BERPOTENSI SEMAKIN MERUNTUHKAN ELEKTABILITAS JOKOWI. JIKA INI TERJADI, JOKOWI BISA BERNASIB SEPERTI AHOK. KALAH!

Sebaliknya, jika Jokowi menang, maka Jokowi benar-benar tangguh. Apapun cerita yang dibuat, harus diakui Jokowi terlalu kuat untuk dikalahkan.

Jakarta, 17/9/2018

The post Dikepung Massa, Jokowi Bernasib Seperti Ahok? appeared first on Jakartasatu.com.

Ini Kata Pigai yang Diangkat Juru Bicara timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

$
0
0

JAKARTASATU.COM – Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyebut eks komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menjadi juru bicara timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Salah satu jubir (timses Prabowo-Sandiaga) Natalius Pigai yang mantan Komnas HAM itu,” kata Yandri Susanto di sela rapat koalisi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).

Natalius Pigai merupakan komisioner Komnas HAM periode 2012-2017. Yandri menyebut Prabowo dan Pigai sudah sepakat dengan posisi jubir. “Sudah (sepakat), dia langsung ketemu Pak Prabowo. Pak Prabowo oke, Pak Natalius juga oke, itu soal jubir,” imbuhnya.s

Yandri menambahkan pembahasan finalisasi pembahasan timses masih berlangsung. Dia menyebut nanti akan ada konferensi pers terkait hal itu.

“Insyaallah nanti ada konpersnya,” imbuhnya.

Hari ini sekjen Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM) bertemu di kediaman Prabowo membahas finalisasi struktur tim sukses pasangan Prabowo-Sandiaga.

Sikap resmi saya Natalius Pigai atas berita ini detik.Com diatas diresponnya. Redaksi menerima langsung WA dari Pigai berikut keterangannya,

“Oposisi yang berkualitas jika berada di posisi netral sebagai artikulator soal-soal substansial dan artifial kaum marginal”

Saya sudah 4 tahun, detik demi detik, hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun mengawasi, mengontrol dan mengkritisi kinerja pemerintah Jokowi. saya berkomitmen tetap menjalankan kritik untuk mengisi ruang kosong yang tidak diisi oleh negara, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan rakyat, dan juga sebagai artikulator kepentingan rakyat dan kaum marginal. kritik dan oposisi yang baik, terkontrol dan berkualitas jika kita lakukan secara independen, objektif, imparsial akan terus saya lakukan sampai masa jabatan pemerintah ini berakhir Oktober 2019.

Setelah 2019, siapapun yang terpilih menjadi Presiden sebagai aktivis Kemanusian di Papua berkeyakinan bahwa rakyat Papua tetap menjadi marginal, kaum yang disiksa, dianiaya, dibunuh dan berada seakan-akan orang-orang terjajah sebagaimana juga dilakukan pemerintahan Jokowi saat ini.

Bagi kami bangsa Papua, baik Jokowi dan Prabowo sama
saja, tidak ada pemimpin baik di Republik ini, meskipun tahun 1996 Pak Prabowo pernah lakukan sejarah besar dengan memberi dana 1% persen penghasilan Freeport pada rakyat asli Papua dan dinikmati selama 22 tahun hingga saat ini.

Secara pribadi siapa saja kagum tentang kualitas dan kompetensi saya untuk memimpin negara ini, tetapi maaf saya bukan orang ambisius, dan telah buktikan dengan menolak berbagai tawaran jabatan oleh pemerintah Jokowi. Akhirnya Pemrintahan Jokowi atau Pemrintah siapa buang saya ke tempat tidak terhormat pun, mutiara Papua tetaplah mutiara”, ungkapnya.

Lebih lanjut Pigai mengatakan, Sudah dicatat secara resmi bahwa 4 tahun negara dibawah pimpinan orang baik, kalem, cinta mati rakyat Papua dan dicintai rakyat Papua. Punya hati nurani, punya mental dan moral, berjiwa agamis. Namun kematian berantai terus menerus terjadi. 4 hari terakhir ini, pembunuhan oleh aparat terhadap rakyat Papua: Timika 1 orang, Lani Jaya 2 orang tewas dan beberapa orang dianiaya, Merauke 1 orang tewas (Yudas Kaize). “Semua terjadi ditangan orang baik dan punya hati nurani yang kita hormati di Singgasana Kekuasaan,”tands Natalius Pigai yang mengaku Aktivis Kemanusian, Kritikus Independen. |JKST/RN

 

The post Ini Kata Pigai yang Diangkat Juru Bicara timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno appeared first on Jakartasatu.com.

Pilpres 2019, Jokowi Nomor Urut 1, Prabowo Nomor Urut 2

$
0
0

Komisi Pemiluhan Umum (KPU) melakukan pengundian nomor urut capres-cawapres peserta Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo- Mar’uf Amin mendapat Nomor Urut 1, Sedangn Prabowo Subianto – Sandiaga Uno Nomor 2 di Pilpres 2019

Suasana Pengundian Nomor Urut Calon Presiden dan Wakil Presiden  ramai karena masing-masing pendukung hadir.

Penetapan nomor urut capres-cawapres dalam Pilpres 2019, ini juga menandakan bahwa kampanye pertama akan dimulai 23 Oktober 2018 sampai April 2019. |ADA

The post Pilpres 2019, Jokowi Nomor Urut 1, Prabowo Nomor Urut 2 appeared first on Jakartasatu.com.

Susunan Lengkap Nama Tim Kampanye Nasional Dua Capres dan Pertarungan Dua Mantan Presiden RI

$
0
0

JAKARTASATU.COM – Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Pasangan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin resmi dirilis. Penetapan dan pengesahan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Amin dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 001-A/KPTS/JKW-MA/IX/2018.

Dewan Penasehat :

1. Megawati Soekarnoputri
2. Airlangga Hartarto
3. A. Muhaimin Iskandar
4. Surya Paloh
5. M. Romahurmuizy
6. Oesman Sapta
7. Hary Tanoesoedibjo
8. Diaz Hendropriyono
9. Grace Natalie

Dewan Pengarah :

1. H.M. Jusuf Kalla
2. Try Sutrisno
3. Puan Maharani
4. Pramono Anung Wibowo
5. H.R. Agung Laksono
6. Dr. Akbar Tanjung
7. K.H. Dimyati Rois
8. K.H. As’ad Ali
9. Siswono Yudo Husodo
10. Suharso Monoarfa
11. Sidarto Danusubroto
12. Ginanjar Kartasasmita
13. Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetyo

Calon Presiden : Ir. H. Joko Widodo
Calon Wakil Presiden : Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin

Ketua Tim Kampanye Nasional : Erick Thohir

Ketua Harian : Moeldoko

Wakil Ketua

1. Lodewijk F. Paulus
2. H. Abdul Kadir Karding
3. Johnny G. Plate
4. H. Arsul Sani
5. H. Herry Lontung Siregar
6. Hajriyanto Y. Thohari
7. Eriko Sotarduga
8. Rosan P. Roeslani

Sekretaris TKN : Hasto Kristiyanto

Wakil Sekretaris : 
1. Verry Surya Hendrawan
2. Ahmad Rofiq
3. Raja Juli Antoni
4. Dewi Soeharto

Bendahara TKN : Sakti Wahyu Trenggono

A. Wakil Bendahara-I : Juliari P. Batubara
(Urusan Parpol)
B. Wakil Bendahara-II : Dudy Purwagandhi
(Tokoh & Ormas)
C. Wakil Bendahara-III
(Relawan) : Rerie Lestari Moerdijat

Administrasi dan Audit
Keuangan:

1. Jazilul Fawaid
2. Selby Nugraha Rachman
3. Iwan Bognanto

Koord. Pemenangan Pemilu Partai : Ex-officio Ketua Badan Pemenangan Pemilu
Legislatif Partai Politik Koalisi Indonesia Kerja

1. Bambang DH
2. Rully Chairul Azwar
3. Marwan Jafar
4. Effendi Choirie
5. Dr. Qoyum Abdul Jabbar
6. Gede Pasek Suardika
7. Rully Soekarta
8. Muhammad Yamin Tawari
9. Endang Tirtana

Wakil Direktur Kampanye :
1. Benny Rhamdani
2. Chepy T. Wartono
3. Brigjen TNI (Purn) Herwin Supardjo
4. Daniel Johan
5. Nining Indra Saleh
6. Ariza Agustina
7. Syafril Nasution

Direktur Konten : T.B. Fiki Satari
Wakil Direktur :
1. Rabin Hattari
2. Karina Tanuwijaya
3. Zelda Savitri
4. Asrori S. Karni

Direktur Komunikasi Politik : Usman Kansong*
Wakil Direktur :
1. Putra Nababan
2. Meutya Viada Hafid
3. Ipang Wahid

Direktur Informasi & Publikasi : Kiki Taher

Wakil Direktur : 
1. Dwi Badarmanto
2. H. Rusli Effendi
3. Rizky Hidayatullah
4. Ari Djunaedi
5. Sutrisno Iwanton

Gugus Tugas Infopub
1. Romanus Sumaryo
2. Nona Evita
3. Ridlwan Habib
4. Neneng Herbawati

Direktur Penggalangan Pemilih
Muda: Bahlil Lahadalia*

Wakil Direktur :
1. G. Adi Kusuma
2. Tsamara Amany Alatas
3. Guntur Lebang
4. Melisa McKinon
5. Hasanuddin Wah
6. Nong Darol Mahmada
7. Ade Sugondo

Direktur Penggalangan Pemilih
Perempuan: Ida Fauziah

Wakil Direktur :
1. Sri Rahayu
2. Nurul Arifin
3. Mahfudhloh Aly Ubaid
4. Kartini Sahrir
5. Anggia Ermarini
6. Christine Hakim
7. Atikah Makarim
8. Henny Supolo
9. Putih Hasni
10. Salatifah Al Anshori
11. Erlinda
12. Wanda Hamidah
13. Tina Talisa
14. Isyana Bagus Oka

Direktur Logistik & APK : Kenn Bernard
Wakil Direktur :

1. Sukur Nababan
2. Bambang Susanto
3. Haries Setiawan
4. Zulnahar Usman
5. Syarifuddin Noor
6. Henry Suparman
7. Marsda TNI (Purn) Robert S. Marut
8. RR. Astri Nugraini

Direktur Hukum dan Advokasi : Ade Irfan Pulungan
Wakil Direktur :

1. Juri Ardiantoro
2. Christina Aryani
3. Moh. Toha
4. Hermawi Taslim
5. Tanda Perdamaian
6. Pasang Haro Rajagukguk

Direktur Saksi : Arif Wibowo
Wakil Direktur :

1. Darul Siska
2. M. Lukman Edy
3. I Gusti Putu Artha
4. Ach Baidowi S.Sos., M.Si
5. Dodi Abdul Kadir
6. Imam Anshori Saleh
7. Armyn Gultom
8. Yusuf Lakaseng

Direktur Relawan : Maman Imanul Haq
Wakil Direktur :

1. Mohammad Yamin
2. Dara Indahwati
3. Deddy Yevri H. Sitorus
4. Putri Kusuma Wardani
5. Cathy Sharon
6. Mustar Bona Ventura
7. Budi Arie Setiadi

Penugasan Khusus :

1. Nusyirwan Soejono
2. Rizal Malarangeng
3. Yanuar Prihatin Bagdja
4. Iman Adaruqutni
5. Inaz Nasrulloh Zubir
6. Amir Uskara

Sementara itu redaksi juga menerima Daftar Resmi Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga (BPN PADI)

1. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
2. Jenderal TNI (Purn) DJOKO SANTOSO
3. Dr. H. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA
4. Prof. Dr. H. M. AMIEN RAIS
5. Dr. H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM
6. H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, PH.D
7. KH. ABDURROSYID ABDULLAH SYAFI’I
8. H. HUTOMO MANDALA PUTRA, SH
9. Laksdya TNI (Purn) MOEKHLAS SIDIK, MPA
10. Dr. H. HIDAYAT NUR WAHID, MA
11. SITI HEDIATI SOEHARTO, SE
12. H. AHMAD MUZANI
13. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc, MPA, MA
14. Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS
15. H. EDDY SOEPARNO
16. H. MUSTAFA KAMAL, SS
17. PRIYO BUDI SANTOSO
18. H. RHOMA IRAMA
19. NENO WARISMAN
20. Dr. (HC) Hj. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, SH
21. HASHIM S. DJOJOHADIKUSUMO
22. Dr. FUAD BAWAZIER
23. Drs. FERRY MUSRYIDAN BALDAN
24. MULFACHRI HARAHAP
25. A. HANAFI RAIS
26. SAID IQBAL
27. SUDRAJAD DJIWANDONO
28. Prof. Dr. RYAAS RASYID
29. Dr. H. SYARIEF HASAN, MM, MBA
30. Dr. AHMAD HERYAWAN
31. Ust. SAMBO
32. EGGI SUDJANA
33. HABIB ALI BIN ABDURRAHMAN KWITANG
34. KH. AHMAD KHOLIL RIDWAN
35. Ust. AHMAD HAIKAL HASAN
36. MUZAKIR MANAF
37. SUDIRMAN SAID
38. Drs. H. MUDRIK SANGIDU
39. Drs. SYUKRI FADHOLI, M.Si
40. RATNA SARUMPAET
41. NETTY PRASETIYANI HERYAWAN
42. MIRAH SUMIRAT
43. H. HARIS TAHER
44. Letjen TNI (Purn) SYARWAN HAMID
45. Letjen TNI (Purn) YUNUS YOSFIAH
46. Letjen TNI (Purn) SUHARTO
47. Letjen TNI (Purn) J. SURYO PRABOWO
48. Letjen TNI (Purn) GERHAN LANTARA
49. Letjen TNI (Purn) BURHANUDIN AMIN
50. TNI (Purn) ASRIL HAMZAH TANJUNG, SIP
51. Pol (Purn) ADANG DARADJATUN
52. Dr. FADLI ZON, SS, M.SC
53. EDHY PRABOWO, MM, MBA
54. Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, SH, MH
55. SUGIONO
56. Ust. BACHTIAR NASIR, Lc, MA*
57. UST. FADLAN GARANATTAN
58. Ust. USMAN MUHAMMAD
59. Ust. MAD’U
60. Ust. FAHMI SALIM
61. Ust. ZULKIFLI
62. Ust. TEUNGKU ZULKARNAEN
63. KH. AHMAD SADELI KARIM
64. KH. BUCHORI YUSUF, MA
65. HABIB MUHSIN BIN AHMAD ALATAS
66. KH. ABAH ROADL BAHAR BAKRY
67. HABIB ABDURRAHMAN B. YAHYA
68. HABIB MAHDI ALATAS
69. Prof. KH. DIDIN HAFIDUDDIN*
70. Ust. RIDWAN LUBIS
71. KH. MUHAMMAD AL KHATHTHATH
72. HABIB AHMAD SHAHAB
73. HABIB HELMY ABUBAKAR
74. CAMELIA MALIK
75. EMILIA CONTESSA
76. JAMAL MIRDAD
77. AHMAD DHANI
78. SANG ALANG
79. RACHEL MARYAM
80. IKANG FAUZI
81. EKO HENDRO PURNOMO
82. DESI RATNASARI
83. ANANG HERMANSYAH*
84. SITI ANNISA TRIHAPSARI
85. M. S. RALIE SIREGAR
86. FAUZI BAADILA
87. MULAN JAMEELA
88. H. SUNARJI “CAGUR”
89. PRIMUS YUSTISIO
90. DENADA
91. SULTAN PASYA DJORGHI
92. DONNY KESUMA
93. TB. DEDI “MIING” GUMELAR
94. ARDHYA P.S. DJOKO SANTOSO
95. Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos, M.Si
96. MARTIN HUTABARAT, SH
97. ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi, M.Si, M.Sc
98. Ir. H. TIFATUL SEMBIRING
99. Drs. AL-MUZAMMIL YUSUF
100. Dr. MARDANI ALI SERA, M.Eng
101. JAZULI JUWAINI
102. LEDIA HANIFA AMALIAH
103. EPIYARDI ASDA
104. AHMAD FATKHUL BARI
105. ARYA SANDHIYUDHA
106. GARI PRIMANANDA
107. PIPIN SOPIAN
108. HABIB IDRUS ALDJUFRI
109. M. KHOLID
110. LULUNG LUNGGANA
111. TEGUH JUWARNO
112. ALI TAHER PARASONG
113. MUSLIM AYUB
114. A. MUMTAZ RAIS
115. TOTOK DARYANTO
116. NURHAYATI ALI ASSEGAF
117. EDHIE BASKORO YUDHOYONO
118. BENY K HARMAN
119. DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN
120. DIMYATI NATAKUSUMAH
121. Dr. H. SUSWONO
122. ABOE BAKAR AL-HABSYI
123. NASIR JAMIL
124. Dr. SUKAMTA
125. EKSANTI
126. YAYUK BASUKI
127. VIVA YOGA MAULADI
128. AHMAD YOHAN
129. LIEUS SUNGKHARISMA
130. MICHAEL WATIMENA
131. SYAHGANDA NAINGGOLAN
132. EDY SUDARNO
133. JOKO EDY
134. MUTA MEAN
135. BENNY KUSBINI
136. AGUNG SURYAMAL
137. KAWENDRA LUKISTIAN, SE, M.SN
138. GUS LANCUR SALEH ABIDIN
139. Prof. Dr. H. SUYATNO, M.Pd
140. DIAH HASAN WIRAJUDA
141. Dra. SRI MULYANI, SH
142. Dra. WIRIANINGSIH, M.SI
143. Ir. MEMED SOSIAWAN, ME
144. Drs. SUHARNA SURAPRANATA, MT
145. Dr. HERMANTO
146. REFRIZAL
147. ISKAN QOLBA LUBIS
148. ANSHORI SIREGAR
149. MUHAMMAD IQBAL ROMZIE
150. JUNAIDI AULY
151. EI NURUL KHOTIMAH
152. CHAIRUL ANWAR
153. HERLINI AMRAN
154. NURSANITA NASUTION
155. ANDREI SIMANJUTAK
156. ADANG SUDRAJAT
157. ECKY AWAL MUHARAM
158. drh. SLAMET
159. MAHFUDZ ABDURRAHMAN
160. NURHASAN ZAIDI
161. SURAHMAN HIDAYAT
162. THORIQ HIDAYAT
163. ABDUL FIKRI FAKIH
164. SIGIT SOSIANTOMO
165. ANDI AKMAL PASLUDIN
166. MUHAMMAD KASUBA
167. GHUFRON AZIS FUADI
168. TATE QOMARUDIN
169. SUGENG SUSILO
170. DIAH NURWITASARI
171. KURNIASIH MUFIDAYATI
172. Dr. FAHMI ALAYDRUS
173. DEDY RIZALDI
174. VIRNIE SYAFITRI
175. MANDALA SHOJI
176. NAJIB QUDRATULLAH
177. BUDI YOUYASTRI
178. Ust. BUCHORI MUSLIM
179. SRI RAHAYU
180. AUS HIDAYAT NUR
181. M. YUDI KOTOUKY
182. KHOLID MAHMUD
183. ABDI SUMAITI
184. M. RIDWAN
185. M. WAJDI RAHMAN
186. SRI KUSNAENI
187. MUHSININ FAUZI, MA
188. Dr. MULYANTO
189. TB. SOENMANJAYA
190. AGUS ISMAIL
191. ANDRIYANA
192. YOANDRO EDWARD
193. MUHAMMAD REZA IKHWAN
194. M. TRYANZA MAULANA
195. IRWAN GUNAWAN
196. KHOBBAB HERYAWAN
197. Dr. AULIYA FADILAH
198. SITI WULANSARI RASIDI
199. QORROTA’AYUNIN
200. SALMA MUAZAROH
201. PARAMITHA MESAYU
202. SALMA RUFAIDA
203. EMAS RAHAYU
204. EVI MAFRININGSIANTI
205. SRI ULLENG BAKRI
206. SAWITRI HARDJOPRAKOSO
207. SLAMET MAARIF
208. YASMIN MUNTAZ
209. MUHADJIR SODRUDIN
210. FUTRI ZULYA
211. ZITA ANJANI
212. ROMI BARENO
213. NASRULLAH
214. CHANDRA TIRTAWIJAYA
215. ENENG HUMAEROH
216. DEVITA RUSDI
217. ADE FITRI
218. RIZKI ALJUFRI
219. RIZKI SADIG
220. M. SYAFRUDIN
221. BAKRI HM
222. NASRIL BAHAR
223. Dr. ROSSALINE
224. FARAZANDY
225. LAILA ISTIANA
226. M. MAHILI
227. DWIYANTO PURNOMOSIDHI
228. AWALUDDIN MUCHTAR
229. EDWIN HALIM
230. DECKY PURNAMA
231. JON ERIZAL
232. AMRAN
233. ABDUL HAKAM NAJA
234. YASIN KARA
235. BENNY SUHARTO
236. NURDIATI AKMA
237. MIRANTY ABIDIN
238. SABRI SAIMAN
239. JAORANA AMIRUDIN
240. DIPO ILHAM JALIL
241. ABDUL MUTTALIB TUANAYA
242. PEDRI KASMAN
243. MASHURI MASYHUDA
244. SYAHRUL HASAN
245. DIDI MAHARDIKA
246. Letjen TNI (Purn) CORNEL SIMBOLON
247. JOKO UJIANTO
248. UMAR ARSAL
249. MARWAN CIK HASAN
250. DIDIK MUKHRIANTO
251. EKO WIJAYA
252. AZAM AZMAN NATAWIJAYA
253. WAHYU SANJAYA
254. ERMA RANI
255. PUTU S RUDANA
256. T RIEFKY HARSA
257. MULYADI
258. M RIFAI DARUS
259. HERRY ZULKARNAEN
260. GONDO R GAMBIRO
261. MUSLIM
262. RUDOLFUS Y.B KADARISMAN
263. DARIZAL BASIR
264. YOSEF BADE ODA
265. NASIT UMAR
266. ANDI TIMO PANGERANG
267. BAHRUM DAIDO
268. ANITA J GAH
269. HILDA TAWILA
270. ELVIRA KAUNANG
271. ALIA MUSTIKA ILHAM
272. TUTIK KUSUMAWARDANI
273. ZULKIFLI ANWAR
274. HARTANTO EDHIE WIBOWO
275. LUSI KURNIASARI
276. GUNTUR SASONO
277. AYUB KHAN
278. M ABDJAL
279. REZKA OKTOBERIA
280. RAMSON SIAGIAN
281. YANDRI SUSANTO
282. DEWI CORYATI
283. ANDI YULIANI PARIS
284. IRWAN ZULFIKAR
285. ALIMIN ABDULLAH
286. SUNGKONO
287. HAFIZ THOHIR
288. HANNA GAYATRI
289. M. SYAFRUDDIN
290. M. ASLI CHAIDIR
291. M. HATTA PANWAR
292. JHON MIRIN
293. DAENG MUHAMMAD
294. HAERUDDIN
295. F. FAUZI
296. EUIS F. FATAYATI
297. H. TUBAGUS MASNUN
298. ABDUL WACHID
299. AGUN MTI
300. ZULHIDAYAT SIREGAR
301. AHMAD HENRY MACHSUNI
302. KH. FATHUL AZIM
303. Drs. H. MUHYA HADIAN
304. MUDASSIR, SIP, MA
305. MUHAMMAD IDHAM DJANAWIR
306. SUSI MARLENY BACHSIN
307. KH. IRFAN YUSUF HASYIM
308. Ir. H. MOHAMMAD NUR SUKMA
309. DANI ANWAR
310. RICKY KURNIAWAN, Lc
311. MIFTAH SABRI
312. TAUFIK RIYADI
313. FEBRI
314. JAJAT SUDRAJAT
315. Dr. AMIN FAUZI
316. ARIF ROHIMAN
317. WILDAN
318. CECENG RUCITA
319. KHOLID BARKAH
320. PEPEN IRFAN
321. H. FAJAR NASHRUL HAQ, Lc, ME.I
322. H. NURI TAHER
323. NANIK DEYANG
324. Ir. Hj. DIAL HASAN
325. DIDI SUPRIYADI
326. OBON TABRONI
327. MUHAMMAD RUSDI
328. RIDEN HATAM AZIZ
329. ISWAN ABDULLAH
330. MIRAH SUMIRAT
331. NANI KUSMAENI
332. ALI AKBAR
333. SIRUAYA
334. SOFYAN
335. BARIS SILITONGA
336. PRAMUCAHYA
337. TEGUH
338. PUJI SANTOSO
339. JAZULI
340. PUJIANTO
341. AULIA HAKIM
342. LALU WIRA
343. SULAIMAN IBRAHIM
344. YUDI WINARNO

Jika dilihat Tim Kampanye Nasional  ini maka kami sedikit menduga inilah adu kuat Mantan Presiden RI di Pilpres 2019. Artinya Antara Megawati dan SBY bertarung dalam tim kampanye yang seru ini. Semoga saja berjalan damai. Sukses Pilpres 2019. |JAKS/RED

The post Susunan Lengkap Nama Tim Kampanye Nasional Dua Capres dan Pertarungan Dua Mantan Presiden RI appeared first on Jakartasatu.com.

KH Ma’ruf Mundur sebagai Rais Aam PBNU

$
0
0

Ma’ruf Amin resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  (PBNU), hari ini.

“Terhitung hari ini saya menyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya tugas-tugas dilaksanakan oleh wakil Rais Aam. Meski demikian perlu disampaikan di manapun dan sampai kapanpun saya adalah kader NU,” kata Ma’ruf, di Aula PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018), seperti dikutip nu.or.id.

Menurut calon wakil presiden RI tersebut, keputusan itu sebagai konsekuensi posisinya sebagai wakil calon presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 nanti.

“Selanjutnya diemban yag mulia Almukaram KH Miftachul Akhyar sebagaimana amanat AD/ART,” kata Ma’ruf.

Menurut Kiai Ma’ruf, tugas rais aam adalah amanat mulai bagi seorang kader NU. Namun di sisi lain ia tidak bisa menghindar karena bangsa dan negara memanggil pengabdian terbaiknya.

“Saya dididik di pesantren untuk memegang teguh bahwa ketika negara memanggil, harus tunduk. Sebelum menerima panggilan itu saya menerima arahan para masyaikh (guru-guru), semua mendukung,” katanya.

Menurutnya, menjadi calon wakil presiden adalah perjuangan untuk mengabdi pada lapangan lebih luas.

“Ini merupakan perjuangan baru untuk kemaslahatan yang lebih banyak. Saya hijrah dari aktivitas saya dari jalur kultural ke jalur struktural, karean itu mohon doa dan dukungan semoga cita-cita semu tercapai,” katanya.

Harapannya itu disambut “amin” para peserta Rapat Pleno PBNU.

“Semoga allah memberikan keberkahan,” sambung Kiai Ma’ruf.

Kembali teriakan “amin” dari para peserta Rapat Pleno itu.

Rapat Pleno ini merupakan pertemuan gabungan unsur di PBNU yang terdiri dari syuriyah, tanfidziyah, mustasyar, ‘awan, dan lembaga dan banom NU di tingkat pusat.

Menurut aturan AD/ART PBNU, jabatan Rais Aam akan diberikan kepada wakil Rais Aam jika yang bersangkutan mengundurkan diri.

Sementara Ma’ruf akan tetap di PBNU sebagai Mustasyar.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pasangan calon presiden yang berkompetisi dalam Pemilu Presiden 2019 pada Kamis (20/9/2018) lalu.

KH Maimoen Zubair

Sementara itu Mustasyar PBNU KH Maimoen Zubair yang tidak bisa hadir pada Rapat Pleno PBNU mengirimkan surat melalui putranya, KH Ghofur Maimoen. Surat itu dibacakan Katib Aam KH Yahya Cholil Tsaquf.

“Saya merasa gembira sekali dan bersyukur kepada Allah atas terlaksananya pertemuan hari ini yaitu Rapat Pleno PBNU yang lengkap dengan mengundang seluruh jajaran PBNU yang menentukan apa yang ada padanya. Saya yakin bahwa pertemuan ini akan membawa keutuhan NU serta kemajuan NU yang benar-benar suatu jam’iyyah keislaman yang didirikan dan diprakarsai oleh ulama’-ulama’ insyaallah akan sukses. Amin ya rabbal ‘alamin,” tulis kiai kharismatik NU asal Sarang, Rembang, Jawa Tengah tersebut.

Kiai sepuh yang lahir 28 Oktober 1928 ini, mengaku kecewa terhadap diri saya sendiri tidak bisa menghadiri Rapat Pleno PBNU, Sabtu (22/9), karena faktor kesehatan.

“Sakit saya diabet melonjak tinggi sehingga tidak bisa menghadiri acara pada hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu semuanya yang menjadi pusat khodamah-khodamah daripada jam’iyyah ini, utamanya para ulama, zu’ama dan segenap sesepuh yang hadir pada Rapat Pleno PBNU yang sangat penting,” kata Maimoen

The post KH Ma’ruf Mundur sebagai Rais Aam PBNU appeared first on Jakartasatu.com.


Mengapa Saya Harus Netral?

$
0
0

Mengapa Saya Harus Netral?

Saya berkomitmen tetap menjalankan kritik untuk mengisi ruang kosong yang tidak diisi oleh negara, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan rakyat

Mengapa saya harus memilih netral. Tentu saja dengan pertimbangan yang cukup bahwa oposisi yang berkualitas jika berada di posisi netral sebagai artikulator soal-soal substansial dan artifisial kaum marginal.

Kritik dan oposisi yang baik, terkontrol dan berkualitas ini secara independen, objektif, imparsial akan terus saya lakukan sampai masa jabatan pemerintah ini berakhir Oktober 2019. (Natalius Pigai, Aktivis Kemanusiaan)

The post Mengapa Saya Harus Netral? appeared first on Jakartasatu.com.

Ini dia Profil Kandidat Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2019, Joko Widodo – Ma’ruf Amin vs Prabowo Subianto – Sandiaga Uno

$
0
0

JAKARTASATU.COM – Pesta demokrasi lima tahunan telah di gong-kan. Inilah sebuah penentu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019. Pengambilan nomor urut sudah dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) 21 September 2108, pengundian nomor urut capres-cawapres peserta Pilpres 2019 akhirnya pasangan Joko Widodo- Mar’uf Amin mendapat Nomor Urut 1, Sedangn Prabowo Subianto – Sandiaga Uno Nomor 2 di Pilpres 2019. Suasana Pengundian Nomor Urut Calon Presiden dan Wakil Presiden  ramai karena masing-masing pendukung hadir.

Penetapan nomor urut capres-cawapres dalam Pilpres 2019, ini juga menandakan bahwa kampanye pertama akan dimulai 23 Oktober 2018 sampai April 2019.

Inilah sesi pilpres Part II, dimana akhirnya akan terjadi lagi antara petahana Joko Widodo vs Prabowo Subianto.

Namun Parti II ini dibedakan dengan pasangan wakil presidennya. Untuk  mengetahui dua pasangan ini kami merangkum dalam profile Pasangan Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2019. Hal ini agar publik mengetahui siapa mereka itu.

Berikut hasil dari olahan redaksi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber:

Joko Widodo- Ma’ruf Amin  dengan nomor urut 1

Joko Widodo adalah Presiden Indonesia ke-7, dalam tahun 2019 Joko Widodo akan maju kembali untuk Pilpres 2019 artinya posisi dia sebagai petahana. Saat periode pertama Presiden ia menjabat pada 20 Oktober 2014 dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Joko Widodo hahir 21 Juni 1961 Surakarta, Jawa Tengah ia diusung  Partai politik PDI Perjuangan. Sebagailulusan Universitas Gadjah Mada sebelum berpolitik ia adalah Pengusaha mebel.

Ia pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur. Dia juga sempat menjadi Wali Kota Solo, sejak 28 Juli 2005 sampai dengan 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota. Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Joko WIdodo

Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang “muda” dan “bersih”, meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.

SEMENJAK TERPILIH SEBAGAI GUBERNUR, POPULARITASNYA TERUS MELAMBUNG DAN MENJADI SOROTAN MEDIA. AKIBATNYA, MUNCUL WACANA UNTUK MENJADIKANNYA CALON PRESIDEN UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN INDONESIA 2014. HASIL SURVEI MENUNJUKKAN NAMANYA MELAMBUNG TERUS.

Awalnya Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sudjiatmi dan merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari empat bersaudara. Ia memiliki tiga orang adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Ida Yati dan Titik Relawati.

Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, namun meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali.

Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.

Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun.

Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowi menikah dengan Iriana di Solo, tanggal 24 Desember 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka (1988), Kahiyang Ayu (1991), dan Kaesang Pangarep (1995).

DENGAN KEMAMPUAN AKADEMIS YANG DIMILIKI, IA DITERIMA DI JURUSAN KEHUTANAN, FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS GAJAH MADA. KESEMPATAN INI DIMANFAATKANNYA UNTUK BELAJAR STRUKTUR KAYU, PEMANFAATAN, DAN TEKNOLOGINYA. IA BERHASIL MENYELESAIKAN PENDIDIKANNYA DENGAN JUDUL SKRIPSI “STUDI TENTANG POLA KONSUMSI KAYU LAPIS PADA PEMAKAIAN AKHIR DI KODYA SURAKARTA”.

Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala silvagama. Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari Ibunya.

Usaha ini membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, “Jokowi”. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya yaitu daerah Surakarta.

Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 Pilkada 2012 putaran I Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta[31] pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur.

Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan. Sebagai wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.

Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi – Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo – Prijanto.

Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway. Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI.

Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 Ruas Tol dan Monorel terhambat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil. Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan Sumber Daya Air melalui akuisisi Aetra dan Palyja. Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karier Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan.

KEPRESIDENAN JOKO WIDODO PERGANTIAN TAMPUK PIMPINAN PEMERINTAHAN INDONESIA. PENCALONAN AWAL JOKO WIDODO PADA OKTOBER 2014. SETELAH TERPILIH SEBAGAI GUBERNUR DKI JAKARTA, POPULARITAS JOKOWI MELEJIT BERKAT REKAM JEJAKNYA YANG BAIK DAN PENDEKATANNYA YANG MEMBUMI DAN PRAGMATIS, SEPERTI YANG DITUNJUKKAN MELALUI PROGRAM “BLUSUKAN” UNTUK MEMERIKSA KEADAAN DI LAPANGAN SECARA LANGSUNG.

Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDI-P harus disetujui oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.

Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.

Pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.

JOKOWI DIKRITIK KARENA MELUNCURKAN PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI PAYUNG HUKUM DAN MELANGGAR TERTIB ANGGARAN, NAMUN HAL INI DIBANTAH OLEH JUSUF KALLA, DENGAN ARGUMEN BAHWA PROGRAM KARTU TERSEBUT SEBENARNYA KELANJUTAN DARI PROGRAM YANG SUDAH ADA SEHINGGA ANGGARANNYA PUN MENGIKUTI PROGRAM TERSEBUT

Sebagai Presiden Indonesia terpilih, Jokowi menegaskan sikap politiknya untuk memimpin Indonesia dengan kekayaan manusia, budaya, dan pluralitasnya supaya tidak kehilangan arah dalam mengejawantahkan isi UUD 1945 dan makna Pancasila. Sikap ini menurutnya juga dipandang perlu diimplementasikan oleh setiap pemimpin pada semua level pemerintahan baik kota hingga skala nasional.

“SAYA SEBAGAI SEORANG PRESIDEN JUGA HARUS PUNYA IDEOLOGI JELAS, APA ITU? BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN. IDEOLOGI KITA SAMA, PANCASILA, TETAPI CARA PENERAPANNYA BERBEDA. ADA YANG LEWAT GERAKAN PERUBAHAN RESTORASI INDONESIA, ADA YANG LEWAT CARA CARA LAIN. SEORANG PEMIMPIN BAIK DI KOTA, KABUPATEN, GUBERNUR PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, MEMIMPIN ITU HARUS PUNYA IDEOLOGI. HARUS ADA IDEOLOGINYA. TANPA ITU KITA TAK PUNYA ARAH.” UJARNYA SAT ITU.

Penghargaan Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008. Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.

Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima. Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan “blusukan” atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. “Blusukan” juga dilakukan untuk menemui lan. Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.gsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai “demokrasi jalanan. Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program. Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa “blusukan” hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi. Anies Baswedan juga menilai “blusukan” merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi. Sebenarnya masih banyak catatan tentang petahana ini namun dapat disebut bahwa catatan diatas hanya sekilas saja. Dan kini kita simak siapa Wakil Joko Widodo yaitu KH Ma’ruf Amin.

KH Ma’ruf Amin

KH Ma’ruf Amin Ketua Majelis Ulama Indonesia yang menjabat sejak  27 Agustus 2015 mengantikan M. Sirajuddin Syamsuddin Ketua Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama ke-10.

KH Ma’ruf Amin Lahir 11 Maret 1943 di  Tangerang, ia berpartai politik  Partai Persatuan Pembangunan (1971-1982)   Partai Kebangkitan Bangsa(1997-2007) Alumni Universitas Ibnu Chaldun. ia Ulama dan politisi Indonesia menerut catatan Wikipedia. Sejak Agustus 2015, ia menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar (Rais ‘Aam) Nahdlatul ‘Ulama dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Amin duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 9 Agustus 2018, ia diumumkan sebagai calon Wakil Presiden Indonesia pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, mendampingi petahana Joko Widodo.

Joko Widodo, M Romahurmuziy dan KH Ma’ruf Amin/ist

Riwayat Pendidikan KH Ma’ruf adalah Pendidikan Umum SR Kresek, Tangerang (1955) Madrasah Ibtidaiyah Kresek, Tangerang (1955) Madrasah Tsanawiyah Pesantren Tebuireng, Jombang (1958) Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang (1961) Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun, Bogor (1967).

Pendidikan Khusus Pesantren, Banten (1963) Perjalanan karier Pekerjaan Guru Sekolah-sekolah di Jakarta Utara (1964-1970) Pendakwah (1964) Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdatul Ulama (Unnu), Jakarta (1968).

Direktur dan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Yayasan Al-Jihad (1976) Pekerjaan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (kehidupan beragama) (2007) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2010-2014) Legislatif Anggota DPRD DKI Jakarta dari Utusan Golongan (1971-1973).

Keterlibatan dalam Organisasi Ketua Fraksi Utusan Golongan DPRD DKI Jakarta Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (1973-1977) Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (1977-1982) Pimpinan Komisi A dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Anggota MPR RI dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (1997-1999) Anggota MPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Anggota DPR RI dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (1999-2004).

Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Anggota Panitia Anggaran DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (1999).

Kegiatan Lain Ketua Ansor, Jakarta (1964-1966) Ketua Front Pemuda (1964-1967) Ketua NU, Jakarta (1966-1970) Wakil Ketua Wilayah NU, Jakarta (1968-1976) Anggota Koordinator Da’wah (Kodi), Jakarta (1970-1972) Anggota Bazis (Badan amil zakat, infaq, dan shadaqah), Jakarta (1971-1977).

Ketua Dewan Fraksi PPP (1973-1977) Anggota Pengurus Lembaga Da’wah PBNU, Jakarta (1977-1989) Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987) Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994) Anggota MUI Pusat (1990).

Rois Syuriah PBNU (1994-1998) Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996) Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) (1996) Ketua Dewan Syuro PKB (1998) Mustasyar PBNU (1998) Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999) Ketua Komisi Fatwa MUI (2001-2007) Mustasyar PKB (2002-2007).

Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2004-2010) Ketua MUI (2007-2010). Dan kini KH Ma’ruf Amin dipinang sang Petahana sebagai Calon Wakil Presiden untuk 2019-2024.

Prabowo Subianto – Sandiaga Uno Nomor Urut 2

Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Ia mulai menjabat  20 September 2014, sebelumnya Partai Gerindra yang didirikannya dipimpim Suhardi. Lahir di Jakarta 17 Oktober 1951 Prabowo Subianto Djojohadikusumo dari Dora Marie Sigar (ibu) Soemitro Djojohadikoesoemo (ayah).

Pendidikan militer pada Akademi Militer (1974) Profesi Perwira militer, politikus, pengusaha Penghargaan sipil Bintang Kartika Eka Paksi Nararya  Satyalancana KesetiaanXVI  Satyalancana SerojaUlangan–III  Satyalancana Raksaka Dharma  Satyalancana Dwija Sistha , Satyalancana Wira Karya  Bintang Yudha Dharma Nararya Tanda tangan Dinas militer Pihak  Indonesia Dinas/cabang  TNI Angkatan Darat Masa dinas 1974–1998 Pangkat  Letnan Jenderal TNI Satuan Infanteri (Kopassus) Komando Kopassus, Kostrad Pertempuran/perang Operasi Seroja Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma.

Minatnya pada dunia militer dipengaruhi figur paman Soebianto Djojohadikusumo yang gugur dalam Pertempuran Lengkong 1946. Masuk Akademi Militer Magelang pada tahun 1970 dan lulus pada tahun 1974 sebagai letnan dua, Prabowo mencatatkan diri sebagai komandan termuda saat mengikuti operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Kariernya melejit setelah menjabat Wakil Detasemen Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 1983.

Merengkuh jabatan Komandan Kopassus pada 1995, selang setahun ia dipromosikan sebagai Komandan Jenderal Kopasus, memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Terakhir, ia bertugas sebagai Panglima Kostrad dua bulan sampai kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998. Setelah tidak aktif dalam dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan beberapa negera Eropa. Ia menekuni dunia bisnis, mengikuti adiknya Hashim Djojohadikusumo yang pengusaha minyak. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak di sektor berbeda. Kembali ke Tanah Air, ia berkecimpung dalam politik.

Prabowo Subianto juga adalah seorang pengusaha, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karier militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam bisnis dan politik.

PADA 2008, IA BERSAMA REKANNYA MENGUKUHKAN PEMBENTUKAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA. LEWAT JALUR PERHIMPUNAN, PRABOWO MERANGKUL PETANI, PEDAGANG PASAR TRADISIONAL, DAN KEGIATAN PENCAK SILAT INDONESIA. SELAMA DUA PERIODE, IA MEMIMPIN HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) SEJAK 2004.

Ia sempat bersama Hatta Rajasa, ia maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.

Karier militer dalam Operasi di Timor Timur 2. Di Kopassus, Penyelamatan Mapenduma, Pengibaran bendera di Puncak Everest, Pengamanan 1998.

Organisasi nonpemerintah ia memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Ia sempat bersama Hatta Rajasa, ia maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Pemilihan umum presiden 2004

Gelar kehormatan Marga Lumban Tobing, Gelar adat Tongkonan. Dalam aktivitas social filantropis Menyekolahkan dan merekrut lulusan luar negeri Ia juga dikenal sebagai tokoh yang pembebasan Wilfrida Soik selain dikenal  sebagai tokoh yang kuat ber Manuver saat Orde Baru.

Prabowo juga dikenal pernah memiliki konflik dengan L. B. Moerdani 3Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur. Selain itu juga ada yang Kontroversi selama periode 1997-1998 tentang Penculikan aktivis, Tuduhan pernyataan pengusiran orang Tionghoa, Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998  dan Isu kudeta.

IA JUGA MERUPAKAN CUCU DARI RADEN MAS MARGONO DJOJOHADIKUSUMO, ANGGOTA BPUPKI, PENDIRI BANK NEGARA INDONESIA DAN KETUA DPAPERTAMA. PRABOWO SUBIANTO DINAMAI MENURUT SOEBIANTO DJOJOHADIKOESOEMO, PAMANNYA YANG GUGUR DALAM PERTEMPURAN LENGKONG. IA MEMILIKI DUA KAKAK PEREMPUAN, BIANTININGSIH MIDERAWATI DAN MARYANI EKOWATI, DAN SATU ORANG ADIK, HASHIM DJOJOHADIKUSUMO.

Masa kecilnya banyak dihabiskan di luar negeri. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dalam waktu 3 tahun di Victoria Institution, Kuala Lumpur, Sekolah Menengah di Zurich International School, Zurich, pada tahun 1963-1964, SMA di American School, London pada kurun waktu 1964-1967. Pada tahun 1970, barulah ia masuk ke Akademi Militer Nasional, Magelang.

Prabowo adalah keturunan Panglima Laskar Diponegoro untuk wilayah Gowong (Kedu) yang bernama Raden Tumenggung Kertanegara III. Prabowo juga terhitung sebagai salah seorang keturunan dari Adipati Mrapat, Bupati Kadipaten Banyumas Pertama.

Selain itu, garis keturunannya dapat ditilik kembali ke sultan-sultan Mataram. Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pada bulan Mei 1983 dan berpisah pada tahun 1998, tidak lama setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

Dari pernikahan ini, Prabowo dikaruniai seorang anak, Ragowo “Didiet” Hediprasetyo. Didiet tumbuh besar di Boston, AS dan sekarang tinggal di Paris, Perancis sebagai seorang desainer.

KARIER MILITER PRABOWO MENGAWALI KARIER MILITERNYA PADA TAHUN 1969 DENGAN MENDAFTAR DI AKADEMI MILITER MAGELANG. IA LULUS PADA TAHUN 1974, SATU TAHUN SETELAH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE-6. OPERASI DI TIMOR TIMUR PRABOWO (KEDUA DARI KIRI) SAAT DI TIMOR TIMUR. PADA TAHUN 1976 PRABOWO BERTUGAS SEBAGAI KOMANDAN PLETON GRUP I PARA KOMANDO KOMANDO PASUKAN SANDHI YUDHA (KOPASSANDHA) SEBAGAI BAGIAN DARI OPERASI TIM NANGGALA DI TIMOR TIMUR, SAAT ITU DIA BERUMUR 26 TAHUN DAN MERUPAKAN KOMANDAN TERMUDA DALAM OPERASI TIM NANGGALA. PRABOWO MEMIMPIN MISI UNTUK MENANGKAP NICOLAU DOS REIS LOBATO, WAKIL KETUA FRETILIN YANG PADA SAAT ITU JUGA MENJABAT SEBAGAI PERDANA MENTERI PERTAMA TIMOR TIMUR. DENGAN TUNTUNAN ANTONIO LOBATO YANG MERUPAKAN ADIK NICOLAU LOBATO, KOMPI PRABOWO MENEMUKAN NICOLAU LOBATO DI MAUBISSE, LIMA PULUH KILOMETER DI SELATAN DILI.

Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo pada tanggal 31 Desember 1978. Pada akhir tahun 1992, Xanana Gusmao berhasil ditangkap dalam operasi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Prabowo. Informasi mengenai keberadaan Xanana Gusmao diperoleh dari sadapan telepon Ramos Horta di pengasingan. Prabowo telah terlibat dalam kematian pemimpin kemerdekaan Timor Leste Nicolau dos Reis Lobato pada bulan Desember 1978. Dia juga terhubung dengan pembantaian Kraras di tahun 1983 di Kraras, yang dikenal sebagai desa janda, yang menyebabkan sekitar 300 orang dibunuh oleh tentara Indonesia.

Di Kopassus Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara. Pada tahun 1995, ia sudah mencapai jabatan Komandan Komando Pasukan Khusus, dan hanya dalam setahun sudah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.

Penyelamatan Mapenduma Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz ’95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Lima orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan Jerman.

Namun, operasi ini dikritik karena menggunakan lambang Palang Merah pada helikopter putih untuk menipu anggota OPM.

Pengibaran bendera di Puncak Everest Prabowo saat menuju Gunung Everest. Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Gunung Everest berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto.

Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret 1997 dari Phakding, Nepal. Salah satu pencapaian Prabowo saat menjadi pimpinan Kopassusadalah Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. Saat itu, 12 peneliti disekap oleh Organisasi Papua Merdeka. Pada gambar ini, Prabowo menyalami salah satu peneliti yang berhasil dibebaskan. Pengamanan 1998 Sebagai Pangkostrad yang membawahi pasukan cadangan ABRI yang jumlahnya cukup besar pada waktu itu (sekitar 11 ribu prajurit , Prabowo dimintai pertolongan oleh Panglima Kodam Jaya untuk mengamankan Jakarta yang berada dalam suasana kacau.

Permintaan ini dipenuhi Prabowo dengan membantu mengamankan sejumlah bangunan penting, khususnya rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan.

Meskipun akhirnya perannya ini kemudian menimbulkan kontroversi, namun ia juga mengambil beberapa langkah penting yang menentukan arah reformasi pada waktu itu. Antara lain ia berhasil membujuk Amien Rais untuk membatalkan rencana doa bersama di Monas.

Prabowo

Ia juga bertanya kepada Habibie mengenai kesiapannya jika sewaktu-waktu Soeharto turun, apakah siap menjadi Presiden, yang memberi sinyal kepada Habibie untuk bersiap menggantikan Soeharto.

Selain itu pada 14 Mei 1998, Prabowo berinisiatif mengadakan silaturahmi dengan beberapa tokoh reformis seperti Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjajanto, dan lain-lain.

Ia juga sempat didesak untuk memainkan peran seperti Suharto pada tahun 1965, yang secara tegas ditolaknya karena merasa bahwa masih berada di bagian bawah jenjang protokoler kepemimpinan dalam masa genting, berbeda dengan peran Suharto waktu itu yang memungkinkan untuk mengambil kendali karena kosongnya kepemimpinan TNI selama hilangnya para jenderal. Selain itu, ia menyatakan tidak ingin kudeta terjadi karena hanya akan menimbulkan kudeta-kudeta lainnya.

Jabatan militer Prabowo ketika menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Berikut adalah jabatan militer Prabowo Subianto:

Tahun 1976   Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha 1977   Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha 1983-1985   Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus 1985-1987   Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad 1987-1991   Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad 1991-1993   Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad 1993-1994   Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus 1994   Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus 1995-1996   Komandan Komando Pasukan Khusus 1996-1998

Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus 1998, Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat 1998, Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI Akhir karier militer Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini: KEP/03/VIII/1998/DKP Prabowo diberhentikan sebagai Pangkostrad pada tanggal 22 Mei 1998 oleh Presiden Habibie karena menggerakan pasukan Kostrad dari berbagai daerah menuju Jakarta di luar komando resmi Panglima ABRI saat itu, Wiranto, sehari setelah Habibie

diangkat menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Kemudian Prabowo digantikan oleh Johny Lumintang yang hanya menjabat sebagai Pangkostrad selama 17 jam, dan kemudian digantikan oleh Djamari Chaniago. Setelah pemecatan tersebut, Prabowo menemui Presiden Habibie, dan sempat terlibat perdebatan yang sengit. Setelah itu Prabowo menempati posisi baru sebagai Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI menggantikan Letjen Arie J Kumaat. Selanjutnya, Prabowo harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira. Dalam sidang tersebut, Prabowo disinyalir terlibat dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. 15 Perwira tinggi bintang tiga dan empat mengusulkan ke Pangab Wiranto agar Prabowo dipecat. Hal itu dianggap sebagai akhir karier militer Prabowo. Pembicaraan tersebut dibantah oleh Prabowo.

PADA PILPRES 2009 KETIKA PRABOWO DICALONKAN SEBAGAI CAWAPRES MEGAWATI, KETUA DPP PARTAI GERINDRA, FADLI ZON, JUGA MEMBANTAH BAHWA PRABOWO DIPECAT DARI PANGKOSTRAD, MELAINKAN DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT.

Sementara itu pada 2012 dalam acara Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Prabowo mengakui bahwa dia dipecat oleh Habibie. Karier bisnis Prabowo memiliki dan memimpin dua puluh tujuh perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.

Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Suharto.

Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp 1,8 triliun dari Bank Mandiri. Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.

Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 triliun dan US$ 7,57 juta, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300.

Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar.

Namun, pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor, yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31 triliun.

Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar utang sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan perpanjangan masa pembayaran utang.

PADA TANGGAL 20 JANUARI 2014, TEMPO MELANSIR PERNYATAAN DARI KETUA SP KAHUTINDO PT KERTAS NUSANTARA, INDRA ALAM, BAHWA PT KERTAS NUSANTARA KEMBALI DITERPA MASALAH KARENA SEKITAR 600 KARYAWAN PT KERTAS NUSANTARA DI KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR, BERUNJUK RASA MENUNTUT GAJI YANG BELUM DIBAYARKAN SELAMA LIMA BULAN.

Tempo juga memberitakan bahwa buruh mengancam tidak akan memilih Prabowo dan menggelar aksi di Bundaran HI.

Namun berita ini kemudian dibantah sendiri oleh Indra Alam sebagai pemberitaan palsu alias Hoax. Ia merasa tidak pernah menyatakan bahwa ia mengajak buruh untuk berdemonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Terkait ancaman ini, manajemen PT Kertas Nusantara juga mengkonfirmasi bahwa masalah utang gaji telah diselesaikan sejak Maret 2014.

Direktur PT Kertas Nusantara Winston Pola pernah menyatakan meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.

Organisasi nonpemerintah Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode 2004-2009.

Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Djodi dan Ja’far Hafsah.

Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto digantikan oleh DR. Oesman Sapta Odang dan pergantian ini telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-14 . AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011.

Terhadap Keputusan Keabsahan Kepengurusan HKTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum DR. Oesman Sapta tersebut telah dilakukan gugatan oleh Prabowo Subianto melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terakhir mendapatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 310 K/TUN/2012 tertanggal 23 Juli 2013 yang menolak gugatan Prabowo tersebut.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Pada tanggal 6 Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi dan 199 Dewan Pimpinan Daerah tingkat kabupaten.

Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. “Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran”, cetus Prabowo.

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo membuka turnamen pencak silat SEA Games 2011 di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI.

Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olahraga pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.[53] Karier politik Pemilihan umum presiden 2004 Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004 Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.

Pendirian Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Gerindra Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon, dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai tersebut meraih 4.646.406 suara (4,46 %) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.

Pemilihan umum presiden 2009 Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009 Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU.

Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandantangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon presiden dalam pemilu 2009 Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang “berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial” Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014 Keduanya mengambil motto ‘Mega-Pro’. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta. Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.

Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Pemilu Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran.

Hasil Perhitungan Manual KPUyang diumumkan 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara penetapan hasil tersebut meski UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres.

Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.

Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat, Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya, tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah. Di Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014, Gerindra meraih posisi ketiga, dengan meraih 11,58 persen, sementara PDIP meraih 19,52 persen dan Golkar 15,22 persen berdasarkan perhitungan cepat Kompas hingga 9 April 2014.

Prabowo Subianto hadirkan “Enam Program Aksi Transformasi Bangsa” dalam kampanyenya; apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ia ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan sumberdaya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif.

Setelah meningkatnya popularitas dan elektabilitas Prabowo di berbagai lembaga survei dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, ia terus diserang kampanye hitam dan opini negatif[68] antara lain beredarnya uang kertas pecahan Rp50.000 yang diberi cap dengan tulisan “Prabowo: Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil” dan penghembusan kembali isu stigmatisasi atas tudingan keterlibatan, bahkan nama Prabowo juga disebut-sebut sebagai dalang penculikan aktivis pro demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa Trisakti, otak penggerak Kerusuhan Mei 1998 dan tuduhan hendak melakukan kudeta Mei 1998. Prabowo juga diduga berjanji akan memberikan satu miliar kepada setiap desa di Indonesia bila ia terpilih sebagai presiden.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah meminta Prabowo Subianto tidak mengklaim bebasnya Wilfrida Soik karena hasil kerjanya sendiri. Menurut dia, bebasnya buruh migran Indonesia di Malaysia itu dari ancaman hukuman mati merupakan hasil kerja banyak pihak. Migrant Care dan pemerintah melalui KBRIMalaysia telah mengawal kasus Wilfrida Soik sejak empat tahun. Menurutnya, Migrant Care tak pernah absen untuk menemani Wilfrida dalam sidang sejak 2010.

Mereka pun mendorong agar KBRI menyiapkan pengacara dan penerjemah untuk TKI asal Atambua itu. Mereka berupaya meyakinkan bahwa Wilfrida masih tergolong anak-anak saat peristiwa pembunuhan terjadi dan merupakan korban perdagangan manusia. Sedangkan Prabowo, menurut Anis, baru ikut membantu belakangan dengan mengirim advokat Muhammad Shafee Abdullah untuk mendampingi sidang Wilfrida, sehingga menambah jumlah pengacara yang sudah disediakan KBRI.

Citra pribadi Seperti calon presiden lainnya, Prabowo memiliki tampilan unik yang mudah dikenali dengan baju warna khaki dengan banyak kantong. Ini membuat ia dianggap mengingatkan masyarakat kepada sosok Sukarno dan Syahrir. Ia sendiri menyatakan menyukai setelan ini karena alasan kepraktisan. Prabowo mulai sering mengenakannya saat berpasangan dengan Megawati di Pilpres 2009.

Selain pakaian khaki, ia juga sangat dikenal akibat kampanyenya di Gelora Bung Karno yang menggunakan kuda. Penampilannya ini membuat ia banyak dibahas di media sosial.

Konflik dengan L. B. Moerdani Pada tahun 1983, Prabowo, menurut Sintong Panjaitan, terlibat perselisihan dengan beberapa jenderal yang dianggap akan mengkudeta Suharto. Sampai pada akhirnya pada bulan Maret 1983, di Datasaemen 81, Prabowo diceritakan mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jenderal L. B. Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.

MAYOR LUHUT MEMERINTAHKAN PEMBATALAN AKSI TERSEBUT DAN MEMERINTAHKAN AGAR SENJATA DAN ALAT KOMUNIKASI DIAMANKAN. ANCAMAN KUDETA TERSEBUT AKHIRNYA TIDAK TERBUKTI, DAN PRABOWO DIANGGAP DALAM KEADAAN STRESS DAN DIBERIKAN CUTI.

Namun Prabowo membantah cerita versi Sintong Panjaitan ini dengan tertawa . Menurutnya, tidak masuk akal seorang kapten bisa memimpin pasukannya untuk melawan dan menculik jenderal. Ia dengan tenang mengatakan bahwa tiap kali ada buku baru, pasti ada tuduhan kudeta baru yang dialamatkan kepada dirinya, dan membiarkan tiap orang dengan versi ceritanya masing-masing.

Pada tahun 1988, Prabowo kembali berhadapan dengan LB Moerdani. Menurut cerita versi Kivlan Zen, menjelang Sidang Umum MPR/RI pada tahun 1988, beredar kabar bahwa LB Moerdani akan memanfaatkan posisinya sebagai Panglima ABRI untuk mendapat dukungan dari Fraksi ABRI agar bisa maju menjadi Wakil Presiden. Prabowo Subianto segera melaporkan dugaan ini kepada Suharto. Suharto menerima masukan ini dan mengganti Panglima ABRI dengan Jenderal Try Soetrisno, sehingga akhirnya jabatan Wakil Presiden jatuh ke tangan Soedharmono.

Penggantian LB Moerdhani memunculkan kekhawatiran kudeta. Maka menurut Kivlan Zen, Prabowo menyiapkan 1 Batalyon Kopassus, Batalyon Infanteri Linud 328, Batalyon Infanteri 303, Batalyon Infanteri 321, Batalyon Infanteri 315. Satu batalyon umumnya berkekuatan 700 personel. Meskipun akhirnya kekhawatiran tersebut tidak terbukti, namun memperlihatkan besarnya pengaruh Prabowo di ABRI dan terhadap keputusan seorang Presiden Indonesia pada masa tersebut.

Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil di Timor Timur.

Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.

Menurut pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana. Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun 1983 di Timor Timur. Prabowo sendiri membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar. Sementara itu, seperti yang tertulis dalam sebuah dokumen yang dibawa dari Dili ke Lisbon pada Juni 1989 oleh seorang pengungsi, dua puluh orang ditembak mati oleh tentara-tentara yang berada di bawah komando Prabowo di wilayah Bere-Coli, Baucau, antara 12 hingga 15 April 1989.

Kontroversi selama periode 1997-1998 Penculikan aktivis Artikel utama untuk bagian ini adalah: Penculikan aktivis 1997/1998 Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi.

Setidaknya 14 orang, termasuk seniman ‘Teater Rakyat’ Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang benar menurut rezim saat itu.

Prabowo hanya mengakui menculik 9 orang aktivis pada saat itu, yang semuanya telah ia kembalikan dalam keadaan hidup. Sementara 13 orang sisanya, ia tidak tahu-menahu. Pernyataan ini dikuatkan oleh Pius Lustrilanang, yang mengaku telah dimintai maaf oleh Prabowo dan kini menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra. Sementara saat mengumumkan pembebastugasan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis ini. Namun, Prabowo masih belum diadili atas kasus tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara.

Sementara itu, Prabowo dan koleganya, Sjafrie Syamsuddin, tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut.

PENGAKUAN MENGEJUTKAN DATANG DARI KIVLAN ZEN YANG PADA MASA 1998 SETIA KEPADA PRABOWO. IA MENGAKU MENGETAHUI PASTI DI MANA KEBERADAAN 13 ORANG AKTIVIS YANG DIPERMASALAHKAN, DAN TAHU PASTI MEREKA TELAH DIBUNUH. KIVLAN ZEN MENANTANG DIBUKANYA KEMBALI KASUS PENCULIKAN INI DAN DIA MENGATAKAN SELURUH HAL YANG DIKETAHUINYA. IA MENYATAKAN OPERASI PENCULIKAN 13 ORANG TERSEBUT ADALAH PERBUTAN PIHAK YANG INGIN MENDISKREDITKAN PRABOWO.

Karena pernyataan ini, Komnas HAM didesak untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus ini, namun Komnas HAM berkomentar bahwa itu hanyalah pernyataan pribadi Kivlan Zen. Secara resmi pernyataan Kivlan Zen sudah pernah dicatat dalam penyelidikan Komnas HAM dan kini sudah berada di Kejaksaan Agung.

Tuduhan pernyataan pengusiran orang Tionghoa Menurut Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung melawan “pengkhianat bangsa”.

Selain itu, dari wawancara Adam Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah mengatakan pada Sofjan bahwa ia siap “mengusir semua orang Tionghoa meskipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun” dan mengatakan “kamu Tionghoa Katolik mencoba menjatuhkan Suharto”.

SOFJAN SENDIRI MEMBANTAH PERNAH BERKATA BAHWA PRABOWO AKAN MENGUSIR SEMUA ORANG TIONGHOA DARI INDONESIA, DAN MENYATAKAN BAHWA SCHWARZ HANYA SALAH PERSEPSI.

Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998 Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta.

Bahkan menurut Friend (2003), walaupun kubu Wiranto menekankan bahwa mereka tidak ingin pembantaian Tiananmen terjadi di Jakarta, kubu Prabowo memperingatkan Amien Rais bahwa militer tidak takut akan terjadinya “Tiananmen lain” dan “lautan darah” bila demonstrasi dilanjutkan.

Dugaan motif Prabowo adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan.

Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut. Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRI Wiranto yang menurutnya konsisten menyangkal tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka atau Soeharto sebagai Panglima Tinggi.

Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.

Pembelaan lebih lanjut dari pihak Prabowo adalah dia hanya menjalankan tugasnya sebagai Pangkostrad atas permintaan Panglima Kodam Jaya waktu itu yang mendapat perintah dari Mabes ABRI. Pada waktu itu permintaan Prabowo agar ia difasilitasi pesawat Hercules juga ditolak, sehingga ia terpaksa menggunakan Garuda dan Mandala atas biaya sendiri.

Sementara terkait penembakan mahasiswa dalam peristiwa Trisakti, hasil uji balistik di Belfast, Irlandia Utara, memperlihatkan bahwa peluru tersebut berasal dari senjata milik Gegana, Polri, bukan tipe senjata yang digunakan oleh TNI. Penembakan itu juga tidak mungkin dilakukan oleh sniper karena peluru yang digunakan jenis kaliber 5,56mm, sementara senjata sniper berkaliber 7mm ke atas. Target penembakan juga acak, berbeda dengan pola penembakan sniper yang akan memilih pemimpin demonstrasi atau sasaran strategis tertentu.

Isu kudeta Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie bahwa telah terjadi pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden B.J. Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan sebagai Panglima Kostrad.

Di siang hari pada tanggal yang sama, Prabowo dihubungi Markas Besar Angkatan Darat perihal pemberhentiannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo langsung menghadap Presiden B.J. Habibie di istana untuk mendapat kepastian pemberhentiannya. Presiden B.J. Habibie mengatakan bahwa pemberhentiannya adalah permintaan langsung dari Soeharto dan ia akan ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat.

Sore harinya Prabowo menyerahkan jabatan Panglima Kostrad kepada Pangdiv I Kostrad Mayjen Johny Lumintang. Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. “Keputusan mempercepat pensiun saya adalah sah,” ujarnya.

“Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.

Setelah Mei 1998, ia terbang ke Amman, Yordania. Ia diisukan mendapat tawaran status kewarganegaraan dari Abdullah II. Namun tawaran ini ditolaknya. Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia pada November 2001.

Sandiaga Salahuddin Uno

Sandiaga Uno saat ini sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta ke-10 Petahana Mulai menjabat  16 Oktober 2017.

Ia lahir 28 Juni 1969 di Pekanbaru, Riau. Dia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Ia memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 bersama dengan Anies Baswedan, dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017.

Sering hadir di acara seminar-seminar, Sandiaga Uno yang berdarah Gorontalo ini kerap memberikan pembekalan tentang jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), utamanya pada pemuda. Sandiaga Uno memulai usahanya setelah sempat menjadi seorang pengangguran ketika perusahaan yang mempekerjakannya bangkrut.

BERSAMA REKANNYA, IA MENDIRIKAN SEBUAH PERUSAHAAN DI BIDANG KEUANGAN, PT SARATOGA ADVISOR. USAHA TERSEBUT TERBUKTI SUKSES DAN TELAH MENGAMBIL ALIH BEBERAPA PERUSAHAAN LAIN. PADA TAHUN 2009, IA TERCATAT SEBAGAI ORANG TERKAYA URUTAN KE-29 DI INDONESIA MENURUT MAJALAH FORBES. TAHUN 2011, FORBES KEMBALI MERILIS DAFTAR ORANG TERKAYA DI INDONESIA. IA MENDUDUKI PERINGKAT KE-37 DENGAN TOTAL KEKAYAAN US$ 660 JUTA.

Sandi Uno adalah lulusan Universitas Negeri Wichita, Amerika Serikat, dengan predikat summa cum laude.

Sandi mengawali karier sebagai karyawan Bank Summa pada 1990. Setahun kemudian ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 4,00 .

Kemudian, pada tahun 1993 ia bergabung dengan Seapower Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi sekaligus di MP Holding Limited Group (mulai 1994).

Pada 1995 ia pindah ke NTI Resources Ltd di Kanadadan menjabat Executive Vice President NTI Resources Ltd. dengan penghasilan 8.000 dollar AS per bulan.

Namun, krisis moneter sejak akhir 1997 menyebabkan perusahaan tempatnya bekerja bangkrut.

Sandi pun tidak bisa lagi meneruskan pekerjaanya tersebut.[butuh rujukan] Ia pulang ke Indonesia dengan predikat pengangguran.

Meskipun demikian, karena kejadian tersebut, Sandi Uno kemudian mengubah cara pandangnya dan berbalik arah menjadi pengusaha.

Pada tahun 1997 Sandi Uno mendirikan perusahaan penasihat keuangan, PT Recapital Advisors bersama teman SMA-nya, Rosan Perkasa Roeslani yang kini ketua KADIN Indonesia. Salah satu mentor bisnisnya adalah William Soeryadjaya. Kemudian, pada 1998 ia dan Edwin Soeryadjaya, putra William, mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan.

Berbekal jejaring (network) yang baik dengan perusahaan serta lembaga keuangan dalam dan luar negeri, Sandi Uno sukses menjalankan bisnis tersebut.

Mekanisme kinerja perusahaan tersebut adalah menghimpun modal investor untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Kinerja perusahaan yang krisisitu kemudian dibenahi dan dikembangkan. Setelah kembali sehat, aset perusahaan tersebut dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi.

Hingga 2009, ada 12 perusahaan yang sudah diambil alih oleh PT Saratoga. Beberapa perusahaan pun telah dijual kembali , antara lain PT Dipasena Citra Darmaja, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), dan PT Astra Microtronics.

PADA 2005–2008, SANDI UNO MENJADI KETUA UMUM HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI). IA JUGA MENJADI KETUA KOMITE TETAP BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (KADIN) SEJAK 2004.

Sandi dinobatkan menjadi 122 orang terkaya di Indonesia versi majalah Asia Globe dengan total aset perusahaan mencapai 80 juta dollar AS, Pada 2007.

Sementara, pada 2008 ia dinobatkan menjadi orang terkaya ke-63 di Indonesia dengan total aset 245 juta dollar AS. Pada 2009 Sandi masuk sebagai pendatang baru dalam daftar 40 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes.

Majalah tersebut menuliskan Sandi memiliki kekayaan US$ 400 juta dan berada di peringkat 29. Saat ini, Sandi Uno juga menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan.

PT Adaro Indonesia PT Indonesia Bulk Terminal PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia Interra Resources Limited PT. iFORTE SOLUSI INFOTEK Pada bulan Mei 2011 lalu, ia memutuskan membeli 51% saham Mandala Airlines. Pada 16 April 2015, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai salah satu direktur PT Adaro Energy Tbk.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, 10 Juni 2015, ia resmi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG). Ia melepaskan berbagai jabatan di beberapa perusahaan tersebut karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpinan oleh Prabowo Subianto.

Posisinya di Saratoga digantikan oleh Michael Soeryadjaya, anak dari Edwin Soeryadjaya dan cucu dari pendiri Astra International William Soeryadjaya. Namanya termasuk dalam daftar Panama Papers.

Dia mengikuti program Tax Amnesty. Pemikiran Kesuksesan Sandi Uno meyakini bahwa keberanian dan optimisme dalam memandang masa depan menjadi kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan. Selain itu, bangunan jejaring juga harus menjadi perhatian.

Meskipun demikian, jejaring relasi hanya menyumbang 30 persen dari kesuksesan. Unsur kesuksesan, menurutnya, selebihnya bersumber dari kerja keras dan menjaga kepercayaan.

Sandi Uno menganggap bahwa hidup harus memiliki target. Tanpa target, pencapaian yang ingin diraih akan sulit terwujud. Menurut Sandi Uno, kegagalan dan kesalahan merupakan keniscayaan dalam berusaha.[15] Tapi ia optimis bahwa kegigihan dalam upaya untuk terus berani mencoba adalah kunci menuju kesuksesan. Apabila terus selalu mencoba untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan (trial and error), maka hal itu akan mengantarkan seseorang pada puncak kesuksesan.

Sandi Uno menyatakan bahwa salah satu strategi penting dalam meraih keberhasilan adalah mencari tahu dan mempelajari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah berhasil meraih kesuksesan.

Kuncinya adalah belajar dari pengalaman mereka sampai mampu meraih kesuksesan seperti mereka.

Menurut Sandi Uno, untuk meraih kesuksesan tersebut sesorang harus memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas yang memadai.

Untuk mendapatkannya seseorang senantiasa harus memiliki karakter dan komitmen yang kuat, integritas yang tinggi, tekun, bekerja keras, dan disiplin.

Sandi Uno menegaskan bahwa perlu adanya inovasi tiada henti dengan selalu tanggap terhadap perubahan dan terus menerus berusaha menuju perubahan yang lebih baik lagi.[butuh rujukan]Menurutnya, akan lebih bagus lagi apabila seseorang berusaha untuk bisa menjadi seorang role model yang bisa memberikan contoh yang baik dan inspirasi bagi orang lain di sekitarnya.

KEWIRAUSAHAAN DAN UMKM KEWIRAUSAHAAN, MENURUT SANDI UNO, ADALAH SEBUAH POLA PIKIR. KEWIRAUSAHAAN SEPERTI MENJADI SEBUAH IDE YANG MENYEBAR LUAS TERUTAMA DI KALANGAN ANAK MUDA. SANDI UNO MELIHAT BAHWA ANAK MUDA MEMILIKI SIKAP DINAMIS DAN PENUH GAIRAH ATAU SEMANGAT. DINAMISME DAN SEMANGAT ITU PADA GILIRANNYA AKAN MEMBUAT MASA DEPAN DUNIA WIRAUSAHA DI KALANGAN PEMUDA MENJADI LEBIH CERAH. MENURUTNYA, KOMBINASI ANTARA KERJA KERAS (WORKING HARD), KERJA CERDAS (WORKING SMART) DAN SERTA BERMAIN SUNGGUH-SUNGGUH (PLAYING HARD) SEMAKIN BERGESER DARI TREN MUSIMAN MENJADI GAYA HIDUP

Bagi Sandi, kalau keadaan ini terus berlangsung bahkan terus ditingkatkan, dapat dipastikan bahwa prospek bisnis dan perekonomian Indonesia juga makin cerah.

Namun, menurut Sandi Uno, masih ada kesalahpahaman mengenai konsep kewirausahan itu sendiri. Pertama, kebanyakan pemuda masih menganggap bahwa kewirausahaan adalah sesuatu yang mudah.

Menurutnya, kewirausahan bukan selalu berarti harus meninggalkan sebuah pekerjaan dan membuka kerja sendiri.

Meskipun menjadi seorang pekerja (karyawan), seseorang masih bisa memiliki jiwa wirausaha. Bagi Sandi Uno, wirausaha adalah sebuah pola pikir yang terus menghasilkan kreativitas dan inovasi. Kewirausahaan memang memiliki visi yang baik, tetapi tidak tergantung pada tempat kerja. Jadi seorang wirausahawan tidak terbatas hanya pada lokasi atau status dan posisi di tempat kerjanya.

Kedua, beberapa contoh wirausahawan memang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai.[butuh rujukan] Seharusnya, menurut Sandi Uno, sudut pandang diarahkan kepada kesuksesan mereka dalam mengembangkan usahanya dan bukan pada latar belakang pendidikan para orang sukses tersebut. Kewirausahaan mengharuskan adanya kebijaksanaan, bukan intuisi yang buta.

Menurutnya, kewirausahaan bukan bertujuan untuk menjadikan orang kaya, tetapi menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Terakhir, kewirausahan adalah bukan untuk diri sendiri.

Kewirausahan adalah tentang kerjasama dengan orang lain.[butuh rujukan] Kewirausahaan juga berbicara tentang bagaimana memberikan manfaat bagi orang lain. Bagi Sandi Uno, kewirausahaan bertentangan dengan konsep keberuntungan.

Sandi Uno menyatakan bahwa orang yang bergantung pada keberuntungan akan selalu menanti keberuntungan itu datang.

SEMENTARA, MENANTI HANYA AKAN MEMBUAT SESEORANG MENJADI MISKIN. MENURUTNYA, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI PELAKU MAYORITAS EKONOMI INDONESIA MEMILIKI PERAN PENTING DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI NEGARA.

UMKM seharusnya diperhatikan secara lebih serius. Bagi Sandi Uno, kendala pada UMKM akan sangat mengganggu perekonomian bangsa ini. Dalam hal pengelolaannya, menurut Sandi Uno, ada tiga masalah besar yang dihadapi pelaku UMKM saat ini, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM), akses pasar, dan pendanaan.

UMKM dibiarkan tumbuh sendiri oleh pemerintah tanpa kebijakan yang berpihak.

Namun, sektor tersebut terbukti mampu bertahan pada saat krisis dan menopang perekonomian negara selama lebih sepuluh tahun terakhir ini.

Sandi Uno menyatakan bahwa sektor UMKM seharusnya ditegaskan kembali sebagai pilar penciptaan lapangan kerja.

Selama ini, menurut Sandi Uno, jiwa kewirausahaan telah membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan dan mampu memekerjakan karyawan rata-rata 5-10 orang per unit usaha.

Sandi juga pada Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) yang berlangsung di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, 5-7 April 2013, ia terpilih sebagai ketua umum PRSI, menggantikan ketua yang lama, Hilmi Panigoro. Sebelumnya pada saat kepengurusan Hilmi Panigoro, Sandiaga Uno menjabat sebagai Wakil Ketua PRSI.

KINI SANDIAGA UNO WAKIL GUBERNUR JAKARTA DILEPASNYA DAN JADI CAWAPRES PRABOWO SUBIANTO UNTUK PILPRES 2019. SANDI MASUK DALAM KOALISI YANG DI GAWANGI OLEH PARTAI GERINDERA, PAN, PKS  DAN SAAT DAFTAR PARTAI DEMOKRAT AKHIRNYA MERAPAT.

Nama Sandiaga Uno muncul mengejutkan karena sebelumnya nama Ustad Abdul Somad dan Salim Segaf al Jufri untuk jadi cawapres berdasar Ijtima ulama, sementara Demokrat ngotot menyodorkan nama AHY sebagai cawapres Prabowo.

Nama Sandi mungkin sebagai jalan tengah, di ambillah sosok yang berasal dari luar ke 3 partai tersebut untuk menduduki posisi cawapres pendamping prabowo. Tokoh yang bisa di terima oleh ketiga partai pendukung ternyata adalah sandiaga uno.

Ini tentu saja cukup mengejutkan mengingat selama ini Anies Baswedan lah yang santer di beritakan punya peluang besar jadi cawapres.

Ada yang unik dari Sandiaga Uno. Ia Sayang Ibu dan Punya Ritual Khusus Di Hari Jumat yang khusus untuk merayakannya. Ritualnya yaitu melakukan semua aktivitas di rumah ibunya. Di rumah ibunya yang bernama Mien Uno ini, Sandiaga sering melakukan rapat dan bertemu dengan kolega sehabis salat jumat. Bukti kecintaan pada ibu yang unik terkait sosok Sandiaga Uno jadi cawapresnya Prabowo.

Dari dua pasangan sosok Capres dan Cawapres 2019 jelas sudah. Jadi silakan untuk Anda siapa yang akan jadi pilihan nanti pada 17 April 2019. Jangan pilih asal pilih tentunya jika sudah tahu pilih sesuai hati nurani. Salam Damai…Tabik!!!

– berbagai sumber /AME/JKST

The post Ini dia Profil Kandidat Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2019, Joko Widodo – Ma’ruf Amin vs Prabowo Subianto – Sandiaga Uno appeared first on Jakartasatu.com.

Tim Advokat Temui Polisi, Panitia Tetap Laksanakan Aksi Deklarasi Kebangsaan

$
0
0

JAKARTASATU.COM – Tim advokat Aksi Deklarasi Kebangsaan menemui polisi di jajaran Polres Tangerang Selatan, Sabtu (22/9).

Mereka diterima Kepala Polres Tangsel AKBP Ferdy Irawan. Sedangkan Tim Advokat terdiri dari Abdullah Al Katiri, Djuju Purwantoro, Burhanudin, Hulia Syahendra dan Iksan Setiawan.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, polisi telah memasang tenda di lokasi yang akan dijadikan tempat untuk acara Aksi Deklarasi Kebangsaan di Lapangan Kampung Jati, Kecamatan Buaran, Tangerang Selatan.

Meski begitu, Panitia Aksi Deklarasi Kebangsaan akan tetap melaksanakan kegiatan sesuai rencana pada Ahad pagi (23/9).

“Meskipun lapangan tempat acara deklarasi kemungkinan akan ditutup polisi, kami akan tetap melaksanakan Aksi Deklarasi Kebangsaan,” tegas Koordinator Lapangan Aksi, Suparman di Serpong BSD, Sabtu, (22/9).

Walaupun tidak ada aturan yang dilanggar, jelas Suparman, tapi polisi meminta panitia untuk membatalkan Aksi Deklarasi Kebangsaan dengan alasan demi menjaga Kamtibmas. Kan aneh,” ujar Suparman dalam nada heran.

Kalau pihak kepolisian merasa khawatir akan ada pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan aksi deklarasi, seharusnya yang diamankan aparat mereka itu. “Kami melaksanakan kegiatan ini sudah sesuai dengan koridor hukum kok,” ungkap Suparman.

Advokat Abdullah Alkatiri menambahkan, kegiatan Aksi Deklarasi Kebangsaan telah mengikuti UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka Umum.

Pasal 18 ayat 1 UU No 9 Tahun 1998 menyebutkan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU ini, bisa dipidana penjara paling lama satu tahun.|JKST/RAN

The post Tim Advokat Temui Polisi, Panitia Tetap Laksanakan Aksi Deklarasi Kebangsaan appeared first on Jakartasatu.com.

Prabowo dan 300 Jenderal dan Para Intelektual

$
0
0

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak menyangka mendapat dukungan dari 300 jenderal untuk maju sebagai calon presiden Indonesia periode 2019-2024.

“Saya tidak berharap, karena ingin menghromati kebebasan saudara-saudara, tetapi dengan pernyataan sikap ini saya menerimanya sebagai suatu penugasan. Suatu kehormatan yang sangat besar,” ujar Prabowo di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018).

Berdasarkan undangan yang diterima awak media, acara yang digelar Panitia Bersama Persaudaraan Indonesia tersebut akan dihadiri 300 jenderal dan para intelektual.

Selain buku karya Prabowo, akan dibedah juga buku karya Sri Edi Swasono yang ditulis Sri Edi Swasono.

Menurut Panitia Bersama Persaudaraan Indonesia Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, forum tersebut sebagai bentuk kepeduliaan terhadap kondisi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masalah ekonomi yang tengah dialami saat ini.

“Forum ini memandang perlu diadakan diskusi dan konsultasi bersama untuk membagi pandangan dan pemikiran atas apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang semestinya kita lakukan bersama untuk mengatasi problematika ekonomi, tanpa harus saling menyalahkan atau melempar tanggung jawab,” kata Tedjo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/9/2018).

Situasi ekonomi Indonesia saat ini, ujar Tedjo, tengah mengalami ujian yang sangat berat, karena itu dibutuhkan kerja sama semua pihak guna membantu pemerintah agar Indonesia keluar dari situasi ekonomi yang mendekati masa kritis.

“Panitia Bersama Persaudaraan Indonesia berkesimpulan, kita semua bisa mengambil peran kecil bagi kebaikan bangsa ini ke depan. Kontribusi kecil yang kita lakukan, dimulai dengan diskusi untuk ikut memikirkan langkah yang terbaik dalam menciptakan iklim politik yang bersahabat, suasana kebhinekaan nyaman dan komunikasi lintas sosial dan agama yang intensif dengan seluruh komponen masyarakat,” ucapnya.

Dukungan 300 jenderal, marsekal dan laksamana ini diberikan kepada Prabowo usai acara Ngobrol Bersama 300 Jenderal dan Para Intelektual. Deklarasi pun sempat dibacakan oleh 300 Jenderal usai acara tersebut di hadapan Prabowo.

“Karena banyak di antara saudara-saudara adalah senior-senior saya, guru-guru saya, mentor-mentor saya yang menggembleng saya. Bahwa saudara menugaskan saya untuk untuk menjadi pembawa bendera merah putih adalah kehormatan yang sangat besar,” kata Prabowo.

Dengan dukungan dari 300 jenderal yang sudah pensiun ini, Prabowo menyebut dirinya bertekad untuk memberikan seluruh kekuatan, pikiran untuk merebut kembali kedaulatan bangsa Indonesia.

“Terimakasih atas kepercayaan saudara-saudara, kehormatan yang sangat besar bagi saya, perjuangan kita inilah pertempuran kita terakhir merebut kembali kedaulatan bangsa Indonesia. Terimakasih,” kata Prabowo.

Sebelumnya, 300 jenderal purnawirawan menyampaikan pernyataan sikap atas dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Pembacaan pernyataan sikap tersebut dipimpin oleh Marsekal TNI (purn) Imam Sufaat.

Berikut salah satu petikan pernyataan sikap

“Kita bertekad untuk menjaga pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara multi dan konstituen, melawan komunisme dan kapitalisme. Demi bangsa dan negara, kita akan berjuang bersama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2019-2024.”|RED

The post Prabowo dan 300 Jenderal dan Para Intelektual appeared first on Jakartasatu.com.

Deklarasi Kampanye Damai, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno Kenakan baju adat

$
0
0

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mengenakan baju adat pada acara Deklarasi Kampanye Damai di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu, 23/9.

Prabowo dan Sandiaga mengenakan baju dengan warna yang sama, yakni krem.

Prabowo mengenakan atasan beskap dengan blangkon dan bawahan kain batik warna coklat.

Sedangkan Sandiaga menggunakan peci dengan atasan model Teluk Belanga dengan celana panjang hitam dan dibalut kain songket warna coklat tua dan emas.

Pada acara ini, Sandiaga juga membawa anak laki-lakinya, Sulaiman Salahuddin Uno yang menggunakan baju atasan warna putih dan celana batik.

Acara Deklarasi Kampanye Damai dimeriahkan dengan nuansa baju adat seluruh Indonesia dan karnaval. |ANT

The post Deklarasi Kampanye Damai, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno Kenakan baju adat appeared first on Jakartasatu.com.

Polisi Tangsel Bubarkan Acara Deklarasi #2019GantiPresiden

$
0
0

JAKARTASATU.COM – Polisi membubarkan secara paksa penyelenggaraan Acara Deklarasi #2019GantiPresiden di komplek pertokoan Nusa Loka, Ciater, kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Ahad (23/9).

Namun, acara inti pembacaan Deklarasi #2019GantiPresiden sudah selesai dibacakan oleh Koordinator Lapangan, H Suparman.

Sedangkan orasi disampaikan oleh kaum perempuan prihatin, Emak-Emak Peduli Bangsa. Terakhir, orasi disampaikan oleh dua tokoh ulama Tangsel yakni KH. Ja’far Shodiq dan Ust Gilang Ghifary.

Begitu kegiatan deklarasi dan orasi selesai dilaksanakan datang puluhan mobil polisi ke lokasi acara yang sebelumnya dirahasiakan.

Pembacaan deklarasi dan orasi yang diikuti sekitar 2.000 massa dilangsungkan diatas mobil komando. Sebelum deklarasi dibacakan, massa menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menjelang pembacaan do’a, polisi datang dengan berbagai kendaraan dari arah Lapangan Kampung Jati, Buaran, tempat yang semula direncanakan untuk deklarasi.

“Kami memindahkan lokasi acara karena di Kampung Jati sudah banyak aparat polisi. Meskipun mereka tidak melarang, tapi pada saat yang sama aparat meminta kami membatalkan acara in dengan alasan bisa mengganggu Kamtibmas,” ungkap Suparman kepada redaksi Ahad, (23/9/18)

Dalam proses pembubaran itu, Polisi dan sejumlah massa yang melakukan aksi, saling dorong ketika para tokoh yang melakukan orasi dari atas truk diminta turun.

Tim Advokasi Pusat Deklarasi Kebangsaan Djuju Purwantoro mengakui, upayanya untuk menggelar acara deklarasi di lapangan kampung Jati Buaran, dipersulit aparat.

“Sebetulnya sejak seminggu lalu, panitia sudah memberitahu pihak keamanan (Polisi), prosesnya kepolisian mencegah kegiatan ini dengan memanggil 5 sampai 6 tokoh masyarakat RT/RW di sekitar kampung Jati, Buaran. Sehingga dilakukan pencabutan sepihak dengan menyatakan tidak mendukung, berbekal itu aparat selalu berusaha menggagalkan acara kami,” katanya.

Djuju mengaku sudah meminta pengamanan dan perlindungan Polisi. Bahkan, kata dia, Polisi menyanggupi.

“Tapi kenyataannya di lapangan, ada aparat yang memblok dengan pemasangan tenda, dan penempatan masa 200 orang tak dikenal. Ketika berkonsultasi dengan Kapolres Tangsel, kami dikatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Hal seperti ini menjadi preseden buruk dalam kebebasan berdemokrasi,” katanya.

Menurut Djuju, deklarasi ini adalah gerakan massa yang dijamin oleh undang-undang terakait kebebasan dalam menyatakan pendapat di muka umum.

“Kita memberikan kesadaran kepada masyrakat, agar kepemimpinan nasional lebih baik. Masyarakat ingin dipimpin lebih baik oleh orang yang lebih baik, di segala bidang. Sekarang faktanya tidak lelbih baik. Sampai kebebasan kami menyatakan pendapat dibungkam,” ucap dia

Sementara itu Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ferdy Irawan menegaskan, pembubaran paksa kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden karena telah mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Dia juga mengatakan, tidak ada pemberitahuan terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Sebenarnya kegiatan siang hari ini kami memberi pelajaran kepada masyarakat agar tertib aturan. Dari mulai tiga hari kami sudah diskusi bahwa tempat pelaksanaan di Lapangan kampung Jati, Buaran. Kita sudah sediakan pengamanan yang cukup lengkap, ujarnya dalam nada tinggi.|RED/JST

The post Polisi Tangsel Bubarkan Acara Deklarasi #2019GantiPresiden appeared first on Jakartasatu.com.

Quo Vadis KPU..?

$
0
0

Dedengkot ProJo (Pro Jokowi), Budi Arie bisa saja bilang bahwa walk out-nya SBY lebay. Para petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun bisa beralasan bahwa massa yang membawa atribut partai tanpa intruksi. KPU dengan enteng berkilah, “Kalau pun ada yang bawa bendera bawa atribut terkait dukung mendukung paslon tertentu, itu di luar arena deklarasi damai yang sudah ditentukan okeh KPU, karena tadi kan memang karnavalnya keluar area yang ditentukan,”

Rakyat menonton dan menilai. Rakyat tidak bodoh…!
Seribu alasan bisa dibuat, tapi satu hal yang pasti: KPU dalam melaksanakan Festival Kampanye Damai 23 September 2018 telah gagal karena ulah pihak-pihak yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya. KPU dihari pertama kampanye tidak mampu melaksanakan tugas secara profesional, tidak berkutik menghadapi rezim yang sedang berkuasa. Karenanya jangan disalahkan kalau KPU mulai dipertanyakan independensinya.

Ini baru mulai, rakyat Indonesia menginginkan pesta demokrasi berlangsung bersih, terhindar dari laku curang dan korup. Dan keinginan luhur itu ditentukan oleh KPU..!

Arief Budiman sebagai Ketua KPU memiliki kesempatan untuk mengukir prestasi dalam demokrasi Indonesia. Pileg dan Pilpres serentak PERTAMA harus menjadi monumen perjuangan Arief Budiman dan jajarannya, yang terselenggara dengan jujur, adil dan transparan untuk mewujudkan motto juang KPU “Pemilu Berdaulat Negara Kuat”. Prestasi gemilang itu akan dicatat dalam sejarah Bangsa Indonesia dengan tinta emas dan dikenang oleh genarasi kita sepanjang masa.

Kita tunggu apakah KPU dibawah kepemimpinan Arief Budiman bisa mewujudkan demokrasi ditentukan oleh pemilik suara, dan bukan oleh penghitung suara..?!

Quo Vadis KPU…?!
Apakah mau jadi PECUNDANG atau PEMENANG..?

Bogor, 24 September 2018
Doddi Espe

The post Quo Vadis KPU..? appeared first on Jakartasatu.com.


Laporan Dana Kampanye, PDIP Utamakan Transparansi

$
0
0

PDI Perjuangan berkomitmen mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dana pemilu. Meskipun tercatat sebagai partai yang melaporkan dana awal tertinggi sebesar Rp105 miliar.

Dana tersebut adalah dana akumulatif para caleg yang dikelola dengan cara gotong royong.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partainya bertindak rasional dan transparan, spirit yang belum dimiliki oleh partai-partai lain yang hanya melaporkan jutaan rupiah saja.

“Ini pengkerdilan rasionalitas publik dan tembok tebal bagi terwujudnya transparansi keuangan partai,” kata Hasto di Jakarta, Senin (24/9).

Hasto menegaskan bahwa partainya konsisten di dalam membangun transparansi di internal partai yang diawali dengan Rekening Gotong Royong. Rekening itu berupa rekening iuran anggota partai, yang diaudit oleh akuntan publik.

Hasto menyebut PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang menerima sertifikasi ISO 9001:2015 dan satu-satunya partai penerima ISO di negara Asean.

“Kami melarang calon pilkada berstatus tersangka dan caleg legislatif bebas dari caleg koruptor. Semua demi tanggung jawab untuk manajemen Partai yang semakin transparan.”

Demikian pula halnya dalam pengelolaan dana pemenangan pilkada, semua pihak bergotong royong untuk pemenangan. “Bahkan dana yang berasal dr paslon pun, termasuk dana saksi dikelola dengan baik, dan hal tersebut diterapkan dalam pilkada.”

Menurutnya, laporan dana awal kampanye harus dilihat sebagai komitmen partai untuk menyampaikan hal-hal yang rasional dan transparan.

“PDI Perjuangan bertekad dengan tradisi politik yang membangun peradaban,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara itu.

Seperti diketahui dalam laporan awal dana kampanye, PDIP menjadi partai dengan dana awal kampanye terbesar yakni Rp 105 miliar sementara dengan Rp 1 juta Perindo dan Partai Garuda menjadi partai dengan dana awal kampanye terkecil.

Berikut laporan biaya awal kampanye partai-partai yang dilaporkan kepada KPU, Minggu, (23/9)

  1. PDI-P: Rp 105 miliar
  2. Gerindra : Rp 75,3 miliar
  3. PKS: Rp 17 miliar
  4. PKB: Rp 15 miliar
  5. PPP: Rp 15 miliar
  6. Partai Nasdem: Rp 7 miliar
  7. PSI: Rp 4,9 miliar
  8. Partai Demokrat: Rp 839 juta
  9. PPP: Rp 510 juta
  10. PKPI: Rp 500 juta
  11. Partai Golkar: Rp 110 juta
  12. Partai Berkarya: Rp 100 juta
  13. PAN: Rp 50 juta
  14. Partai Hanura: Rp 13 juta
  15. Partai Garuda: Rp 1 juta
  16. Partai Perindo: Rp 1 juta

The post Laporan Dana Kampanye, PDIP Utamakan Transparansi appeared first on Jakartasatu.com.

Kawendra Lukistian dan Kisah Bersama Sandiaga

$
0
0

Ditemui di rumahnya di kawasan Legenda Wisata Cibubur, pria muda dengan bobot 90 kg dan tinggi 171 cm sore itu mengenakan batik khas Papua berwarna dasar biru. “Maaf bang kita punya waktu sekitar 1 jam. Saya ada jadwal rapat di posko pemenangan.” Kelihatannya dia tak canggung untuk memberikan batasan waktu wawancara.

Kawendra Lukistian, biasa dipanggil Kawe, usianya baru 30 tahun. Istrinya telah memberikan seorang anak perempuan cantik bernama Okall umur 3,5 tahun. Saya tertarik untuk membuat janji wawancara karena Kawe tercantum sebagai salah-seorang juru kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Hal lain yang membuat saya tertarik karena dibelakang namanya dia memakai gelar Magister Seni (M.Sn.). Benar saja, dalam pembukaan obrolan dia adik angkatan saya sama-sama alumni STSI (sekarang ISBI) Bandung, sekaliupun kami tak pernah bertemu di kampus mengingat jarak angkatan saya dengan Kawe sekitar 15 tahunan.

“Aku bersyukur bisa dipercaya menjadi salah seorang jurkamnas. Aku senang dengan posisi ini. Artinya akan tetap lebih banyak berjuang bersama sahabatku yang sekaligus sudah kuanggap kakak, Bang Sandi,” ujarnya. Namun perbincangan kami terpotong karena Okall minta diambilkan remot tv.

“Aku mengenal bang Sandi sudah hampir 9 tahun, sejak masih kuliah,” lanjut Kawe sarjana jebolan Manajemen FE Universitas Pancasila Jakarta.

“Kalau sedang dekat dengan Bang Sandi, Aku jadi ingat ayah. Dulu sekitar tahun 2006 ayah sedang nonton TV, tiba-tiba dia memanggil: ‘A lihat tuh Sandiaga Uno, feeling ayah dia kelak akan jadi orang besar. Bisa jadi presiden atau paling tidak wakil presiden’. Itulah yang diucapkan Ayah. Waktu itu Bang Sandi sedang diwawancarai disalah-satu TV swasta sebagai ketua HIPMI. Dan sekarang terbukti omongan Ayah benar, paling tidak Bang Sandi sudah menjadi Cawapres. Insya Allah bulan April tahun depan beliau terpilih sebagai Wakil Presidennya pak Prabowo,” terang Kawe  dengan nada suaranya yang mantap penuh rasa percaya diri.

Kawe yang pernah menimba di pondok pesantren Cipasung Tasikmalaya selama 3 tahun (SMP) kemudian meneruskan di SMA Al Ma’soem Sumedang sambil tetap menjadi santri. Pada awal semester pertama di bangku kuliah ia berhasil memenangkan Lomba Lirik Lagu Muslim Tingkat Nasional yang diadakan oleh Harian Republika dan Esia.

Lagunya yang berjudul “Dalam Sunyi” dibawakan oleh Bebby Romeo dan berhasil menjadi satu-satunya hits lagu religi Afgan dengan judul “Padamu Kubersujud”. Dari royalti lagu inilah Kawe pada semester 2 sudah mampu membeli mobil bekas dan membuka KafeKawe dan studio di bilangan Depok.

“Ayah Bunda memasukan 5 anaknya ke pesantren selama 6 tahun, bercita-cita salah-satunya menjadi ustadz atau guru ngaji..” suara Kawe terdengar agak lirih merefleksikan perasaan hatinya. “Tapi cita-cita orang tua kami belum kesampaian.

Aku lebih banyak berkecimpung didunia seni, khususnya seni musik. Adikku yang kedua dan keempat mendalami hospitality dan event. Yang ketiga malah masuk politik praktis, sekarang jadi calon DPD di Jawa Barat. Ayah masih berharap yang bungsu, perempuan yang sudah 6 tahun di pesantren kelak menjadi ustadzah,” tuturnya dengan suara yang dalam.

Ternyata dunia musik yang digeluti sejak di pesantren telah membawanya kedunia poltik. Mentor politiknya Fadli Zon, tahun 2014 ketika Kawe mempersunting gadis Pandeglang, Fadli Zon lah yang menjadi saksi pernikahnya. “Aku banyak belajar politik dari Bang Fadli. Aku suka dengan gayanya yang cerdas menangkap fenomena, beliau juga kreatif menyampaikan gagasan sekalipun banyak orang yang menganggapnya nyeleneh. Tapi itulah gayanya..!” Sekalipun Kawe banyak kenal dengan para elit politisi, terutama dari Gerindra, PAN dan PKS, namun ia belum tertarik untuk masuk di struktur partai.

“Biarlah aku berjuang secara independen. Aku telah ikut berjuang bersama Pak Prabowo dan Bang Fadli sejak menjadi relawan Jokowi dan Ahok mendapatkan kursi kepemimpinan Jakarta di tahun 2012, kemudian mendampingi perjuangan Bang Sandi selama hampir 2 tahun untuk menjadi wakilnya Mas Anis,” kenangnya disela tarikan napas panjang.

“Inilah politik. Aku pernah menerima piagam dari Pak Jokowi dan Ahok sebagai ucapan terima kasih atas kiprahku ikut berjuang untuk mereka. Aku jadi malu sendiri melihat piagam itu masih terpasang di kamarku di rumah Ayah di Bogor. Ternyata waktu telah menjadikan Jokowi dan Ahok lawan perjuanganku. Kemaren di Pilkada DKI Basuki Tjahaya Purnama disebarangku, sekarang dan tahun 2014 lalu aku bersama Pak Prabowo harus melawan Pak Joko Widodo,”kisahnya seraya tertawa lepas.

Kawe sebagai founder Parakawe Industries, perusahaan yang bergerak dalam bidang entertainment, creative, artist producer dan music recorder; ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya dalam dunia politik. Persahabatannya dengan Sandiaga Uno ataupun Fadli Zon yang sudah terjalin cukup lama dan akrab tidak membuatnya duduk di posisi tertentu.

“Aku pernah mendapat kesempatan menduduki satu posisi di DKI yang sesuai dengan keahlianku. Tapi rasanya tetap lebih enak sebagai sahabat Bang Sandi. Bisa ngobrol dan kadang saling bully tanpa beban, bebernya diselingi tawa ringan.

Sebelum waktunya disibukan didalamn dunia politik, Kawe pernah mengelola perusahaan yang didirikan ayahnya sejak tahun 1988, yang bergerak dibidang advertising & event management namun sekarang sudah tidak sempat lagi. “Kasihan Ayah, berharap ada salah seorang anaknya yang meneruskan perusahaan yang dirintis selama 30 tahun dan telah mampu menghidupi keluarga kami,” ungkap jujur ini tidak bisa menutupi rasa haru.

Ketika ditanya apa yang menjadi target perjuangannya sekarang. Kawe menjawab bahwa ia merasa mendapat tantangan dalam membantu Capres-Cawapres No. 02, targetnya adalah meraih kemenangan. “Kalau Pak Prabowo dan Bang Sandi menang aku akan merasa bahagia, aku yakin keduanya bisa membawa Indonesia lebih baik dari sekarang. Aku tahu persis siapa dan bagaimana Pak Prabowo, aku juga sangat memahami siapa dan bagaimana bang Sandi sehari-harinya. Aku yang pernah 6 tahun jadi santri ternyata harus banyak belajar kepada Bang Sandi dalam hal mengimplemetasikan agama. Ilmu fiqihnya mungkin banyakan aku, bacaan Qur’annya mungkin bagusan aku, tapi menjalankannya; Bang Sandi lebih kaffah. Aku sering malu sendiri. Aku lebih baik jadi makmum dia disaat kami dalam perjalanan harus shalat berjama’ah”

Kalau kelak perjuangannya berhasil, turut mengantarkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memimpin Indonesia, Kawe akan kembali menjadi pengusaha. Ia ingin mengikuti jejak sang mentor, “Kaya dulu baru terjun politik, sehingga pengabdian untuk masyarakat bisa totalitas. Dan itulah Bang Sandi..!” tandasnya menutup obrolan.

Waktu satu jam telah berlalu, cukup puas berbincang dengan Kawe. Juru Kampanye Nasional Paslon Capres No.02. Putra sulung pasangan Doddi Espe & Ratu Elang Suhendah ini berada didunia politik dengan ringan dan tanpa beban. Ia tetap sederhana, beberapa koleksi mobil Volvo kesukaannya terparkir di garasi dan jarang keluar karena kesibukan harus berkampanye keliling Indonesia. Istrinya Indah Nurhalimatul Syadiah harus merelakan waktu suaminya yang banyak diluar rumah, namun tentu saja terhibur karena momongan cantik dan lucu Vokalluin Ratusyair Lukistian (Okall) yang mulai masuk di playgroup. Selamat Bung Kawe…Tabik!!

-DY/JKST

The post Kawendra Lukistian dan Kisah Bersama Sandiaga appeared first on Jakartasatu.com.

Survei Ngawur LSI

$
0
0

OLEH Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Soal lembaga survei itu berpihak, hal biasa. Survei politik itu butuh biaya. Apalagi jika dilakukan berulangkali, biayanya cukup besar. Mencapai milyaran rupiah. Darimana biaya itu? Yang jelas bukan dari crowdfunding, apalagi dana sedekah. Sumber satu-satunya adalah dari paslon yang berlaga di pilkada dan pilpres. Itu bisnis sah dan halal, selama jaga integritas.

Paslon setidaknya dapat tiga kompensasi. Pertama, data survei. Dari data ini, timses bisa memetakan pertempuran. Kedua, dapat konsultasi politik. Lembaga survei punya jam terbang dan pengalaman sebagai konsultan politik. Makin bagus recordnya, makin mahal harganya. Yang dimaksud record adalah prosentase memenangkan Paslon. Mirip timses. Jika timses itu EO-nya, maka lembaga survei itu SC-nya. Ketiga, sebagai alat opini untuk menaikkan elektabilitas Paslon yang digarapnya.

Soal survei elektabilitas dan posisinya sebagai konsultan, umumnya lembaga survei, terutama yang sudah punya nama besar seperti LSI Denny JA, LSI Syaeful Muzani, SMRC, Median, Indobarometer, PolMark, dan beberapa yang lain, mereka jaga integritas. Soal yang ketiga, karena ini menyangkut perang opini, patut dipertanyakan. Alias, jangan mudah percaya. Tema dan sampel data yang diambil sudah didesign sebagai bahan kampanye.

Ketika LSI Denny JA sekitar sebulan lalu merilis data pemilih dari jama’ah para ustaz, termasuk jama’ah Ustaz tertentu yang mayoritas memilih Jokowi-Ma’ruf, maka publik mencurigai itu by design. Sarat kepentingan dan jualan opini. Itu masuk katagori branding Paslon. Tujuannya? Agar rakyat memilih Paslon tertentu, dan meninggalkan Paslon yang lain. Ini survei merangkap timses. Setidaknya iklan, agar jualannya laku dibeli Paslon.

Hal yang sama dilakukan LSI Saiful Mujani. Senen, 24 September kemarin ketika merilis hasil survei. Menurut surveinya: 78% non muslim tak keberatan jika bupati dan gubernur itu muslim. 86% non muslim tak keberatan punya presiden muslim. Sebaliknya, 52% muslim keberatan jika non muslim jadi Bupati dan Gubernur. 55% muslim keberatan jika wakil presiden non muslim. Dan 59% muslim keberatan dipimpin tokoh (presiden) non muslim. Hasil survei ini menyimpulkan, secara politik, umat Islam itu tidak toleran. Non muslim jauh lebih toleran dari umat Islam.

Lalu, LSI membandingkan dengan data 2016 dan 2017. LSI juga mengkaitkannya dengan 212. Apa kesimpulan LSI? 212 adalah “keran munculnya intoleransi.”

Kalau publik baca hasil rilis LSI ini, maka akan terseret opini bahwa 212 itu sumber dan pemicu intoleransi. Maka, harus diwaspadai dan dicegah. Apa makna politiknya? Paslon yang didukung oleh 212 itu jika menang akan berpotensi melahirkan intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Itu bahaya! Jangan dipilih! Sempurna bukan?

Keren sekali penggiringan opininya. Berbasis pada data-data yang diolah dengan metodologi dan kaidah-kaidah ilmiah untuk menunjukkan validitas surveinya, padahal publik yang cerdas akan membacanya sebagai jualan opini. Branding Paslon. Ini berpotensi menyesatkan.

Tidak hanya LSI Saiful Mujani, tapi problem ini pun ada di hampir semua lembaga survei. Sampai disini, integritas lembaga survei, termasuk LSI, mesti dikritisi.

Beberapa hal yang harus dikritisi. Bahwa Indonesia itu mayoritas penduduknya muslim. Perbandingannya 85% dengan 15%. Bagi non muslim yang hidup di tengah mayoritas muslim, pasti mereka tidak akan keberatan bupati dan gubernurnya muslim. Makanya, angkanya sampai 78%. Dan 86% non muslim tak keberatan presidennya muslim. Sama halnya minoritas muslim di Eropa, China, Jepang, Korea, Philipina, Amerika dan beberapa negara Afrika. Tak akan keberatan dipimpin oleh walikota, gubernur dan presiden non muslim. Gak ada pilihan lain.

Angka 78% dan 86% itu berbasis pada data akumulasi survei di pulau-pulau seluruh Indonesia. Coba surveinya dilakukan khusus di Bali, Kupang, Menado, Papua, NTT dan pulau yang mayoritas penduduknya non muslim. Apakah non muslim bisa terima bupati dan gubernur muslim? Apakah angkanya 78%? Hampir dipastikan jawabannya tidak! Mungkin hampir 100% non muslim tidak ingin dipimpin bupati, walikota dan gubernur muslim. Silahkan LSI survei. Dugaan saya, LSI sudah punya data itu. Karena bagian dari satu paket dalam survei Coba dirilis hasilnya.

Tapi, itu wajar. Sah dan alamiah dalam konsensus demokrasi kita. Muslim ingin dipimpin muslim, non muslim ingin punya pemimpin non muslim. Wajar sekali. Kenapa LSI mensurvei ini? Apa tujuannya? Tanya sendiri Sono!

Justru ketika LSI menemukan angka 78% non muslim bisa terima bupati dan gubernur muslim, tandanya mereka merasa nyaman dan mendapatkan hak-haknya ketika dipimpin muslim. Mereka tak mempersoalkan kepemimpinan muslim. Jadi, bukan tema toleransi berpolitik yang dominan diangkat dan dibaca dalam survei ini, tapi mestinya juga tingkat kenyamanan dan kepuasan non muslim dipimpin oleh muslim.

Jika survei LSI itu dilakukan hanya di pulau-pulau yang penduduknya mayoritas muslim seperti di Jawa, Sumatera (non Sumut) dan Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tengah, hampir bisa dipastikan angkanya akan naik. Lebih dari 78% non muslim tak keberatan. Merasa aman dan nyaman dipimpin muslim. Lagi-lagi saya menduga LSI punya data itu, karena satu paket dalam survei. Mestinya juga harus dirilis jika ingin membandingkan tingkat toleransi antara muslim dan non muslim.

Supaya lebih valid datanya, hasil survei yang dirilis mestinya berapa prosentase non muslim terima pemimpin muslim di pulau-pulau berpenduduk mayoritas non muslim. Dan berapa prosentase muslim terima pemimpin non muslim di pulau-pulau berpenduduk mayoritas muslim. Itu baru equal. Perbandingan yang tepat.

Intinya, rilis survei LSI akan dibaca publik sebagai penggiringan opini dan branding Paslon tertentu. Karena itu bias dan berpotensi menyesatkan. Tak salah jika secara ilmiah dan akademik ada yang menilainya sebagai survei yang keliru dan ngawur.

Jakarta, 25/9/2018

The post Survei Ngawur LSI appeared first on Jakartasatu.com.

Jokowi Memang Beda

$
0
0

OLEH Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Tampil beda, itulah Jokowi. Dalam teori marketing, beda itu menarik perhatian. Jika sepuluh orang pakai baju berwarna putih, lalu anda pakai baju hitam, maka anda akan jadi fokus perhatian. Kenapa? Karena anda berbeda dari yang lain. Soal beginian, Jokowi jagonya. Jokowi lihai untuk tampil beda dari orang lain.

Saat semua orang pakai sepatu, Jokowi pakai sandal jepit. Semua orang pakai jas dan batik, Jokowi pakai kaos. Semua berbaju formal, Jokowi lipat lengan bajunya. Lalu buat tagline kerja…kerja…kerja… Tepat sekali. Sampai di situ, Jokowi punya magnet perhatian.

Branding model ini khas Jokowi sejak jadi walikota Solo. Jokowi pernah ribut sama gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo soal rencana pembangunan mall. Keributan ini diekspos besar-besaran oleh media. Beritanya memang layak jual. Ternyata sukses. Konflik Jokowi vs Bibit berhasil membuat persepsi publik. Jokowi pro wong cilik. Kena di hati rakyat. Kasus dan brandingnya tepat.

Tidak sampai disitu. Publik masih ingat mobil Esemka. Mobil Esemka berhasil mengangkat popularitas nama Jokowi di tingkat nasional. Mobil Nasional. Keren banget. Rakyat bilang: ini dia, calon pemimpin nasional kita. Meski sampai sekarang mobil Esemka tak kunjung diproduksi. Habibi bilang: itu mobil mainan. Tak salah jika orang bilang: itu pencitraan. Ingat! Pencitraan tidak dosa. Sah, bahkan dibutuhkan dalam politik. Yang berdosa itu kebohongan.

Kabarnya, Jokowi enam puluh kali bernegosiasi dengan pedagang pasar. Pasar mau digusur. Framing media, Jokowi betul-betul ngewongke (mengorangkan) rakyat kecil. Negosiasi ini makan waktu lama dan jadi branding.

Branding Jokowi saat walikota Solo berhasil melejitkan nama mantan pedagang meubel ini di tingkat nasional. Inilah yang memberi karpet merah buat Jokowi ke Balaikota DKI, sebelum akhirnya berhasil dengan mudah menduduki istana presiden.

Branding Jokowi berlanjut saat jadi presiden. Saat pembukaan Asian Games di Jakarta beberapa waktu lalu, Jokowi buat atraksi sepeda motor. Dengan membayar peran pengganti dari Thailand, Jokowi seolah tampil sebagai anak milenial yang melakukan atraksi berbahaya. Atraksinya memukau. Aksi ekstrim, kata Jokowi. Sangat keren. Hanya sayang, pakai jasa stuntman. Impor lagi. Meski rakyat bertanya: apa manfaatnya? Tanyakan pada juru bicara Pak Jokowi.

Begitu juga ketika penutupan Asian Games. Jokowi memilih memberikan sambutan dari tenda pengungsian. Bersama dengan para pengungsi, Jokowi dishoot televisi memberi sambutan. Sangat mengesankan! Pesan yang mudah ditangkap publik: bersama para korban gempa di pengungsian lebih penting dari hingar bingar hadir di penutupan Asian Games. Ini baru pemimpin rakyat. Begitulah kira-kira kesan yang sampai publik.

Yang terkini, atraksi pencitraan ditonton rakyat saat pengambilan nomor urut untuk pilpres 2019. Berangkat dari gedung juang dalam iringan musik. Ma’ruf Amin sebagai cawapres mendampingi Jokowi ikut bertepuk tangan saat seorang wanita berjoget menyanyikan lagu kampanye. Sementara Jokowi tampak riang sekali. Menggoyangkan kaki dan badan, sambil menggerakkan kedua tangannya. Wajahnya riang seolah kemenangan di depan mata.

Begitu juga saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Jokowi yang mengenakan celana jins mengangkat tangan kanannya dalam posisi hormat. Hal yang aneh dan mungkin tak pernah dilakukan oleh seorang pun di negeri ini kecuali Jokowi. Betul-betul tampil beda. Cari perhatian? Tepat. Politik butuh kemasan untuk mencuri perhatian.

Dalam melakukan pencitraan, Jokowi istiqamah. Konsisten dalam branding dirinya. Halus dan tampak tidak dibuat-buat. Sangat profesional. Tak mudah cari orang yang bisa menandinginya. Kampanye forever. Permanen champaign Apalagi sekarang dapat sparing partner, yaitu Sandiaga Uno. Ganteng, humble, kaya dan cerdas. Kompetitor berat bagi Jokowi.

Soal mengemas citra, Jokowi punya talenta. Jokowi peka, detil dan cepat dalam mengambil momen untuk membuat pencitraan.

Pencitraan bukan monopoli Jokowi. Para politisi, hampir semuanya melakukan pencitraan. Ada yang kasar, ada yang lembut. Ada yang nampak dibuat-buat, ada yang kelihatan alami. Tapi intinya, pencitraan adalah hal yang lumrah terjadi dalam branding para politisi

Persoalannya: apakah pencitraan itu dibutuhkan oleh bangsa ini? Apakah rakyat butuh pemimpin yang sibuk dengan pencitraan? Tidak!

Pencitraan linier dengan kebutuhan politik, terutama individu dan partai, tapi tak linier dengan kebutuhan rakyat.

Yang rakyat butuhkan adalah harga sembako murah. Rakyat butuh cari pekerjaan mudah. Rakyat butuh kepastian dan keadilan hukum. Rakyat hanya ingin hidup tenang, tidak gaduh dalam konflik anak bangsa. Dan itu semua tak bisa diatasi dengan pencitraan. Kesimpulannya, rakyat tak butuh pencitraan.

Jakarta, 27/9/2018

The post Jokowi Memang Beda appeared first on Jakartasatu.com.

Prabowo-Sandi Jatuh Miskin

$
0
0

Oleh: Doddi Espe

Lengkaplah sudah ‘kemiskinan’ Prabowo-Sandi dari dukungan orang-orang ‘besar’. Hampir semua kekuatan disapu bersih oleh Jokowi-Maruf Amin.

Dukungan keluarga Gus Dur kepada Jokowi-Maruf Amin, bukan saja membuat para elit terperangah, bahkan rakyat pendukung Prabowo-Sandi kecele. Keluarga Gus Dur lebih memilih pasangan Jokowi-Maruf Amin, yang semula diperkirakan orang akan berlabuh ke Paslon No 02.
Dukungan mentri kabinet kerja dan jajaran strukturalnya sampai ke kepala dinas di provinsi ataupun kabupaten/kota; para gubernur diamini para bupati dan walikota, bahkan para camat dan kepala distrik; akan berusaha sekuat daya memenangkan sang majikan petahana, Presiden Jokowi!

Paslon 02 bagai jatuh tertimpa tangga. Sebelum Yenny Wahid memberikan dukungan; dua pengusaha ternama telah diklaim oleh Abdul Kadir Karding (Sekjen PKB) juga mendukung Jokowi-Maruf Amin. .”Jadi perlu saya sampaikan pada susunan tim kampanye nasional yang baru, ada tambahan beberapa nama, salah satunya adalah Pak Rosan dan Mas Bahlil,” kata Karding, Minggu (23/9/2018). Bahlil Lahadia adalah ketua HIPMI sedangkan Rosan Roeslan ketua KADIN yang merupakan sahabat Sandi sejak lama. Rosan dan Sandi tahun 1998 mendirikan perusahaan yang kini bernama Recapital Group yang mengantarkan Sandiaga masuk 29 terkaya di Indonesia.

Kekuatan orang-orang besar di negri ini berada di gerbong Paslon No 01. Siapa lagi yang bisa diharapkan Prabowo yang akan mendukungnya? Mahfud MD, Said Agil Siradj (sekalipun tidak akan terang-terangan), rakyat awam pun bisa menduga bahwa keerduanya akan jatuh ke pelukan Jokowi-Maruf Amin dan mengerahkan kekuatannya untuk petahana.

Prabowo-Sandi kini hanya mengandalkan dukungan rakyat yang berhadap-hadapan dengan para pemimpinnya. Bisakah rakyat menjadi mesin pemenangan? Bisakah rakyat menjadi kekuatan besar yang berada di garda depan perjuangan Prabowo-Sandi untuk menuju kemenangan? Tak perlu diragukan, kali ini rakyat berada didepan bukan lagi dibelakang, karena merasa ditantang oleh para pemimpinnya energi survivalnya semakin besar. Mahasiswa akan solid, emak-emak semakin padu memperjuangkan nasib dapurnya dengan kondisi kesulitan ekonomi sekarang ini. Demikian juga tokoh-tokoh agama akan semakin yakin bahwa mereka harus mengawal keputusan Ijtima II memenangkan Prabowo-Sandi.

Apakah Jokowi-Maruf Amin tidak memiliki titik lemah?
Muchtar Ngabalin, Maman Imanulhaq, Cak Imin, Nusron Wahid, Andrian Napitupulu dengan manuver dan statement-stamentnya akan membuat kalangan Islam grassroots antipati dan berpaling ke lain hati, kelimanya akan menjadi penghancur suara.
Di kalangan pemilih rasional perkotaan, celoteh Ruhut Sitompul dan kampanye hitam Denny Siregar juga akan melahirkan antipati besar, selain para santri akan lari oleh perlakuan Abu Janda dan beberapa persekusi Banser kepada para ulama.
Kehadiran Raja Juli Antoni dan rombongan anak muda di PSI yang over acting mencari muka dan Farhat Abbas sang fenomenal trouble maker pun akan kontra-produktif dikalangan milenial. Tak terkecuali KH Maruf Amin dengan Islam Nusantaranya akan menjadi yang paling dahsyat menggerus dukungan para ulama kultural beserta para pengikutnya.

Tidak kalah penting.., adalah sakit hatinya kalangan loyalis almarhum Gus Dur, mereka merasa telah dicederai Yenny Wahid dengan memilih Jokowi yang artinya satu kubu dengan Cak Imin. Sementara kalangan Gusdurian dan NU masih sakit hati oleh Muhaimin Iskandar yang telah tega merebut PKB dari alamarhum KH Abdurachman Wahid sang pejuang pluralisme, pamannya sendiri. “Saya menegaskan konflik itu ada sampai ia (Gus Dur) wafat. Itu pernyataan (dari kubu Muhaimin) direkayasa, diada-ada, keji, baik kepada Gus Dur, keluarga dan Gusdurian,” kata pengacara keluarga Gus Dur, Pasang Haro Rajagukguk, saat menggelar jumpa pers di Jalan Kuningan Timur No 12, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2014).

Semakain banyak orang besar mendukung Jokowi-Maruf Amin niscaya semakin besar pula kekuatan yang cenderung bocor. Rasanya Prabowo tidak perlu terlalu sibuk lagi dengan berbagai acara kunjungan. Ia dengan dukungan mantan jenderal yang konon jumlahnya ratusan, fokus saja menggarap lahan pesantren dan kaum marginal di pinggiran, seperti para petani, nelayan dan pekerja pabrik. Prabowo tokh sudah punya tabungan para loyalisnya tahun 2014, paling tidak 25-30% suara pemilih sudah digenggaman; baik suara partai Gerindra ataupun diluar partai.

Sementara Sandiaga Uno ibarat Suma Han Si Pendekar Super Sakti dalam cerita dunia Kangow karya Kho Ping Ho, pemuda yang kakinya hilang satu dibuntungi oleh Bu Ci Goat gurunya yang jahat. Suma Han memiliki tenaga im (dingin membekukan) dan yang (panas membakar). Sandi tanpa topangan orang-orang besar tapi memiliki emak-emak (im) di tangan kanan dan simpati milenial (yang) di tangan kiri. Sandi akan menjadi kekuatan dahsyat tak terbendung, layaknya Suma Han yang mampu memporak-porandakan pasukan Manchu yang besar dan didukung para pesilat tangguh tapi jahat, seperti Pek Giam Ong, Ma Su Nio, Thian Tok Lama dan lain-lain.

Akan lebih taktis kalau Prabowo menarik panglima-panglima utamanya dari medan laga, tempatkan sebagai satuan penyuplai amunisi dan strategi di garis belakang, mereka adalah Fadli Zon, Zulkifli Hasan, Fahri Hamzah, Amin Rais, Ratna Sarumpaet, Mardani Ali Sera, bahkan kalau perlu SBY pun tidak perlu berlaga di medan juang. Sodorkan wajah-wajah baru yang lebih fresh seperti: AHY, Daniel Azhar, Neno Warisman, Faldo Maldini, Andre Rosiade, Kawendra, Rachel Mariam, Radit, pasutri Ahmad Dhani-Mulan Jamila, Natalius Pigai, Sara Djoyohadikusumo, Fahira Idris, Budi Djiwandono dan wajah-wajah genuin lainnya. Jangan dikhawatirkan Ahmad Dhani yang pemahaman politiknya sering liar, bicara natural dengan gayanya, itulah gaya demokrasi yang menyenangkan dan apa adanya.

Jurus pamungkas…! Prabowo-Sandi harus berani membuat terobosan yang akuntabilitasnya bisa langsung dibuktikan begitu mereka terpilih, dibanding memperbaiki masalah ekonomi dan tenaga kerja yang butuh waktu, yaitu memberikan target kompensasi kepada potensi pemilih milenial yang hampir 100 juta suara (bila dikategorikan hingga usia 40 tahun) dengan mengalokasikan paling tidak 30% jatah kursi kabinet untuk milenial. Dengan janji ini, gelombang dukungan milenial tidak akan terbendung, karena mereka merindukan kondisi politik Indonesia yang carut marut sekarang ini dipangkas dalam waktu singkat. Mereka sudah hampir kehilangan kepercayaan kepada para orang tua akibat laku tidak terpuji yang dipertontonkan tiap hari. Mereka akan menggembosi PSI yang tidak merepresentasikan perjuangan kaum muda karena para elitnya lebih banyak cari muka.

Beranikah Prabowo-Sandi menjadi inisiator yang memberi kepercayaan dan peran kepada kaum muda mengelola negara, bukan hanya jadi penonton belaka..?!

Kita tunggu saja!

Bogor, 28 September 2018

*)Founder JSPRO brand of event

The post Prabowo-Sandi Jatuh Miskin appeared first on Jakartasatu.com.

Viewing all 1104 articles
Browse latest View live