OLEH Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Prabowo sowan ke K.H. Maemoen Zubair. Tokoh dan ulama kharismatik Jawa Tengah. Kehadiran Prabowo disambut istimewa oleh K.H. Maemoen Zubair. Bahkan teramat istimewa.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin juga diantar Romahurmuziy, ketum PPP, silaturahmi ke pengasuh salah satu pesantren Sarang ini. Tapi tak sesahdu dan sesakral sambutannya kepada Prabowo. Lima hari sebelumnya, (24/9) menristek Muhammad Nasir juga sowan ke pesantren Al-Anwar Sarang ini. Tampak biasa.

Apa yang membedakan sambutan K.H Maemoen Zubair ke Prabowo dari yang lainnya? Pertama, K.H. Maemoen Zubair meminta khusus kepada putra keduanya, KH. Najih Maemoen Zubair untuk menyambut kedatangan Prabowo di jalan raya.

Biasanya, K.H. Maemoen Zubair menunggu tamu di dalam rumah. Jika tamunya khusus, kiyai sepuh ini mengajak sejumlah putranya menjamu tamu di dalam rumah. Hanya kadang-kadang beliau minta kepada salah satu putranya yang lebih muda untuk menyambut tamu di depan rumah.

KALI INI, ADA PERINTAH KHUSUS KEPADA K.H. NAJIH MAEMOEN ZUBAIR, UNTUK MENYAMBUT PRABOWO DI JALAN RAYA. SEMENTARA KH. KAMIL MAEMOEN ZUBAIR, PUTRA KETIGANYA, MENYAMBUTNYA DI DEPAN PANGGUNG YANG TELAH DISIAPKAN UNTUK PRABOWO. INI TENTU ISTIMEWA. JARANG-JARANG TAMU MENDAPAT SAMBUTAN SEISTIMEWA INI.

Kedua, K.H. Maemoen Zubair mendoakan Prabowo jadi presiden. Doa ini dibacakan dengan bahasa Arab oleh Sang Kiyai di hadapan Prabowo dan ribuan santri serta tamu undangan. yakuuna imaaman Indonesia. Semua yang hadir mengaminkan. Doa itu eksplisit, sharih dan semua yang mendengarkan mengaminkan.

Bagi santri Sarang, ketika dalam konstelasi politik, Mbah Yai, panggilan akrab K.H. Maemoen Zubair, berkenan mendoakan calon itu jadi, itu istimewa. Dalam urusan politik, K.H. Maemoen Zubair sangat jarang berkenan mendoakan seseorang secara terang-terangan di depan publik. Ini semata-mata dalam rangka menjaga ketersinggungan pihak yang berbeda pandangan politiknya.

Ketiga, saat Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa ia sowan ke Sarang tidak dalam rangka minta dukungan, karena ulama dan kiyai itu posisinya di atas. Saya diterima saja oleh Romo Kiyai Haji Maemoen Zubair disini sudah sangat senang. K.H. Maemoen Zubair spontan tepuk tangan, lalu diikuti oleh para santri dan semua yang hadir.

SEORANG SANTRI PUN, MESKI SUDAH TAHUNAN NYANTRI, BELUM TENTU PERNAH MENYAKSIKAN K.H. MAEMOEN ZUBAIR TEPUK TANGAN. KALI INI SANG KIYAI MENGAWALI TEPUK TANGAN YANG SONTAK DIIKUT TEPUK TANGAN PARA SANTRI DAN SEMUA TAMU YANG HADIR. PEMANDANGAN ISTIMEWA YANG HAMPIR TAK PERNAH DISAKSIKAN OLEH SANTRI SEBELUMNYA. KALAU K.H. MAEMOEN ZUBAIR SUDAH MAU TEPUK TANGAN, ITU PASTILAH SESUATU YANG DI LUAR KEBIASAAN. KHARIQATUN LILNAADAH.

Keempat, usai acara,K.H. Maemoen Zubair menggandeng erat tangan Prabowo masuk ke dalam rumah. Lalu menggandengnya lagi ke ruang makan. Yang istimewa, setelah makan, Prabowo digandeng K.H. Maemoen masuk ke kamar khusus. Kamar yang tidak ada seorangpun boleh masuk kecuali diminta khusus oleh Sang Kiyai.

Di dalam kamar, hanya ada K.H. Maemoen Zubair dan Prabowo. Entah pesan dan wasiat apa yang disampaikan Sang Kiyai kepada Prabowo, tak ada yang tahu. Keluarga, para tokoh dan sejumlah kiyai hanya menunggu di depan pintu kamar.

Hal yang sama pernah K.H. Maemoen Zubair lakukan untuk Jokowi lima tahun lalu, saat jelang pilpres 2014. Sebuah perlakuan istimewa. Kali ini giliran yang diistimewakan oleh K.H. Maemoen Zubair adalah Prabowo. Ada apa? Allahu a’lam, kata para santri.

Tidak hanya bagi para santri, putra-putri K.H. Maemoen Zubair pun menganggap bahwa sikap Mbah Yai Maemoen mengajak tamunya masuk ke kamar khusus itu teramat istimewa. Apa keistimewaan Prabowo di mata Mbah Maemoen? Hanya Mbah Maemoen yang tahu. Sang Kiyai punya standar sendiri. Bukan hanya standar rasional (intelektual) tentu saja, tapi terutama standar moral dan spiritual. Terkait dengan pilpres, setidaknya standar moral dan spiritualnya itu erat kaitannya dengan nasib bangsa kedepan.

Kelima, usai sowan ke K.H. Maemoen Zubair, Prabowo pamit. Cium tangan Sang Kiyai, mohon doa restu dan minta ijin mau sowan ke kediaman K.H. Najih Maemoen Zubair. Jarak rumahnya kira-kira 200 meter. K.H. Maemoen Zubair meminta santri untuk menyiapkan mobil putih buat antar Prabowo. Prabowo bilang: biar kami jalan kaki saja. Tidak, itu jauh, kata K.H. Maemoen Zubair. Biar kami jalan kaki saja Mbah, jawab Prabowo.

Bukan menolak, tapi kesantunan, adab dan tata Krama. Prabowo tidak ingin merepotkan Sang Kiyai. Tapi, K.H. Maemoen Zubair kekeuh. Minta ajudannya menyiapkan mobil putih untuk Prabowo. Sang Kiyai bilang, ini mobil saya seperti mobil presiden.

PRABOWO “SAMI’NA WA ATHA’NA”. MOBIL PUN DISIAPKAN DI DEPAN PINTU RUMAH KEDIAMAN KIYAI KHARISMATIK INI. PRABOWO DIANTAR K.H. MAEMOEN ZUBAIR SAMPAI DI DEPAN PINTU. SEBELUM NAIK MOBIL, PRABOWO MENYALAMI KEMBALI K.H. MAEMOEN ZUBAIR DAN MENCIUM TANGAN KIYAI SEPUH INI. LALU NAIK MOBIL PUTIH MIRIP MOBIL ISTANA MENUJU KEDIAMAN K.H. NAJIH MAEMOEN ZUBAIR. SEMUA TAMU UNDANGAN DAN RIBUAN SANTRI MENGIRINGI DARI BELAKANG. MEREKA MENGGEMAKAN SHALAWAT BADAR. PESANTREN MENDADAK BERGEMURUH DENGAN SHALAWAT BADAR. SESEKALI TERDENGAR TERIAKAN PARA SANTRI: PRABOWO PRESIDEN. WIS WAYAHE (SUDAH SAATNYA PRABOWO PRESIDEN).

Apakah sikap istimewa K.H. Maemoen Zubair ada pengaruhnya buat Prabowo di 2019? Tentu! Sangat berpengaruh! K.H. Maemoen Zubair bukan sekedar pengasuh pesantren dan ketua MPP PPP. Kiyai kharismatik ini selain tajam pengamatan dan analisis politik kebangsaannya, juga punya pengaruh massa luar biasa besar. Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apapun yang Sang Kiyai putuskan, kendati hanya berupa isyarat, akan diikuti secara militan oleh para santri dan seluruh keluarga santri. Mesin politik santri akan bergerak massif dan sistematis.

Di Jawa Tengah, alumni pesantren Sarang ada di 31 kabupaten dari 35 kabupaten yang ada. Dan umumnya mereka menjadi ulama dan tokoh yang sangat berpengaruh di daerah masing-masing. Belum lagi di Jawa Timur, Jawa Barat dan luar Jawa.

Komunikasi kiyai-santri seringkali dengan bahasa isyarat. Inilah yang dalam teorinya George Mead disebut dengan istilah “percakapan isyarat”. Terkadang, percakapan isyarat diperlukan untuk menjaga kesantunan, etika dan hubungan baik dengan pihak lain agar tak tersinggung.

Sungguh sangat beruntung Let.Jen (purn) Prabowo ini. Sangat istimewa di mata K.H. Maemoen Zubair, ulama kharismatik dari pesantren Al-Anwar Sarang Rembang.

Jakarta, 30/9/2018

The post Prabowo Istimewa Di Mata K.H. Maemoen Zubair appeared first on Jakartasatu.com.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah hingga Selasa pukul 13.00 WIB mencapai 1.234 orang.

“Korban berasal dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong,” kata Sutopo dalam jumpa pers terkait penanganan gempa dan tsunami Sulawesi Tengah di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (2/10).

Sutopo mengatakan angka tersebut kemungkinan akan terus bertambah menyusul korban meninggal dunia yang akan kembali ditemukan.

Misalnya pada pukul 14.00 WIT, tim pencarian dan pertolongan kembali menemukan 46 korban gempa dan tsunami. Sebanyak 31 orang diantaranya selamat dan 15 orang meninggal dunia.

“Kami kembali meminta media dan masyarakat untuk mengacu pada angka korban meninggal dunia dari BNPB yang berasal dari posko induk,” tuturnya.

Sutopo mengatakan angka korban meninggal dunia yang disampaikan BNPB adalah korban yang sudah dan sedang dalam proses identifikasi.

Identifikasi korban dilakukan secara cepat, yaitu dengan memotret wajah dan tanda-tanda khusus lainnya, untuk kemudian segera dimakamkan.

“Korban meninggal dunia disebabkan gempa terutama reruntuhan bangunan dan terjangan tsunami. Sebagian sudah dimakamkan setelah diidentifikasi,” jelasnya.

Gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter yang telah dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,4 Skala Richter mengguncang wilayah Palu dan Donggala pada Jumat (28/9) pukul 17.02 WIB.

Pusat gempa berkedalaman 10 kilometer itu berada pada 27 kilometer Timur Laut Donggala.

BMKG telah mengaktivasi peringatan dini tsunami dengan status Siaga (tinggi potensi tsunami 0,5 meter hingga tiga meter) di pantai Donggala bagian barat, dan status Waspada (tinggi potensi tsunami kurang dari 0,5 meter) di pantai Donggala bagian utara, Mamuju bagian utara dan Kota Palu bagian barat.

Sebagaimana yang dilansir dari Antara, BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami sejak Jumat (28/9) pukul 17.36 WIB.

The post BNPB Rilis Jumlah Sementara Korban Tewas Capai 1.234 Jiwa appeared first on Jakartasatu.com.

Pemanggilan Amien Rais dalam kasus hoax Ratna Sarumpaet bisa jadi dimainkan untuk menutupi dugaan kasus suap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Rabu (10/10). “Energi rakyat bisa terfokus pemanggilan Amien Rais,” jelasnya.

Menurut Muslim, masyarakat tidak boleh lengah dugaan Kapolri yang menerima aliran dana dari Basuki Hariman.

“Kasus suap yang diduga diterima Kapolri harus dikawal oleh masyarakat,” papar Muslim. Muslim mengatakan, KPK terlihat tidak berdaya dalam dugaan kasus suap Kapolri. “DPR pun diam, dan kemungkinan kasus ini bisa ditutupi dengan kasus lainnya,” jelas Muslim.

Selain itu, Muslim khawatir akan muncul kasus lain seperti teroris untuk menutupi dugaan kasus suap Kapolri. “Ini khan kecurigaan masyarakat,” pungkas Muslim.
sumber : https://suaranasional.com/2018/10/10/bisa-jadi-amien-rais-dimainkan-tutupi-dugaan-kasus-suap-kapolri/ .

The post Bisa Jadi Amien Rais ‘Dimainkan’ Tutupi Dugaan Kasus Suap Kapolri appeared first on Jakartasatu.com.

The post KAKI Terkait Kasus Meikarta, James Riyadi dan LBP Harus Diperiksa KPK appeared first on Jakartasatu.com.

JAKARTASATU – Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah di depan mata. Ada 16 partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu mendatang dengan nomor urutnya. Sejak ditetapkan masa kampanye bagi peserta pemilu 23 September 2018 lalu, semarak pesta demokrasi semakin hangat dan mulai terasa.

Usaha para kontestan peserta pemilu 2019 mulai terlihat, baik peserta pileg,DPD maupun pilpres.Tak terkecuali apa yang dilakukan seorang calon peserta pileg DPRD DKI Dapil 7 Jakarta Selatan Meridian Ramadir, ST, MCP, yang mewakili  calon legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB).

“Jakarta butuh seorang generasi muda yang cerdas dan konstruktif serta memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam membangun wilayahnya.Terkait itu, Saya secara pribadi sangat mendorong upaya calon legislatif muda yang akan duduk dalam perwakilan daerah Jakarta, terlebih bila sang calon datang dari partai yang berbasis Islam,” ujar H.Buchari Syamsi,SE, Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Bamus Betawi Jakarta Selatan dalam acara silaturahmi dan konsolidasi tokoh masyarakat dapil 7 Jakarta selatan di Resto Mang Kabayan Bintaro Tangerang Banten (21/10/2018).

Selain itu menurut Buchari, sang caleg adalah wanita dimana quota 30 persen didewan diperiode 2014-2019 belum terpenuhi. “ Wanita sebagai calon legislatif, memang harus menjadi prioritas, agar mencukupi quota nya sebesar 30 persen dari jumlah anggota legislatif yang ada di periode selanjutnya.Tujuannya agar ada perimbangan suaranya dengan calon legislatif pria di DPRD DKI Jakarta,” papar Buchari menambahkan.

Buchari  Syamsi adalah seorang tokoh politisi senior dari partai berlambang beringin dan merupakan salah satu ketua DPD Nomer 3 terbaik saat munas Bali diselenggarakan pada tahun 2016 lalu, yang berhasil menghimpun suara di wilayah Jakarta Selatan,atas kemenangan Anies –Sandi menjadi kepala daerah DKI jakarta saat pilkada DKI lalu.

Sementara itu menurut Meridian, Caleg DPRD DKI Dapil 7 yang mengusung No 3 dari PBB, dalam paparannya menjelaskan pentingnya menciptakan sebuah perencanaan kota yang baik agar masyarakat menjadi nyaman dan bahagia. “Pembangunan kota dikatakan berhasil bila warganya bahagia. Bahagia tentu akan terwujud bila fasilitas yang ada dapat melayani seluruh kebutuhan aktifitas masyarakatnya,” ujar Meridian dalam acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat yang diadakan hari ini (21/10/2018) .

Meridian adalah seorang pemerhati perencanaan kota dan dosen luar biasa Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi (FALTL), Universitas Trisakti Jakarta. Dalam salah satu visi misinya sebagai calon legislatif, ia menargetkan 30 persen kawasan hijau sebagai paru paru kota sebagai kebutuhan perencanaan kota yang nyaman selain masalah revitalisasi rumah ibadah (masjid) agar lebih maksimal dalam kegiatan ibadah dan pendidikan ke agamaan. Selain itu, Meridian juga ingin melakukan pemberdayaan kaum perempuan khususnya ibu ibu rumah tangga untuk ikut program menciptakan  anak- anak cerdas lewat kegiatan Paud dan Pengajian.

Dalam acara tersebut, seorang tokoh masyarakat wilayah Pesanggrahan mengungkapkan agar Meridian pun mampu membawa aspirasi dari tingkat bawah (grassroot), terkait masalah honor  pekerja sosial penjaga mesjid (merbot), serta guru guru ngaji dirumah ibadah. “ Buat seorang calon legislatif, hal yang paling perlu diperhatikan adalah masalah yang paling mendasar yaitu persoalan kecil terkait honor merbot dan guru ngaji.Mereka tentu harus juga dilihat dan perannya sangat penting dalam membina akhlak masyarakat yang beragama Islam.” ujar  H.Syahroni ketua DKM Kecamatan Pesanggrahan dalam pertemuan tersebut.

Hal lain yang di ungkapkan Syahroni adalah terkait guliran anggaran  subsidi pendidikan sekolah yang seharusnya merata tidak hanya dirasakan untuk sekolah negeri saja. “ Saya merasa sekolah swasta juga memiliki kontribusi dalam pendidikan mencerdaskan masyarakat, dimana urusan pendidikan yang terbatas dilakukan pemerintah daerah , di lengkapi dan di penuhi oleh sekolah non negeri (swasta) dalam rangka mencerdaskan bangsa,” ungkap Syahroni menyuarakan aspirasi masyarakat terkait anggaran pendidikan yang cukup besar alokasinya, juga bisa membantu sekolah swasta yang masih kekurangan anggaran, khususnya madrasah . (JKST/Beng Aryanto)

The post Buchari Syamsi : Jakarta Butuh Generasi Muda Cerdas Dan Konstruktif Sesuai Bidangnya appeared first on Jakartasatu.com.

OLEH Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Soal keringat dan perjuangan, Yusril Ihza Mahendra tak diragukan. Daya tahannya cukup tangguh. Terutama jika dikaitan dengan PBB. Partai yang sekarang dinahkodainya sudah lama dalam kondisi Laa yahya, walaa yamuut. Terancam bubar.

Yusril istiqamah. Tetap menjaga dan mempertahankannya. Apapun kata dunia, PBB harus hidup. Meski gak punya satupun anggotanya di DPR.

Pileg 2014, PBB hanya memperoleh suara 1.825.750 (1,46%). Tak berhak punya wakil di DPR. Inilah yang menyebabkan posisioning Yusril rendah. Dan cenderung tak dihitung oleh koalisi manapun.

Tokoh sekelas Yusril sebenarnya punya kapasitas untuk nyapres. Masuk katagori eksepsional person. Prestasi akademik dan pengalamannya di pemerintahan tak diragukan. Berulangkali jadi menteri. Tapi, untuk nyalon gubernur di DKI saja, Yusril tak dapat tiket. Padahal, elektabilitas Yusril paling tinggi diantara calon keumatan yang muncul saat itu. Delapan persen. Jauh melampaui tujuh bakal calon yang diusung Majlis Pelayan Jakarta (MPJ). Apa sebab? Karena PBB tak punya anggota DPRD. Apa kata dunia? Kata salah seorang ketua partai.

Sebagian pengamat melihat PBB terlalu kecil bajunya buat tokoh sehebat Yusril. Kenapa tak pindah dan bergabung dengan partai lain? Memang, tak mudah bagi tokoh sebesar Yusril untuk bersedia menjadi orang level kedua atau ketiga, jika pindah ke partai lain. Mirip Sri Bintang Pamungkas dengan PUDI-nya. Terbiasa menjadi top leader. Beban psikologi-sosialnya terlampau berat kalau tidak menjadi pemimpin.

Satu-satunya jalan untuk tetap eksis di dunia politik adalah dengan mempertahankan dan bangkitkan PBB. Meski tertatih-tatih. Bahkan terseok-seok. Tak mudah!

Kalkulasi rasional, PBB cukup berat untuk bangkit dan bersaing dengan partai-partai lain. Apalagi elektoral threeshold di 2019 makin tinggi, yaitu empat persen. Hasil survei dari sejumlah lembaga, untuk mencapai target dua persen saja PBB mesti kerja super keras. Apalagi empat persen.

Sadar keadaan, Yusril harus melakukan langkah “setengah gila”. Bila perlu menggunakan “jurus mabuk”. Mesti lebih bernyali membuat terobosan. Persetan jika dianggap tak populer. Ini dharurat! Emergency!

Apa langkah Yusril? Pertama, memperkuat modal sosial. Ketika HTI dicabut ijin ormasnya, ini peluang. Yusril maju dan jadi lawyer HTI. Barternya? HTI dukung PBB. Ini langkah taktis dan cerdas. Peluang untuk menambah suara PBB. Di sisi lain, ini juga jadi ikhtiar menginsafkan dosa politik HTI yang selama ini selalu golput.

Kedua, tak cukup dengan HTI, Yusril memanfaatkan momen pilpres. Caranya? Merapat ke Paslon. Jajaki negosiasi. Apa untungnya? Pertama, logistik. PBB, dan semua partai perlu logistik untuk pileg. Mendukung capres-cawapres, peluang logistik terbuka. Kedua, Coat-tail effect. Numpang branding capres-cawapres.

Saat ini, yang dianggap tepat sebagai tempat berlabuh bagi PBB adalah Prabowo-Sandi. Kenapa? Sama-sama memiliki background keumatan. Prabowo-Sandi didukung oleh koalisi keumatan. Dan PBB adalah partai eks Masyumi yang juga berbasis keumatan.

Komunikasi politik dijalin. Yusril mendekati Prabowo-Sandi. Lewat Ka’ban, proses negosiasi dimulai. Draft aliansi ditawarkan. Rupanya, gayung belum tersambut. Masih butuh proses dan waktu. Yusril hilang kesabaran. Satu-satunya jalan, buat manuver. Yusril merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Jadi lawyer. Gayungpun bersambut.

Kata Yusril, ini murni sebagai lawyer. Urusan profesionalitas. Gratis pula. Publik bertanya, kalau profesional, mana ada yang gratis? Kalau gratis, itu tidak profesional. Ada-ada aja Pak Yusril.

Yusril dikenal sebagai lawyer kelas atas. Atasnya atas. Kelas elit. Elitnya elit. Termasuk paling mahal. Tarifnya bisa tiga juta USD. Kira-kira berapa kalau dirupiahkan? Hitung sendiri. Apalagi harga dolar makin tinggi. Hanya Partai Golkar dan orang-orang sekelas Abu Rizal Bakri yang mampu membayar. Mana mungkin gratis? Apalagi negonya sama pihak istana. Gudangnya duit. Bagi istana, satu triliun untuk mendapatkan Yusril tak rugi. Karena pertama, dapat lawyer. Kedua, dapat peluru untuk menyerang koalisi keumatan. Lalu, apa untungnya bagi PBB?

Pertama, Menaikkan daya tawar kepada Prabowo-Sandi. Seolah Yusril ingin mengatakan: kami bisa membahayakan kalian jika kalian mengabaikan kami. Sejumlah peryataan dan kritik Yusril yang “pedas” kepada Prabowo-Sandi bisa berarti bagian dari ancaman itu. Sekaligus meyakinkan kubu Jokowi-Ma’ruf bahwa keberadaan Yusril memberi manfaat untuk kubu ini. Mirip Ngabalin. Meski sebelumnya, Yusril adalah salah satu tokoh yang sangat kritis kepada pemerintahan Jokowi. Bahkan pernah menilainya amatiran. Yusril pun pernah bilang presiden “goblok”. Presiden manapun, kata Yusril berkelit. Tentu publik paham siapa yang dituju Yusril.

Kedua, untuk menaikkan popularitas. PBB masih ada, hidup dan siap bangkit. Siap berselancar di pileg dan pilpres 2019. Ini efek lain dari manuver Yusril.

Manuver politik Yusril yang dikemas dalam bahasa lawyer pasti sudah dihitung. Tidak hanya oleh Yusril sebagai personal lawyer, tapi hampir pasti sudah dibicarakan dengan elit partai di PBB.

Manuver Yusril ini lebih merupakan ekspresi kekecewaan terhadap Prabowo-Sandi, karena komunikasi politik yang belum tuntas untuk menghasilkan formulasi “double winner” di pilpres dan pileg.

Jika komunikasi Yusril dengan koalisi Prabowo-Sandi terajut, dan formulasi “koalisi keumatan” disepakati bersama, maka akan berpotensi menggagalkan kontrak lawyer Yusril dengan Jokowi-Ma’ruf. Istana akan kecewa.

Tapi sebaliknya, jika komunikasi Yusril dengan kubu Prabowo-Sandi buntu, alias gagal, maka upaya istana untuk mengganggu koalisi keumatan berhasil. Yusril bisa jadi peluru untuk menyerang.

Lalu, bagaimana nasib PBB jika akhirnya merapat ke Jokowi-Ma’ruf? Apakah langkah ini akan dapat Coat-tail effect dari Jokowi-Ma’ruf? Belum terukur. Tunggu survei Denny JA, kata Yusril.

Boleh jadi sebaliknya. Suara PBB akan jeblok. Sebab, ceruk PBB ada di keumatan. Mengingat PBB berbasis Masyumi. Belum pernah ada Masyumi satu perahu dengan PNI. PNI modern adalah PDIP.

Publik akan menunggu, apa yang akan terjadi dengan PBB kedepan. Yang jelas, manuver Yusril lahir dari kepanikan karena keadaan yang menghawatirkan bagi PBB kedepan. Jika anda jadi Yusril, mungkin anda akan melakukan hal yang sama. Hanya saja, langkah Yusril merapat ke istana serta merta rajin menyerang Prabowo-Sandi dianggap publik sebagai “jurus mabuk”. Satu sisi menguntungkan Jokowi-Ma’ruf, di sisi lain bisa membahayakan PBB itu sendiri. Di sini nama dan moralitas Yusril sedang dipertaruhkan.

The post “Jurus Mabuk” Yusril appeared first on Jakartasatu.com.

OLEH Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Sikap kompromi terkesan baik. Dianggap moderat, tawashut, akomodatif, dan bersahabat. Lawannya adalah konfrontatif. Dikesankan bikin gaduh, kontra produktif, gak matang dalam berpolitik, dan macam-macam. Narasi ini bisa benar, tapi bisa juga salah. Bergantung subyeknya.

Jika anda melanggar lalu lintas, gak bawa SIM misalnya, lalu anda berkompromi atau mau diajak kompromi, ini tentu negatif. Kompromi negatif ini merajalela, baik di ranah hukum, di kantor birokrasi, juga terutama di dunia politik.

Cerita Mahfud MD tentang seorang calon presiden akan mendapat dukungan ormas kalau wakilnya dari ormas, ini juga bagian dari kompromi di bidang politik. Tapi, kurang pas. Sebab, tidak berbasis kepada program kerakyatan. Tapi lebih pada kepentingan sektarian dan mengamankan kelompok.

Basis kerakyatan itu misalnya, ormas kami siap digerakkan untuk mendukung jika ketergantungan ekonomi kepada asing dikurangi. Aturan terhadap investasi asing diperketat. Ketahanan ekonomi berbasis UMKM diperkuat dan jadi prioritas. Membuka lahan buat tenaga kerja dalam negeri, bukan tenaga kerja asing. Impor bahan pokok dikendalikan dan tidak jor-joran, sehingga tidak merusak harga dari petani. BBM tidak naik supaya harga-harga tidak melambung tinggi. Nah, kalau kontrak politiknya begini, keren nih calon pemimpin.

Tapi, jangan juga semata-mata kontrak politik. Obral janji memang sebuah keniscayaan berpolitik, terutama menjelang pemilu. Tapi, mesti harus disesuaikan dengan kemungkinan dan kemampuan untuk merealisasikan. Kata “merealisasikan” itu tidak berbasis pada survei dan persepsi publik, tapi pada data.

Dinamika kompromistis itu terjadi di pusat maupun di daerah. Di pusat antara kepala negara dengan DPR. Di daerah, antara kepala daerah dengan DPRD. Berlaku tradisi dan mental yang hampir mirip. Bedanya, jika di pusat penguasanya adalah presiden, maka di daerah anggota DPRD biasanya lebih galak dari kepala daerah.

Teorinya, penguasa yang kuat bisa menekan DPR. Era Orla dan Orba merepresentasikan itu. Era reformasi? DPR menguat. Tapi, berangsur melemah, terutama ketika mayoritas partai bergabung ke penguasa.

Sementara di daerah, DPRD hampir selalu lebih kuat. Kecuali sedikit daerah dimana kepala daerah punya investasi kepada anggota DPRD saat mereka masih jadi caleg.

Tak sedikit kepala daerah yang kabarnya ditekan. Program dipersulit untuk lolos, anggaran dipangkas, terutama terkait dengan program potensial bagi kepala daerah yang sedang bersemangat membangun prestasinya. Ujungnya? Kompromi. Ada deal dan kompensasi. Bisa dengan dana aspirasi. Bisa juga dengan projek-projek yang memberi keuntungan buat anggota DPRD. Bisa apa saja. Kasih mainan, beres. Itulah kalimat yang sering didengar publik.

Nah, kompromi terutama model yang kedua ini gak pas. Melanggar aturan, dan berpotensi merugikan negara. Kompromi semacam ini telah menelan banyak korban di KPK.

Adu kuat kepala daerah dengan DPRD seringkali terjadi terkait hal-hal macam begini. Apalagi jika kepala daerah hanya didukung oleh partai minoritas seperti di DKI Jakarta. Eskalasinya relatif tinggi. Potensi adanya hambatan dan tantangannya lebih besar. Lagi-lagi, biasanya berupa pemangkasan anggaran dan mengganggu kinerja kepala daerah.

Penghentian proyek reklamasi dan penutupan Alexis di DKI, seperti jadi petunjuk bahwa Gubernur Jakarta bukan tipe kepala daerah yang kompromistis jika terkait pelanggaran terhadap aturan. “Jangan coba-coba merupiahkan otoritas ini,” begitulah kata-kata Anies yang sempat populer.

Beda Anies, beda Jokowi. Jokowi memilih untuk mengajak gabung partai-partai yang semula oposisi, jadi koalisi. Langkah Jokowi bisa dipahami sebagai upaya untuk kompromi di Senayan. Ini keputusan cerdas dan strategis. Hanya masalahnya, harus mengorbankan janji politiknya di 2014: mengisi mayoritas kabinet dari kalangan profesional. Bagaimana kompromi macam ini? Serahkan saja kepada rakyat untuk menilai. Di pilpres 2019 akan bisa dilihat nilainya. Kendati ini bukan satu-satunya variabel penilaian.

Di dunia politik, pemimpin akan selalu dihadapkan pada situasi dilematis. Berkompromi atau konfrontasi. Itulah pilihannya. Disinilah kemampuan dan kematangan berkomunikasi seorang pemimpin akan diuji. Apakah akan menyerah? Dengan bersepakat melanggar aturan. Atau konfrontatif? Sehingga akan terus menerus terjadi rivalitas dan saling ancam. Terutama jika pemimpin itu bertipe temperamental. Lidahnya selalu basah dan produktif mengeluarkan kata-kata. Kasar lagi. Pemimpin seperti ini sempat menjadi model dekade lalu. Asal sering marah, publik menganggap dia bersih.

Yang ideal adalah pemimpin berpegang prinsip pada aturan, tapi tetap cerdas untuk melakukan komunikasi politik yang santun dan elegan. Bukan menggunakan aturan untuk mengancam pihak-pihak yang tak bisa diajak berkompromi. Akibatnya? Blunder!

Istilah kompromi juga sering bermakna “Sendiko dawuh”. Ini jika kompromi lahir dari bawah kepada yang di atas. Penyakit “sendiko dawuh” ini biasanya menular kepada pertama, orang yang fanatik dan mengkultuskan seseorang. Menganggap tokohnya itu zero kesalahan. Malah titisan Tuhan. Pokoknya, “mati-urip nderek bapak”. Kedua, orang yang dicukupi kepentingannya. Kenyang logistik. Khawatir kehilangan posisi. Munafik! Ketiga, orang yang takut, diantara faktornya karena tersandera. Maksudnya? Ya, tersandera kasus korupsi. Atau takut dibongkar rekaman aibnya. Tak ada pilihan lain selain berkompromi. Suruh dukung, ya dukung. Persetan dengan harga diri. Tak peduli dengan nurani. Konstituen? Itu nomor dua belas. Yang penting? Cari selamat! Nah, kompromi model begini tampaknya sedang musim. Tak kompromi? Itu nekat. Sikat!

Jakarta, 21/12/2018

The post Gak Kompromi, Sikat! appeared first on Jakartasatu.com.

By Sudaryono

Dalam tajuk “Ada Apa Antara Jokowi dan Anies?”, Pandji Pragiwaksono berusaha membagikan asumsinya kepada publik mengenai langkah politik yang dilakukan oleh kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden, Baik Jokowi-Ma’ruf, maupun Prabowo-Sandi.

Dalam pembukaan vlognya, ia mengatakan bahwa upaya dongkrak mendongkrak suara ini dilakukan oleh Jokowi dan Sandiaga Uno. Ma’ruf Amin yang sejak awal digadang-gadang mampu membawa kenaikan suara, justru dianggapnya bukanlah senjata utama Jokowi. Nama Anies Baswedan lah yang menurut Pandji hadir sebagai senjata Jokowi.

Banyak manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan elektabilitas melalui kebijakan. Misalnya saja kebijakan gaji PNS yang akan naik di tahun 2019, penambahan anggaran keluarga harapan, dan banyak kebijakan lainnya.

Masih menurut Pandji, hal lain yang paling terasa adalah pemanfaatan media sebagai salah satu alat kampanye. Ia bahkan menyoroti akun Twitter Metro TV yang hampir selalu menaikkan berita mengenai “kebaikan” pemerintahan Jokowi. Sah-sah saja, namanya bekerja sama dengan media. Notabenenya sekarang media juga partisan. Begitu ungkapnya.

Hal lain yang disoroti Pandji adalah bagaimana tim Jokowi berusaha mengurangi negative campaign dan black campaign. Cara mengurangi penurunan suara dengan negative campaign dan black campaign adalah dengan “mengangkut” orang-orang yang selama ini aktif “menyerang” Jokowi. Misalnya saja Ngabalin, Yusril, La Nyalla, dan TGB.

Satu hal yang disoroti Pandji adalah kehadiran La Nyalla dengan segala “kesalahan masa lalu”-nya yang pernah memfitnah dan memborbardir Jokowi dengan hoax, kini menjadi bagian dari timnya, dan berbalik menyerang Prabowo.

“Kira-kira, orang macam La Nyalla mau pindah karena apa? Menurut gue itu yang mengkhawatirkan dan menakutkan,” Ungkap Pandji.

Meski begitu, Pandji berharap sudah tidak ada lagi orang di Indonesia yang mendengarkan La Nyalla lantaran La Nyalla pernah memfitnah dan berbohong mengenai Jokowi, jadi kalau seandainya sekarang ia menyerang pihak Prabowo, sebenarnya sama saja tidak bisa dipercaya lagi segala ucapannya.

Apalagi menurut Mahfud MD, apa yang dilakukan La Nyalla dulu bisa membawanya ke jeruji besi lantaran melanggar UU ITE yang berisi fitnah, SARA, dan menyerang individu, yakni Jokowi.

Selain itu, cara lain yang dilakukan Jokowi untuk mengurangi negative campaign dan black campaign adalah dengan mengajak Ma’ruf Amin sebagai pasangannya. Menariknya, dipilihnya Ma’ruf Amin bagi banyak orang ternyata dirasa tidak memiliki dampak terhadap elektabilitas. Beliau ibarat bumper, bukan sebagai lokomotif yang membawa gerbong suara.

Sementara menurut pandangan Pandji, elektabilitas Jokowi dan Prabowo sebenarnya sudah kelihatan akan segitu-segitu saja. Makanya di tim Prabowo, yang banyak ke mana-mana adalah Sandiaga Uno. Mengapa? Karena Sandiaga masih memiliki peluang yang sangat besar untuk menarik suara masyarakat. Bahkan yang megang tempo isu dalam kampanye ini adalah Sandiaga Uno hingga Jokowi dirasa harus selalu menanggapi semua isu yang dibuat Sandiaga Uno.

Di tengah segala strategi pemenangan Jokowi, “dengan tidak begitu berdampaknya Pak Ma’ruf Amin”, nama Anies Baswedan muncul sebagai salah satu senjata yang akan digunakan oleh Jokowi. Dengan menarik Anies Baswedan, Jokowi bisa mengambil gerbong suara dari basis massa Anies Baswedan. Pandji mencurigai kemungkinan ini karena ada begitu banyak prestasi dan penghargaan yang diberikan oleh kementerian era Jokowi kepada Anies Baswedan di 2018.

Menurutnya, berbagai penghargaan ini amat membingungkan. Anies yang selama ini banyak dicaci di sosial media, justru mendapatkan Penghargaan atas Pelayanan Publik yang sangat baik dari Kemenpan RB. Tidak hanya itu, banyak penghargaan lainnya yang diberikan oleh Menkopolhukam, Kementerian PPPA, Bappenas, Kemenaker, hingga KPK.

Hal menarik lainnya adalah suatu hari Jokowi menghadiri 3 kegiatan di Jakarta dan Anies diminta mendampinginya di ketiga acara tersebut. Baginya itu tidak wajar. Bagi Pandji, Jokowi terlihat sekali berusaha dekat dengan Anies Baswedan.

Apakah ini ada dampak elektabilitas? Tentu ada untuk mengangkut suara dari basis massa Anies. Kecurgiaan Pandji pun bertambah dengan “berkurangnya” serangan terhadap Anies Baswedan di sosial media. Mungkin saja ada arahan untuk tidak “menghina-dina” Anies Baswedan demi kepentingan mendapatkan suara.

Pandji di akhir vlognya kembali mengingatkan bahwa tujuan akhir dari kampanye politik sesungguhnya bukan melihat pasangan mana yang paling bagus programnya, melainkan pasangan mana yang bisa mengumpulkan suara rakyat paling banyak dalam pemilu nanti. Jadi wajar kiranya jika Jokowi berusaha mendekati Anies kembali untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari basis massa milik Anies.

Menariknya, video yang diunggah Pandji pada Minggu, 16 Desember 2018 di akun Youtubenya ini kemudian mendapatkan jawaban dari Anies Baswedan. Senin, 17 Desember 2018, Anies Baswedan mengacungkan dua jari, yakni ibu jari dan jari telunjuknya saat menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra. Gaya dua jari yang identik dengan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo – Sandiaga Uno.

Di tengah pidatonya, Anies mendoakan agar Prabowo – Sandiaga menang seperti dirinya dan Sandiaga saat pemilihan Gubernur DKI 2017. “Insya Allah apa yang terjadi di Jakarta akan berulang di level nasional,” kata Anies di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Analisis Pandji mengenai Anies Baswedan sebagai salah satu senjata yang akan digunakan oleh Jokowi, gugur sudah. Anies dengan gamblang merapatkan dirinya ke pihak Prabowo-Sandi.

Lalu siapa yang akan dijadikan senjata oleh Jokowi? Akankah ada Ngabalin, La Nyalla, Yusril, dan TGB selanjutnya yang “dibayarnya” dengan “harga mahal”?

Pemilu Presiden masih panjang, banyak hal yang bisa terjadi ke depannya. Mari kita nantikan berbagai kejutan yang disiapkan para elite partai dalam menghibur rakyatnya.

Btw, bagaimana dengan Pandji? Ah, rasanya ia akan ikut ke manapun Anies berjalan.

The post Gugurnya Anies sebagai Senjata Jokowi appeared first on Jakartasatu.com.

JAKARTASATU.COM – Pernyataan desakan mundur kepada Amien Rais tak lebih semata manuver politik “try and error” jelang Pilpres 2019 dan tak punya gaung apa pun.

Politisi Senior PAN, Imam Wahyudi yang juga mantan Wasekjen DPP PAN 2010-2015 lebih lanjut mengatakan, desakan dari lima pendiri PAN itu “dagelan politik” yang tak jelas ujung pangkalnya.

“Khalayak mudah memaklumi ke arah mana yang hendak dituju. Siapa tahu ‘nyangkut’. Terlalu jauh untuk dikatakan sebagai tidak punya legitimasi. Rasanya cenderung ‘asal bunyi’ untuk ikut ‘bernyanyi’ Sudahlah, abaikan,” ungkap kepada JAKARTASATU.COM 27 Desember 2018 di Bandung.

Mantan aktivis Perjuangan Mahasiswa 1977/78 di Bandung ini menghargai sikap kritis lima pendiri PAN, yaitu Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Herati dan Zumrotin.

“Ada apa gerangan, koq mereka ujug-ujug bersuara lantang?” kata pendiri OSIS di Bandung 1972 dan deklarator PAN Jawa Barat. “Mereka seharusnya sudah tidak perlu ‘jawe-jawe’ urusan internal PAN,” tambahnya.

Imam Wahyudi, justru menilai Amien Rais merupakan tokoh langka yang masih kental berintegritas dan pantas diapresiasi. Sejak kiprahnya dalam Gerakan Reformasi 1998, beliau tak pernah henti berjuang hingga sekarang di balik usianya menapak 73 tahun.

“Bagaimana pun, sosok Amien Rais yang tegas masih sangat diperlukan — tidak saja bagi PAN, tapi sekaligus bagi kepentingan berbangsa dan bernegara — justru pada saat hiruk-pikuk politik pragmatis dewasa ini,” pungas Imam Wahyudi yang biasa dipanggil kang IW. ***

LAPORAN – RHEN/JKTS

The post POLITISI PAN JABAR: Desakan Mundur ke Amien Rais Hanya Manuver Politik “Try and Error” appeared first on Jakartasatu.com.

Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebut nama Wahyu Sakti Trenggono. Beredarnya pemberitaan bahwa ada sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga terbesar dari pasangan nomor urut 01 ini datang dari dua komunitas pecinta olahraga golf bernama Golfer TBIG dan Golfer TRG.

Hmmm siapa dia? Yuk coba kita cari…Bahkan ICW juga tak segan menyebut Tranggono itu dalam sumbangan dana kampanye Jokowi-Ma’ruf “Dana Kampanye Jokowi-Maruf Disokong Pihak Ketiga, Prabowo-Sandi dari Kocek Sendiri.” itulah kira kira judul media.

ICW mencium aroma mencurigakan dari sumbangan dana kampanye untuk pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPDSK) pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019 seperti yang diterima oleh ICW dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat total dana kampanye Jokowi-Ma’ruf mencapai Rp 55,98 miliar. Sekitar 86 persen dari dana tersebut berasal dari pihak ketiga.

Jika dilihat rinciannya, sumbangan terbesar berasal dari Golfer TBIG, yakni berjumlah Rp 19,74 miliar dengan total 112 transaksi. Sedangkan penyumbang terbesar kedua ialah Golfer TRG dengan total Rp 18,19 miliar dalam satu kali transaksi saja. Total sumbangan dari dua perkumpulan tersebut mencapai Rp 37,93 miliar atau sekitar 67 persen dari total dana kampanye awal Jokowi-Ma’ruf.

Sedangkan sumbangan dari perusahaan bernama PT Lintas Teknologi Indonesia hanya Rp 3,99 miliar dalam dua kali transaksi, sementara sisanya adalah sumbangan perseorangan yang hanya Rp 121,4 juta dalam 129 transaksi.

ICW menyebutkan bahwa ada hal yang mengherankan dari dua nama penyumbang teratas tersebut. Menurut lembaga tersebut, dua kelompok ini bisa jadi merupakan kamuflase dari korporasi penyumbang dana kampanye untuk Jokowi-Ma’ruf.

Dugaan lainnya, dua nama ini digunakan untuk menyamarkan identitas perseorangan penyumbang dana kampanye untuk kubu petahana.

Hal ini tentu berasalan sebab seperti yang diatur oleh KPU, ada batasan terhadap nilai sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga. Sumbangan perseorangan dibatasi maksimal Rp 2,5 miliar dan dari kelompok paling banyak Rp 25 miliar.

ICW menduga bahwa kelompok pecinta golf tersebut adalah PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) dan PT Teknologi Riset Global Investama (TRG). Diketahui saham kedua perusahaan itu dimiliki oleh Wahyu Sakti Trenggono Yang saat ini mengisi jabatan sebagai Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

Tentu saja hal ini menarik untuk ditelusuri benang merah aliran dana sumbangan kampanye pasangan yang memiliki moto “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata” tersebut. Siapa Wahyu Sakti Trenggono dan apakah hal tersebut wajar dalam konteks negara demokrasi?

Siapa Wahyu Trenggono?

 Nama Wahyu Sakti Trenggono mungkin terdengar asing bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Ia bukanlah orang yang sering menjadi pemberitaan, baik di media massa maupun media sosial.

Namun, siapa sangka pria yang sering disapa Mas Treng ini merupakan orang yang berhasil dalam dunia bisnis. Namanya juga sering disebut memiliki kedekatan dengan sejumlah elite bisnis dan politik di negeri ini.

Lelaki berkumis ini memiliki bisnis yang cukup besar. Sejak 1988, ketika masih menjadi mahasiswa semester akhir, ia direkrut oleh PT Astra International Tbk. Di bawah perusahaan tersebut, Trenggono mampu berkembang. Setelah bekerja selama sebelas tahun di sana, ia merintis usaha pembangunan menara.

Jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu kemudian merintis bisnis dengan bendera PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) bersama Abdul Satar dan Abdul Erwin. Pada 2010, SKP diambil alih oleh PT Tower Bersama Infrastruktur.

Perusahaan terakhir saat ini dikenal sebagai penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan kepemilikian lebih dari 14.000 menara. Sejumlah perusahaan yang menggunakan jasa PT Tower adalah Telkomsel, XL dan Indosat.

Selain itu, ia adalah pendiri perusahaan penanaman investasi, PT Teknologi Riset Global Investama yang didirikan pada tahun 2007.

Selain bidang telekomunikasi, Trenggono juga merambah dunia e-commerce dengan mendirikan JD.ID yang merupakan anak perusahaan asal Tiongkok, JD.com. Jika diakumulasikan, Trenggono memiliki gurita bisnis dalam bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media dan e-commerce.

Dia juga tercatat pernah menjadi komisaris di PT Merdeka Copper Gold bersama dengan Garibaldy Thohir, kakak kandung Erick Thohir. Nama terakhir kini menjadi ketua tim sukses Jokowi-Ma’ruf.

Pria yang dikenal juga dengan julukan Raja Menara itu memiliki jejak politik yang cukup mulus. Trenggono memulai karir politiknya saat menjadi bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2009-2014 saat ketua umum partai itu dijabat oleh Hatta Rajasa.

Meski memiliki kedekatan dengan Hatta – ia satu almamater saat di ITB – namun pada Pilpres 2014, Trenggono tidak mendukung Hatta yang kala itu berpasangan dengan Prabowo Subianto. Justru ia mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Menurut Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo, Trenggono memang memiliki kedekatan dengan Jokowi dan PDIP. Hal itu ditunjukkan dari dukungannya semenjak Jokowi di Solo, lalu saat menjadi Gubernur DKI, hingga saat ini di Pilpres 2019. Ia juga pernah disebut dicalonkan PDIP untuk menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Pada Pilpres 2014 lalu, Trenggono masuk tim sukses Jokowi-JK. Saat pasangan ini menang, ia didapuk menjadi pemimpin Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kantor Transisi Jokowi-JK. Di sana ia memimpin bersama putra kinasih Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo.

Bendahara dan Teknik Belah Sumbangan

Berdasarkan fakta di atas, wajar jika akhirnya Trenggono dijadikan Bendahara Umum TKN Jokowi-Ma’ruf. Sebab, salah satu pos penting di tim pemenangan adalah bendahara. Merekalah yang mengatur arus keluar masuk dana yang tentunya tidak sedikit.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin yang mengatakan bahwa posisi bendahara strategis karena mereka juga bertugas mencari donatur yang bersedia memberi dana segar bagi pemenangan paslon. Oleh sebab itu, latar belakang bendahara biasanya adalah seorang pengusaha yang sukses.

Trenggono, bagaimanapun juga memiliki andil dalam tiap pencalonan Jokowi, baik saat berada di Solo, Jakarta, maupun di Pilpres kali ini. Apalagi dirinya memiliki privilege terhadap pemungutan dana kampanye.

Berdasarkan penelitian Richard Briffault di Amerika Serikat (AS) yang tertuang dalam tulisan berjudul Lobbying and Campaign Finance: Separate and Together, peran bendahara dalam mendapatkan dana melimpah tidak bisa dianggap remeh. Di AS, melihat fakta pada laporan Briffault, bendahara semacam ini bisa mengkapitalisasi dana dari berbagai sumber.

Pengumpulan dana itu menyebabkan menjamurnya  political action committee  (PAC) dan superPAC. Kelompok ini sering juga disebut sebagai pihak ketiga atau  outside group  yang bisa memberikan dana dari berbagai sumber untuk kepentingan pemenangan kandidat.

Sementara, jika merujuk pada pendapat Ian Vandewalker dalam Shadow Campaign, dari banyaknya dana yang terkumpul itu, ada yang bisa dikategorikan sebagai dark money atau dana gelap. Mereka tidak perlu mengumumkan sumber dana gelap ini atau pun mengumumkan keuntungannya.

Jika merujuk pada pendapat Ian tersebut, tentu hal ini terjadi pula dalam politik di Indonesia. Secara peraturan, capres dan cawapres wajib melaporkan besaran dana kampanye yang mereka gunakan, misalnya lewat LPDSK. Meski demikian, ada celah di mana sumber dana tersebut ditutupi dengan cara pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye.

Teknik ini umum terjadi pada Pemilu. Sebab, hal itu bertujuan untuk mengakomodasi penyumbang anonim yang ingin melanggar batasan sumbangan dana kampanye. Para konglomerat atau taipan yang memiliki kepentingan tidak akan terlalu sulit untuk menyalurkan dananya jika celah ini dimanfaatkan.

Oleh karenanya, ada peran yang besar terkait posisi dari Wahyu Sakti Trenggono di dalam tubuh TKN Jokowi-Ma’ruf untuk mendapatkan dana yang tidak sedikit. Sedikit lagi soal Mas Treng ia juga sempat menjadi investor untuk sebuah media online politik Asatunews.com yang digawangi oleh RN (Raden Nuh), namun bubar juga karena para petinggi media ini anehnya dijerumusi ke penjara oleh orang kepercayaan investor itu sendiri. Meski nama Mas Treng tak muncul di media itu tapi dapat dipastikan saat itu Mas Treng ikut terlibat karena kartornya yang dikawsan Tebet juga dekat dengan kantor Mas Treng di menara MTH Tebet juga.

Memang, sejauh ini belum bisa dipastikan dari mana uang yang disebut dari perkumpulan pecinta golf itu benar-benar berasal. Bisa jadi dana itu berasal dari kantong pribadi Trenggono, melihat ia adalah orang utama di dua perusahaan yang disebut ICW di awal tulisan. Tapi, tidak menutup kemungkinan bahwa uang itu berasal dari kantong-kantong konglomerat lainnya.

Atas dasar inilah, ICW meminta agar KPU dan Bawaslu memeriksa aliran dana dari perkumpulan tersebut agar lebih terang benderang. Akankah sumber dana tersebut menjadi jelas dan dipublikasikan kepada publik? Menarik untuk ditunggu.

“Sumbangan dari Jokowi-Maruf secara perseorangan tidak besar, didominasi oleh dua kelompok tersebut. Sebaliknya, sumbangan Prabowo-Sandi banyak dari mereka sendiri dibandingkan kelompok,” ucap Peneliti ICW Almas Sjafrina dalam paparannya di kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

“Artinya, Jokowi-Maruf lebih banyak mendapatkan sumbangan pihak ketiga yang berasal dari kelompok,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ICW mengatakan pasangan nomor urut 02 belum banyak menerima sumbangan dari partai politik maupun dari pihak ketiga pada periode sebelum Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 1 Januari lalu. |JKST/dbs

The post Tranggono, Golf dan Politik appeared first on Jakartasatu.com.

Oleh Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Dibanding Prabowo, elektabilitas Jokowi lebih tinggi. Setidaknya saat ini. Tapi, elektabilitas Jokowi terus turun. Posisinya di bawah 50%. Persisnya 47,9%. Itu survei Median. Relatif independen. Survei lain yang tak kalah kredibilitasnya menyebut elektabilitas Jokowi di bawah 40%.

Bagaimana dengan survei-survei yang sering pamer angka elektabilitas Jokowi di atas 50%? Sederhana cara menguji validitasnya. Pertama, dari pihak mana pelaku survei itu? Artinya, ini terkait dengan siapa yang membiayai, dan untuk tujuan apa. Anda masih percaya hasil survei yang dibiayai dan berkampanye untuk paslon?

Lembaga survei biasanya dikontrak untuk tiga tugas sekaligus yaitu melakukan survei, sebagai konsultan politik dan branding paslon (membentuk opini). All in dalam satu paket biaya. Bukan rahasia umum lagi. Untuk mendapatkan hasil survei yang diinginkan, lembaga survei biasanya menentukan lebih dulu respondennya dan bermain di quesioner.

Namun, setiap paslon dipastikan punya survei internal. Hasil survei internal tak akan dipublikasikan. Ini menyangkut dapur dimana timses mengolah strategi. Berarti, beda dengan servei yang dipublikasikan? Hampir selalu begitu. Ada survei asli, ada survei palsu. Yang asli disembunyikan. Yang palsu dibesarkan angkanya, lalu dipublikasikan. Dan tim buzzer bertugas menyebarkannya sebagai promosi.

Hasil survei yang dipublikasikan itu berfungsi memompa optimisme relawan, intimidasi psikologi lawan, serta menggoda pemilih yang belum menentukan pilihan.

Ingat survei Pilgub DKI, Jabar dan Jateng? Hasilnya sangat jauh selisihnya dari hasil survei. Anda tertipu? Salah sendiri! Kenapa percaya?

Kedua, jika elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di atas 50%, dan selisihnya dengan Prabowo-Sandi di atas 10% sebagaimana rilis beberapa lembaga survei itu, tim Jokowi tinggal tidur. Setidaknya lebih santai dan tenang, karena berada dalam situasi comfort zone. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya.

Apa yang selama ini dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf nampak sekali ada kegugupan dan kepanikan. Ini pertanda belum ada kenyamanan elektabilitas.

Indikator bahwa Jokowi-Ma’ruf belum merasa aman bisa dilihat pertama, Jokowi banyak melakukan terobosan-terobosan kampanye yang berbahaya. High risk. Ini menunjukkan situasi tidak aman.

Sikap menolak menyampaikan visi-misi, minta bocoran soal debat, “membiarkan” (ini bahasa satirnya) aparat hukum dan aparatur negara berkampanye, memajukan schedule pembagian bansos, dan yang terkini adalah membebaskan Abu Bakar Ba’asyir tanpa syarat. Ini semua model kampanye berisiko.

Khusus terkait pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, Jokowi terjebak. Maksud hati ingin menarik simpati Umat Islam, tapi kalangan muslim moderat protes. Khususnya warga NU. Jokowi dianggap pro terorisme dan radikalisme. Timses Jokowi juga protes. Yusril, petugas Jokowi khusus untuk kasus Ba’asyir, dianggap melangkah tanpa kordinasi.

Setelah diberikan surat resmi pembebasan, Abu Bakar Ba’asyir menyatakan tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, blunder. Sementara para pendukung Jokowi meng-aku paling pancasilais, tapi Jokowi membebaskan orang yang tak mau mengakui pancasila. Inilah yang dibilang Wiranto, presiden grusa-grusu. Kata-kata Menkopolhukam ini pedas dan memanaskan telinga. Selama ini gak ada satupun menteri, apalagi pejabat di bawah menteri, yang berani kritik Jokowi. Apalagi dengan kata-kata yang pedas. Ada apa denganmu Pak Wiranto?

Jika akhir-akhir ini beredar secara masif tabloid Al-Barakah di masjid-masjid yang isinya jelek-jelekin Prabowo, itu pasti kampanye. Bahasa politiknya, black campign. Kampanye hitam. Tapi, kampanye model begini sangat berisiko. Melanggar? Pasti.

Publik bertanya: kira-kira dari pihak mana tabloid itu berasal? Publik pasti sudah bisa menebaknya. Untuk menebak ini, gak perlu kuliah sampai S3 dan bergelar doktor seperti Ngabalin. Hanya butuh akal sehat saja.

Intinya, jika elektabilitas Jokowi di atas 50% seperti olahan promosi lembaga-lembaga survei itu, maka model kampanye Jokowi akan lebih soft dan pilih strategi yang aman. Cukup jualan prestasi dan hasil kerja saja. Faktanya? Tidak. Karena prestasi dan hasil kerja Jokowi dianggap tak signifikan dan banyak masalah. Kurang laku sebagai jualan kampanye. Inilah yang membuat Ma’ruf Amin berang. Mengeluarkan fatwa “tuli, buta dan ngelindur” kepada rakyat yang kecewa terhadap kinerja Jokowi. Dan Ma’ruf tak perlu menggunakan bahasa “sehalus dan sesopan itu” jika elektabilitasnya aman.

Keguguban kubu Jokowi-Ma’ruf mengakibatkan pilihan strateginya seringkali tak tepat. Alih-alih mengangkat elektabilitas, tapi justru menggerusnya. Jokowi-Ma’ruf dengan semua timsesnya selama ini sudah bekerja keras. Kekuatan logistik dan akses kekuasaan masif digunakan, tapi elektabilitas terus turun. Apa yang membuatnya turun?

Pertama, langkah politiknya seringkali blunder. Senang melakukan manuver yang tak perlu, tapi berisiko. Bernegosiasi dengan KPU, kampanye vulgar dari aparatur negara, selfie-selfie dan segala pencitraan yang tak penting. Jokowi-Ma’ruf tak pernah menyadari bahwa sekarang era medsos. Semua peristiwa, mudah dipotret dan diviralkan. Dan tak bisa dihadapi dengan jurus “hoak dan fitnah”. Kedua, kerja lapangan Prabowo, terutama Sandi serius dan masif.

Ada sejumlah faktor yang di beberapa bulan terakhir diprediksi akan betul-betul semakin mengancam elektabilitas Jokowi-Ma’ruf. Pertama, mesin Umat di bawah Habib Rizieq dan Bachtiar Nasir. Sementara ini, mereka relatif belum bergerak. Baru mulai meresmikan posko-posko di setiap kabupaten/kota. Kedua, gerilya SBY di lapangan. Presiden dua periode ini cukup punya pengalaman dan simpatisan. SBY akan all out mengingat nasib AHY, putera mahkota akan sangat ditentukan karirnya di pilpres 2019. Ketiga, mesin PKS. Biasanya kader PKS bergerak masif jelang pencoblosan. Keempat, logistik. Dana yang cekak membuat Prabowo-Sandi akan jor-joran di akhir. 10 ribu rupiah logistik Prabowo-Sandi akan lebih efektif dibanding 1 juta rupiah logistik Jokowi-Ma’ruf. Prabowo-Sandi unggul di tingkat militansi pendukung. Kelima, debat. Jika Prabowo-Sandi mampu membongkar janji kampanye Jokowi di 2014 dengan data-data akurat, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf akan makin terancam.

Sementara, dari kubu Jokowi-Ma’ruf terus aktif memproduksi blunder. Semakin turun elektabilitasnya, akan membuat semakin panik. Makin panik, buat blunder lagi. jika tak dikendalikan, akan jadi satanic circle, lingkaran setan. Inilah yang membuat elektabilitas Jokowi-Ma’ruf terus turun.

Jakarta, 23/1/2019

The post Mengapa Elektabilitas Jokowi Terus Turun? appeared first on Jakartasatu.com.

Jakartasatu.com – Kesuksesan Jokowi-JK pada pilpres 2014 lalu seolah menunjukkan bahwa kemenangan yang mereka peroleh adalah kemenangan rakyat Indonesia karena banyaknya kelompok relawan yang ikut serta dalam menentukan kemenangannya. Kemenangan yang didapat dari hasil kerja para relawan politik di Pilpres 2014 ternyata di 2019 mendapat persaingan sengit dari munculnya berbagai fenomena baru yang saat ini justeru bermunculan di kubu Prabowo Sandi menandingi relawan petahana.

Fenomena relawan untuk penguatan suara akan perubahan politik yang dianggap sebagian orang menginginkan suasana pemerintahan baru dari rezim yang berkuasa saat ini,  semakin kuat disuarakan di awal tahun politik sejak 2018 dengan munculnya tagar ganti presiden yang dimotori oleh anggota DPR RI dari PKS Mardani Ali Siera dan relawan perempuan Neno Warisman.

Gerakan civil society dari berbagai kalangan dan latar belakang semakin menguat menginginkan sebuah pemerintahan yang jujur, bersih,transfaran, demokratis dan adil, tatkala pertengahan 2018 jelang pendaftaran nama balon capres-cawapres, seorang musisi (Sang Alang) mencipta lagu #2019 Ganti Presiden, yang  menyuarakan kondisi ekonomi dan sosial cukup lantang dan menohok penguasa.

Hingga pada tanggal 10 Agustus 2018 lalu, 2 paslon pilpres 2019 mendaftarkan diri dan masuk melewati tahapan kampanye yang ditetapkan KPU, pada tanggal 23 September 2018. Maka semakin semaraklah perhelatan pesta demokrasi di Indonesia di mulai.

2 kubu capres dan cawapres pun mulai berlomba menarik simpati masa dengan berbagai gelaran even dan kampanye yang sudah ditetapkan KPU sebelum menuju pada tanggal pencoblosan di bulan April nanti.

Relawan Politik

Kesuksesan yang menjadi penanda awal atas kemenangan demokrasi partisipatoris adalah makin banyaknya partisan publik yang ikut berpartisipasi guna mendukung paslonnya dalam ajang pesta demokrasi yang terselenggara dan sedang berlangsung.

Demokrasi partisipatoris yakni demokrasi yang lebih memberikan perluasan akan partisipasi publik dengan basis utama atas kepedulian dan persoalan publik. Menurut Direktur Citra Survei Indonesia – Aendra Medita, pekerjaan relawan merupakan pekerjaan sukarela (uncoerced) atas waktu,tenaga dan kemampuannya guna menolong orang lain dengan sadar tanpa berharap akan imbalan.

Menjadi relawan nerupakan sebuah aktifitas yang dapat dilakukan sebagian masyarakat sebagai wujud kepedulian dan komitmen dengan sebuah visi dan tujuan.“Namun kini dalam faktanya banyak berubah, dimana kelompok relawan apalagi relawan politik kadang menuntut imbalan atau balas budi berupa jabatan tertentu atas apa yang sudah dilakukan bila berhasil,” ungkap Aendra.

Relawan politik idealnya harus memiliki kepekaan terhadap sebuah kebijakan politik, apalagi bila keberadaan komunitas relawan politik tersebut di posisi oposisi. Mengingat kubu oposisi, tentu dapat melihat sebuah kekurangan atas kebijakan rezim atau pemerintah yang berkuasa. Dengan begitu relawan dapat melakukan sebuah gerakan yang menyuarakan suara kritis atas kebijakan yang salah atau kurang pas.

Menurut Uchok Sky Khadafi, mantan aktifis 98 dan pengamat anggaran yang bernaung dalam Center For Budget Analisis (CBA), kekurangan relawan oposisi adalah tidak membuat agitasi atau sebaran, saat turun kejalan.

”Sebaran agitasi ini dibutuhkan untuk menarik simpatisan dan dukungan publik luas atas apa yang disuarakan.Gerakan tanpa agitasi hanya membuat publik akan bingung dan tak mengerti kenapa melakukan demo anti pemerintah ?,”  ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya.

Kelompok relawan akan lebih menonjok bila tidak sekadar menjadi suporting dan ikut ikutan saja.”Sebaiknya komunitas atau kelompok relawan itu harus punya nilai nilai yang harus ada sebagai suporting agar terlihat berbeda,” tambah Uchok.

Komunitas SMA  Pro PADI

Munculnya komunitas relawan SMA Angkatan 89 Indonesia di acara jalan sehat yang di selenggarakan relawan Roemah Djoeang Prabowo-Sandi dari Irti Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, menuju Lapangan Banteng yang dihadiri Prabowo sebagai Calon Presiden nomer urut 02 dan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan serta tokoh politik pendukung lainnya, merupakan wujud partisipasi publik atas pesta demokrasi saat ini makin semarak.

Hadirnya ribuan peserta yang begitu besar memadati acara tersebut memberi gambaran begitu antusiasnya lapisan masyarakat bukan hanya sekadar pada gelaran jalan sehat yang diadakan relawan Roemah Djoeang Prabowo-Sandi. Motivasi utama peserta lebih pada dukungan capres no urut 02  agar bisa terpilih menjadi presiden di 2019 ini.

Jalan sehat bernuansa politik yang terselenggara pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 lalu, di ikuti oleh berbagai lapisan masyarakat serta kelompok relawan pro PADI tumpah ruah diseputar jalan Merdeka Selatan depan Balai Kota hingga Lapangan Banteng sebagai tujuan konsentrasi akhir massa.

Salah satu kelompok relawan yang hadir mewakili alumni SMA maupun SMK se Indonesia adalah kelompok SMANGAT 89 (SMA Angkatan 89). “Kelompok relawan berbagai alumni SMA dan SMK se Indonesia awalnya digagas oleh para alumnus SMA Negeri 8 Jakarta , angkatan 89 yang hadir pada deklarasi alumni SMA Negeri 8  lintas angkatan di Hambalang.”ujar Tras Rustamaji Ketua SMANGAT 89.

Menurut Tras, tujuan awal hanya mengajak teman dekat dari SMA/SMK lain sejabotabek guna menguatkan suara perolehan untuk capres no urut 2. Namun tak disangka gayung bersambut dari teman keteman berkembang tidak hanya SMA/SMK jabodetabek saja yang minat. Ternyata alumni SMA/SMK beberapa wilayah di Indonesia pun turut mendaftar menjadi anggota / members kelompok relawan tersebut.

Kegiatan Relawan Smangat 89 ini sendiri hanyalah sebagai suporting kegiatan/even yang diselenggarakan oleh kelompok relawan nasional pro Prabowo Sandi (PADI), selain nantinya juga diharapkan para anggota yang ada dan terdaftar dari beberapa alumni SMA/SMK , bisa menularkan dukungannya pada keluarga dan teman terdekat lainnya.

“Mengingat kelompok relawan ini baru terbentuk dan tenggat waktu menuju pilpres juga sudah sangat sempit, Relawan SMANGAT 89 hanya mengikuti kegiatan yang sudah ada saja,” ucap Titi Kirana alumni SMA 26 angkatan 89 yang menjabat sebagai koordinator advokasi dalam struktur kelompok SMANGAT 89. (JKST/BA)

The post Fenomena Relawan Politik Di Pilpres 2019 appeared first on Jakartasatu.com.

Jakartasatu.com – Salah satu peluang kemenangan kompetisi kandidat capres-cawapres juga ditentukan oleh besar kecilnya  partisipasi akar rumput yang ikut turun meramaikan bursa pemilihan presiden yang akan diselenggarakan pada bulan April tahun ini. Peran akar rumput sebagai peserta pemilih sangat berperan dalam menentukan kemenangan selain kerja mesin partai koalisi yang diusung masing masing calon presiden dan wakil presiden.

Kesuksesan yang menjadi penanda awal atas kemenangan demokrasi partisipatoris adalah makin banyaknya partisan publik yang ikut berpartisipasi guna mendukung paslonnya dalam ajang pesta demokrasi yang terselenggara dan sedang berlangsung.

Gerakan civil society dari berbagai kalangan dan latar belakang membentuk komunitas relawan makin marak menandai jelang pilpres 2019. Salah satu kelompok relawan yang hadir mewakili alumni SMA maupun SMK se Indonesia adalah kelompok SMANGAT 89 (SMA Angkatan 89).Munculnya komunitas relawan Smangat 89 (Alumni SMA/SMK Angkatan 89) se Indonesia yang ikut mendukung pasangan nomer urut 02, merupakan wujud partisipasi publik atas pesta demokrasi saat ini makin semarak.

“Relawan berbagai alumni SMA dan SMK se Indonesia yang menamai kelompoknya Relawan Smangat 89 awalnya digagas oleh para alumnus SMA Negeri 8 Jakarta, angkatan 89 yang hadir pada deklarasi alumni SMA Negeri 8  lintas angkatan pada akhir bulan Januari lalu di Hambalang.” ujar Tras Rustamaji  Ketua Relawan SMANGAT 89 di Jakarta ditemui saat mendaftar kan komunitas relawan Smangat 89 di sekretariat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi di Cipayung  Jakarta Timur, Jum’at 15 Februari 2019.

Menurut Tras, tujuan awal hanya mengajak teman dekat dari SMA/SMK lain sejabotabek guna menguatkan suara perolehan untuk capres no urut 2. Namun tak disangka gayung bersambut dari teman keteman berkembang tidak hanya SMA/SMK jabodetabek saja yang minat. Ternyata alumni SMA/SMK beberapa wilayah di Indonesia pun turut mendaftar menjadi anggota / members kelompok relawan tersebut.

Kebanyakan  relawan terbentuk karena persamaan sekolah, institusi, profesi dan lain sebagainya. Pembeda pada kelompok Relawan Smangat 89 ini adalah memiliki persamaan semangat, pemikiran dan persamaan visi dan misi. Mengacu pada angkatan tahun 1989 saat lulus Sekolah Menengah Atas adalah rata rata kelahiran tahun 70, dimana generasi tersebuit telah merasakan berbagai rezim , mulai dari orba, hingga transisi orba ke reformasi pada pemerintahan habibie serta pada kepemimpinan masa masa rezim reformasi hingga pada rezim Jokowi – JK.

“Dari histrori ini-lah kelompok relawan sudah merasakan berbagai rezim yang ada kecuali orla, untuk itu di-era 2019-2024 Indonesia harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang mumpuni agar menjadi lebih baik dari rezim rezim sebelumnya dan saat ini” papar Tras Rustamaji.

Kegiatan Relawan Smangat 89 ini sendiri hanyalah sebagai suporting kegiatan/even yang diselenggarakan oleh kelompok relawan nasional pro Prabowo Sandi (PADI), selain nantinya juga diharapkan para anggota yang ada dan terdaftar dari beberapa alumni SMA/SMK, bisa menularkan dukungannya pada lingkungan keluarga, tetangga dan teman terdekat lainnya diseluruh wilayah anggota relawan yang ada. Selain itu anggota relawan juga bisa turut serta memantau jalannya pemilihan umum pada tiap tiap daerah pemilihan (TPS) yang ada diwilayah tempat ia tinggal dan mencoblos nanti.

Relawan Smangat 89 jelang pilpres 89 akan bergerak dalam merangkul pemilih yang masih malu malu menegaskan pilihannya kemana, selain juga mendekati swing voter (pemilih mengambang yang belum yakin atas pilihannya). Swing Voter dianggap cukup tinggi jumlahnya dalam kisaran 25-29 persen sejak pemilu 2004  yang sangat berpengaruh terhadap kemenangan salah satu kandidat calon untuk diberi pencerahan agar tidak golput.Swing voter sendiri merupakan pemilih rasional dimana pemilihnya selalu melihat alasan kenapa memilih A atau B.

Menurut Tras, swing voter  sudah melihat buruknya pemerintahan di rezim saat ini namun mereka masih malu melangkah untuk mendukung 02, dan akhirnya menjadi apatis terhadap pemilu dan lebih memilih golput ketimbang memilih 02.”Ada juga swing voter yang melihat keadaan sekitar kemana pilihan yang banyak disekitar nya untuk dipilih. Bahkan ada juga swing voter yang bersifat pragmatis, kepada siapa pilihan jatuh karena dirasa lebih menguntungkan, papar Tras.

Diharapkan kelompok Relawan Smangat 89 berbeda dengan para buzzer buzer atau relawan rezim pemerintahan saat ini, yang terkesan membela membabi buta atas kebijakan apapun yang dibuat. Presiden buat kebijakan, relawannya tepuk tangan, direvisipun relawannya tepuk tangan. Tidak jelas.

“Semoga Relawan Smangat 89 bisa menjadi post control akan kebijakan pemerintahan Prabowo Sandi bila terpilih. Paling tidak seperti gambaran Gubernur Anies Baswedan. Kenapa pemerintah daerah Jakarta relatif dirasa lebih adem. Anies melakukan kesalahan di bully segala macam pendukungnya tidak ikut turun membalas membabi buta. Dalam hal ini bila. Anies memang salah kita harus berani katakan salah, dan luruskan. Tidak membela membabi buta,” ujar Tras.

Dalam kelompok Relawan Smangat 89, dipikirkan masalah aturan dan UU yang berlaku agar juga di kepengurusan organisasi maupun anggota juga bisa melakukan control terkait apa apa yang akan dilakukan agar sejalan dengan semangat dan langkah yang baik dalam cita cita bersama di organisasi,

“Di kelompok Relawan ini khusus para pengurus wajib saling mengingatkan untuk itu team advokasi di kelompok ini harus berperan aktif agar apa yang dilakukan bisa menghindari masalah terlebih melakukan hal hal yang menyimpang dari aturan yang berlaku, semisal kawan kita menyebar hoax, atau bergerak terlalu jauh melanggar UU yang ada dan berlaku,”ujar Tras.

Diperkirakan Relawan Smangat 89 saat ini beranggotakan; 1500 anggota yang tersebar di beberapa wilayah SMA di Indonesia dan tiap hari selalu bertambah. Terkait himbauan Prabowo  agar relawan memanfaatkan perhatiannya pada Debat Capres Kedua yang di selengggarakan pada hari Minggu 17 Februari ini, Relawan Smangat 89pun ikut memeriah kan acara tersebut dengan menyelenggarakan acara Nonton Bareng (Nobar) bertempat di sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Jl Harsono RM no 84 Ragunan Jakarta Selatan.

Acara Nobar yang diselenggarakan, di selingi acara diskusi bertema “ Analisa dan Potret Jelang Pilpres” dengan nara sumber yang cukup kompeten seperti Uchok Sky Khadafi, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Sang Alang (Musisi),Ferdinand Hutahaean (Tim Komunikasi  Partai Demokrat), Hermansyah dan Tras Rustamaji Pakar IT serta mediator acara Aendra Medita, wartawan politik sekaligus Direktur CSI (Citra Survei Indonesia).

“Acara Nobar ini bisa dibilang acara eksklusif  karena ini adalah acara pertama yang terselanggara murni semua dari swadaya relawan Smangat 89,yang bertujuan agar bisa saling bertemu dan silaturahmi  didarat atau kopdar karena selama ini komunikasi dilakukan  hanya via medsos berupa whatsaap grup,FB grup dan telegram. Juga bertujuan membawa gaung akan keberadaan komunitas relawan alumni SMA angkatan 89,” ungkap Prima Yogaswara, ketua panitia acara nobar debat Pilpres kedua. (JKST/Beng)

The post Relawan SMANGAT 89, Buat Nobar Debat Pilpres appeared first on Jakartasatu.com.

Oleh : Tjahja Gunawan
(Penulis Wartawan Senior)

Pada acara debat calon presiden yang disiarkan langsung, Minggu malam (17/2), sejumlah elemen masyarakat menggelar acara nonton bareng.

Kami para jamaah mesjid di kompleks perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) sengaja mengadakan nobar untuk memperkuat tekad menyongsong kemenangan Capres Prabowo Subianto.

Sejatinya debat tidak akan berpengaruh bagi kami para pemilih yang telah memutuskan pilihan kepada pasangan Prabowo-Sandi.

Menjelang Pilpres 2019 ini, kami para jemaah mesjid di BSD sudah bulat mengikuti keputusan para ulama dalam Ijtima yang telah memutuskan untuk mendukung pasangan Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kami ikut kata para ulama, sami’na wa atha’na.

Acara debat capres sebenarnya ditargetkan untuk menyasar 20 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya. Mereka pemilih kritis dan rasional yang masih ingin melihat, mendengar dan menimbang calon pemimpin mana yang diyakini mampu menjawab persoalan dan menjanjikan perubahan bagi Indonesia.

Oleh karena itu pasca debat capres, kelompok yang belum menentukan pilihan (undecided/swing voters) akan berusaha menggali informasi apakah data yang dipaparkan sesuai fakta di lapangan, atau apakah janji yang diucapkan realistis dilaksanakan.

Namun dari apa yang kita saksikan pada acara debat tersebut, sangat disayangkan seorang Jokowi yang juga presiden RI ternyata fakir data dan fakir informasi. Dan hal itu dipertontonkan kepada seluruh rakyat, dan hebatnya dia telah mengatakannnya tanpa merasa berdosa.

Presiden Jokowi menyampaikan beberapa kesesatan data pada debat kedua capres. Pertama, Jokowi mengatakan total impor jagung tahun 2018 sebanyak 180.000 ton Padahal, data sahih menunjukkan impor jagung semester 1 tahun lalu sudah 331.000 ton. Keseluruhan total impor jagung tahun 2018 sebanyak 737.228 ton.

Kedua, Jokowi menyampaikan total produksi beras Tahun 2018 sebangak 33 juta ton sementara total konsumsi 29 juta ton. Padahal data yang benar adalah data konsumsi beras nasional 2018 sebanyak 33 juta ton sedangkan data produksi plus impor sebesar beras 46,5 juta ton.

Ketiga, Jokowi menyatakan telah membangun lebih dari 191.000 km jalan desa, padahal itu adalah total jalan desa yang dibangun sejak Indonesia merdeka, sejak jaman Presiden Soekaro, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY dan Jokowi. Mengapa diklaim semuanya oleh Jokowi ? .

Keempat, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kolam bekas galian tambang sebagian telah dialih-fungsikan diantaranya untuk kolam ikan. Padahal berbagai literatur menunjukkan bahwa area bekas tambang tidak bisa digunakan untuk apapun, karena terpapar radiasi.

Kelima, Jokowi menyatakan telah membangun infrastruktur internet jaringan 4G 100 persen di Barat, 100 persen di tengah dan 90 persen di timur, Padahal, data menunjukkan kurang dari 20 persen kabupaten dan kota bisa mengakses signal 4G.

Keenam, menurut Jokowi akses internet sudah sampai ke desa-desa, banyak produk pertanian memiliki market place sehingga mendapat harga yang bagus karena memotong rantai distribusi. Padahal, dari keseluruhan market place online produk pertanian kurang dari 1 persen dan sisanya 99 persen offline.

Itupun harga jual ditingkat petani rata-rata hanya 10 persen dari break even point (titik impas-BEP). Bahkan ketika panen raya harga jatuh menjadi kurang dari 50 persen BEP.

Ketujuh, Presiden Jokowi tidak bisa membedakan status kepemilikan tanah, antara hak guna usaha (HGU) dan sertifikat hak milik (SHM). Pemahaman Jokowi soal jenis surat-surat sangat kacau.

Kedelapan, Jokowi mengklaim bahwa pemerintah memenangkan gugatan Rp 18 triliun- Rp19 triliun akibat kerusakan lahan. Namun, organisasi penggiat lingkungan Greenpeace meluruskan bahwa hingga saat ini tidak ada satupun dari gugatan itu yang dibayarkan.

Kesembilan, Presiden menyatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Padahal data menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 telah terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektar lahan hutan. Akhirnya, Jokowi sibuk sendiri melakukan ralat atas pernyataannya yang salah tersebut. Seperti dikutip portal berita Tempo.co, Senin (18/2), Jokowi akhirnya mengakui kalau kebakaran hutan terjadi di era pemerintahannya.

Bagaimana bisa seorang presiden kacau dalam hal mengungkapkan data? Dan kekacauannya sangat fatal dan luar biasa sesatnya.

Padahal seorang Presiden seharus mempunyai data yang justru lebih valid dari siapapun karena dia menguasai seluruh akses data. Jangan sampai Kita sebagai masyarakat tertular oleh virus kebohongan. Oleh karena itu sebelum kita kebawa ikut kacau, sebaiknya Saya akhiri tulisan sampai disini. Wallahu’alam.***

The post Jangan Sampai Masyarakat Tertular Virus Bohong appeared first on Jakartasatu.com.

Jakartasatu.com – Halaman kantor DPP Gerindra,Minggu sore (17/2)  terlihat dipadati ratusan  orang-orang dengan atasan pakaian rata rata berwarna putih bertuliskan Semangat 89 PADI. Mereka hadir untuk memberi dukungan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Alumni SMA / SMK Angkatan 89 beserta simpatisan lain hadir dalam halaman kantor DPP Gerindra Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam acara Nobar kedua Capres-Cawapres serta Kopdar Relawan Smangat 89 (alumni SMA angkatan 89) pro PADI se Indonesia.

Dalam acara yang juga  menggelar Diskusi dengan Tema “Analisa dan Potret jelang pilpres 2019” menghadirkan nara sumber Uchok Sky Khadafi Pengamat Anggaran dari Central Badget Analysis (CBA), Hermansyah (Pakar IT, Saksi ahli kasus HRS), Tras Rustamaji (Pakar IT yang membongkar kasus QC Pilpres 2014), serta Sang Alang (Musisi) dan Ferdinand Hutahaean (Tim Komunikasi Partai Demokrat). Namun 2 nama terakhir (red:Sang Alang dan Ferdinand), harus membatalkan ke acara diskusi yang dibuat Relawan Smangat 89 Di DPP Gerindra, karena jadwal yang terlalu mepet, dan mereka harus hadir langsung di acara Debat Capres-Cawapres di Hotel Sultan Jakarta. 

Acara yang dipandu oleh Moderator: Aendra Medita dari Citra Survei Indonesi (CSI) terlihat begitu hidup dan menarik yang di padati ratusan peserta dari berbagai alumni SMA dan SMK mewakili sekolah masing masing.

Ikut dalam kegiatan ini diantaranya;
Alumni SMA 6 Bandung, Alumni SMA 26 Jakarta,Alumni SMA 8 Jakarta, SMA 55, SMA 3, SMA 28 ,SMA 37,SMA 38, SMA 31,SMA 33, SMA 20, SMA 21, SMA 78, SMA  70, SMA 33,SMA 53,SMA 88,SMA 82 ,SMA 69,SMA 68,SMA 5, SMA 7, SMA 24 Jakarta,serta Alumni SMA 17 Agustus Tebet, SMK 5 Boedoet, SMK 3, MAN 1 Jakarta, Alumni Yapercik Jakarta. Pondok Pesantren Darunnajah, Alumni SMA Corpatarin dan berbagai alumni SMA lainnya.

Acara yang di buka pidato dan orasi Ketua Relawan Smangat 89, Tras Rustamaji menyuarakan sebuah perubahan disegala bidang yang dirasa banyaknya kegagalan dan kemerosotan berbagai sektor. Sesekali dalam orasinya Tras mengajak para hadirin yang datang untuk memilih pasangan Prabowo Sandi dan hadirin menyambut dengan sorak sorai mendukung.

“Kegiatan yang terealisasi dari swadaya dan sumbangan para anggota relawan mewakili alumni sekolah masing masing ini, merupakan kegiatan pertama kami.Kegiatan selanjutnya Insya Allah tetap kami selenggarakan dengan even dan tema yang berbeda disesuaikan atas rencana dan usulan para pengurus dan anggota,” ujar Prima Yogaswara Ketua Pelaksana dan Kegiatan Nobar,Kopdar dan diskusi Relawan Smangat 89 di sela sela acara (17/02/2019).

“Relawan berbagai alumni SMA dan SMK se Indonesia yang menamai kelompoknya Relawan Smangat 89 awalnya digagas oleh para alumnus SMA Negeri 8 Jakarta, angkatan 89 yang hadir pada deklarasi alumni SMA Negeri 8  lintas angkatan pada akhir bulan Januari lalu di Hambalang.” ujar Tras.

Tras mengungkapkan, bahwa tujuan awal komunitas ini terbentuk dari teman dekat SMA/SMK lain sejabotabek guna menguatkan suara perolehan untuk capres no urut 2. Namun tak disangka gayung bersambut dari teman keteman berkembang tidak hanya SMA/SMK jabodetabek saja yang minat. Ternyata alumni SMA/SMK beberapa wilayah di Indonesia pun turut mendaftar menjadi anggota / members kelompok relawan tersebut.“Tercatat 1500 members sudah terhimpun dalam ke anggotaan dan tiap hari pun selalu bertambah dari alumni alumni SMA/SMK lain se Indonesia.” ujar Tras.

Sementara itu dalam Diskusi juga diungkapkan bahwa sebagai relawan selain mencoba menguatkan perolehan suara tokoh yang di usung, Relawan juga bisa  memperjuangkan nilai nilai yang ada dalam visi misi tokoh tersebut dan tidak hanya sekedar mengkultus atau mendukung.“Relawan harus membuat terobosan baru masuk di ruang yang belum terisi sehingga program kerja relawan sinkron dengan tokoh yang  yang didukung menuju kemenangan sesuai visi misinya,” kata Uchok.

Selain itu menurut Uchok, Relawan Smangat 89, pada dasarnya adalah identitas alumni angkatan yang lulus di tahun 89, dimana mereka secara usia adalah sama dengan usia orang orang yang ada didalam pemerintahan saat ini.“Sandiaga Uno sendiri yang merupakan Cawapres no urut 02 tidak terpaut jauh dengan angkatan 89 sekaligus mewakili kaum milineal.Apa yang disuarakan Sandi dalam persoalan ekonomi ini bisa saja di angkat isu isunya oleh relawan Smangat 89 dengan kegiatan langsung dilapangan.”ujar Uchok Sky.

Ditambahakan Uchok bahwa Relawan Smangat 89 ini harus inovatif dan jangan mengekor. “Harus buat propaganda baru dan ini lebih langsung ke masyarakat,” jelasnya.

Pemikiran yang menarik juga datang dari Hermansyah bahwa dirinya yang tergabung  dalam anggota relawanSmangat89, merasa siap mendorong gerakan ini. “Sebagai angkatan 89 dan sesuai keahlian saya saya akan dukung dan bantu untuk pemenangan 02 di Pilpres ini,” jelas Pakar IT jebolan iTB ini.

Hermansyah juga sempat memaparkan strategi yang akan dilakukan dengan cara teknologi IT soal hitungan suara dari TPS. “TPS itu ada 800 ribu jadi paling tidak ada dua saksi dan sekitar 1,6 Juta ini melaporkan ke data pasangan 02 ini akan menjadi penting karena akan dipastikan hasil validasinya,” jelas Hermansyah yang juga menyerukan pada audiens dalam diskusi teresbut tetap menggunakan media sosial seperti twitter,FB,IG dan lainnya dalam mengangkat isu serta informasi informasi yang terkait dukungan bagi no urut 02.

Sementara itu, hal yang hampir sama Tras pun mengungkapkan bahwa analisanya pada ruang media sosial sudah sangat jelas pasangan 02 saat ini menguasai Medsos. Namun begitu  bukan berarti sudah nomer urut 02 menang.”Kita bisa lihat strategi firehose of falsehood masih terus dijalankan dan begitu deras dibuat untuk pencitraan petahana. Banyaknya Semburan dusta.Bukan untuk memperdaya oposisi atau swing voter sebetulnya, karena sekarang sudah gampang crosscheck data. Tetapi kebohongan data-data dalam informasi media mainstream yang dipakai petahana sebagai upaya mengkampanyekan keberhasilannya hanya lah untuk mempertahankan pendukung fanatiknya, yang selalu saja percaya dengan data-data yg disajikan,” ungkap Tras Rustamaji

Tras menghimbau pada semua anggota relawan yang tergabung dalam Relawan Smangat 89 agar terus melakukan yang terbaik sampai nanti 17 April, selain sebisa mungkin juga mengawasi perolehan suara di TPS–TPS ditempat dimana para anggota relawan mencoblos nanti serta ikut mengkawal hasilnya dan melaporkan apapun bila terjadi indikasi kecurangan dilapangan.(JKST/Beng)

The post Relawan SMANGAT89, Prabowo-Sandi Ramaikan Nobar. appeared first on Jakartasatu.com.

Jakartasatu.com – Era tahun 1998 merupakan sebuah catatan sejarah yang mencatat perubahan besar di negara Indonesia. Kondisi di tahun itu merupakan sejarah yang cukup kelam dimana ibu kota dan daerah lain di Indonesia terjadi gesekan politik yang memanas yang menyebabkan terjadinya chaos di berbagai wilayah Indonesia terutama Ibukota Jakarta.

Tercatat 5 tokoh seperti Kivlen Zein, Fuad Bawazier, Bambang Widjojanto, Ridwan Saidi, Rocky Gerung dan Haikal hasan sebagai moderator pembicara mencoba mengupas dan menguak kejadian 98 di Ballroom Ad premier kawasan TB Simatupang Jakarta Selatan, Senin 25 Februari 2019. Sayangnya satu narasumber Rocky Gerung berhalangan hadir.Acara dimulai pukul 9.00 – 11.30 WIB, 30 menit lebih awal selesainya yang harusnya dijadwalkan pukul 12.00 usai.

Demo dan kericuhan dan pembakaran merebak di sejumlah tempat. Hampir seluruh kelompok mahasiswa bergerak turun kejalan. Bersamaan dengan gerakan mahasiswa militerpun bergerak ke berbagai tempat kerumunan masa dipusat kota, baik di komplek DPR, Istana Negara maupun kawasaan perbelanjaan yang habis di jarah dan dibakar massa.

“Tanggal 12 saya dipanggil Prabowo untuk datang ke Kostrad. Kumpulkan pasukan, amankan Jakarta. Mengamankan seluruh aset vital termasuk gedung MPR DPR yang sedang bersidang,” ungkap Mayjen (Purn) Kivlan Zein, yang kala itu menjabat sebagai  Kepala Staf Kostrad di diskusi ‘Para Tokoh Bicara 1998.

Pasukan Kostrad tersebut dikumpulkan dari berbagai daerah. Mulai dari Garut, Tasikmalaya, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Makassar. Hal ini dilakukan karena pada tanggal 13 Mei 1998, kericuhan di Jakarta semakin meluas. Sekitar 15 ribu anggota Kostrad masuk memenuhi jalan-jalan ibu kota.”Maka kita kerahkan pasukan Kostrad untuk diserahkan ke Pangdam, tanggal 13 (Mei) saya masuk ke seluruh Jakarta. Karena kekacauan makin melebar,” katanya.

Dalam upaya mengirimkan pasukan Kostrad tersebut, Kivlan meminta kepada Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, untuk meminjamkan pesawat Hercules. Namun, dalam keterangannya, Kivlan menyebut Wiranto tak mengizinkan peminjaman pesawat tersebut. Bahkan, kata Kivlan, pada saat kericuhan semakin memuncak, tanggal 14 Mei, Wiranto tak ada di Ibu Kota. Ia pergi ke Malang, untuk meresmikan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC).

Kivlan menuturkan, 15 ribu anggota Kostrad yang datang ke Jakarta dianggap pihak lain akan melakukan kudeta militer. Namun, Kivlan membantah hal itu. Ia menyebut diturunkannya pasukan Kostrad untuk meredam kerusuhan.

Masuknya pasukan Kostrad, kondisi Jakarta mulai bisa diatasi. Situasi berangsur membaik. Namun, pada 15 Mei 1998, Kivlan menyebut, ada manuver politik yang dilakukan oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto untuk meminta Presiden Soeharto mundur dari kekuasaanya.

Pada 18 Mei 1998, Kivlan beserta dengan Prabowo mendatangi Presiden Soeharto dan meminta untuk tidak mundur. Namun, Pak Harto menyebut kondisi saat itu sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan kekuasaan.

“Bagaimana ini semua tidak ada yang mendukung saya,” ujar Kivlan mencontohkan ucapan Pak Harto. Hingga kemudian pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya, diawali dengan adanya demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung MPR/DPR.

Tergerusnya Ekonomi Kerakyatan

Paska lengsernya Soeharto,ekonomi kerakyatan yang menjadi sistem dari perekonomian Indonesia dimasa orde baru secara otomatis terkikis dan tergerus oleh kebijakan baru paska reformasi. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb.

Ekonomi kerakyatan menurut Fuad Bawazier lebih bersifat individual, di era Soeharto dan berbagai subsidi untuk rakyat lama lama pun hilang tatkala Soeharto lengser dan  ekonomi neolib menguasai perekonomian  Indonesia, dimana Sri Mulyani sebagai kader  ekonom tersebut terus berjalan hingga kini. Menurut Fuad Bawazier, akibat penerapan ekonomi neolib, perlahan lahan terlihat rontoknya pilar pelaksanaan pasal 33 UUD serta,rontok juga sistem politik dan ketatanegaraan UU dasar negara 45. “Ketika Bung Karno lengser, Soeharto  tidak merusak sistem ketatanegaraan dan politik. Soeharto  tetap memegang teguh dekrit dan UUD 45, tanpa merubah,”ujar Fuad dalam diskusi Tokoh Bicara 98.

Menurut Fuad, Saat ini kedaulatan negara dan kedaulatan pasar sudah tertukar dengan kedaulatan kapitalis dimana ekonomi kini sudah dikendalikan dan dikuasai sepenuhnya oleh para cukong. “Penentu kebijakan negara saat ini lebih pada pemilik uang dengan dalih demokrasi . Dulu pemerintah menjadi pembina para pengusaha pengusaha besar, namun sekarang jadi terbalik pengusaha menjadi pembina penguasa.” ungkap Fuad.

Menurut Fuad, cikal bakal perlawanan orde baru sudah mulai tercium rezim orde baru beberapa tahun sebelum reformasi bergulir dan paska reformasi kelompok kelompok makin menguat dengan tatanan konsep ekonomi baru yang dibawa dan meninggalkan ekonomi kerakyatan yang dibangun Soeharto.

Kelompok PKI yang saat Orba tidak punya ruang gerak selama 3 dekade, mengambil kesempatan saat runtuhnya pemerintahan Orba. Bank dunia dan IMF, menurut Fuad, dianggap cukup sempurna mengendalikan ekonomi Indonesia melalui tangan kelompok Widjojo CS kala itu. 3 dekade mampu membawa ekonomi Indonesia cukup stabil. Namun demikian kelompok PKI saat jaman Orba tidak berani memperlihat kan diri hingga menunggu kesempatan dalam kejatuhan rezim Orba.

Fuad Bawazier pernah mengusulkan akan peubahaan UU politik kepada Soeharto, dan Soeharto sempat menyetujui usulan tersebut dengan membentuk komite reformasi mengajak amien Raiz, Nurcholis Madjid dkk, yang selanjutnya pemerintah akan menyerahkan draft rancangan tersebut ke DPR sebagai masukan, bahkan pemilu pun Fuad minta dipercepat agar Soeharto bisa menyerahkan pemerintahannya secara terhormat.

”Saya melihat sendiri secara psikologis saat reformasi belum bergulir, Pak Harto ingin lengser, setelah wafatnya ibu Tien. Namun ada pihak pihak yang melarang Soeharto mundur saat Indonesia terdampak krisis global kala itu. Sebagai mantan seorang serdadu Soeharto merasa tertantang dan akhirnya maju lagi untuk bisa mernyelesaikan masalah bangsa,” cerita Fuad yang menceritakan ke inginan Soeharto untuk mundur dan menikmati masa tua yang tidak lagi direpotkan urusan rutinitas sebagai seorang kepala negara.

Menurut Fuad, sosok Soeharto belum tergantikan, dimana Soeharto dapat bekerja dengan baik, cepat dalam bertindak maupun memutuskan, dan efisien dalam menyelesaikan masalah masalah bangsa. “Itu sungguh luar biasa.Di jaman pak Harto, dalam memutuskan persoalan  tidak lama , apalagi sampai tidak di baca apa yang di teken atau akan di tanda tanganinya,” ujar Fuad berkelakar.

Sementara itu menurut pengakuan Ridwan Saidi mantan anggota DPR era orde baru sekaligus Budayawan Betawi dan ahli sejarah, Rezim yang berkuasa saat ini sudah gagal membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Sejak awal pencalonan Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, di akui Ridwan adalah  orang pertama yang mengkritisi Jokowi cukup pedas.Bahkan dalam diskusi obrolan santai para tokoh tersebut, Ridwan mengklaim dirinya lah yang memulai mengkritik Jokowi, karena ketidak yakinannya dapat memimpin dan membenahi masalah di ibu kota.Namun karena sudah banyak yang mengkritisi kebijakan rezim akhirnya Ridwan mulai mundur digantikan yang lain.

Soeharto menurut Ridwan Saidi adalah sosok yang tangguh dan kuat, itu sebab Indonesia benar benar menjadi negara besar dan ditakuti negara lain. “Dari Jaman Soekarno saya tidak pernah mendukung dan selalu saja menjadi oposan. Namun saya ingin nanti bila Prabowo menang sesekali saya mendukung pemerintah, sudah lelah saya menjadi opisisi.” kata Ridwan Saidi seorang aktifis lintas generasi.

Krisis Kepercayaan

Bambang Widjojanto , menegaskan adanya Indonesia, karena  tergabungnya 9 organisasi yang bersumpah mempersatukan nusantara menjadi negara Indonesia dibawah sumpah pemuda pada tahun 1928. Kemudian di tahun 1945, 7 pemuda Indonesia menginisiasi calon pemimpin bangsa dan emak emak mengiklaskan perjuangan para suami dan anak anaknya untuk berjuang melawan penjajah. Dan para emak emak pula yang bahu membahu membuat nasi bungkus untuk para pejuang yang berjuang dimedan laga kala itu.

“Negara akan cepat mengalami perubahan bila yang bergerak adalah anak muda dan Emak emak.Dua esensi kekuatan itulah yang saat ini menjadi akar pondasi perubahan yang bisa merubah keadaan bangsa ini.” ucap Bambang Widjojanto, seorang pengacara dan mantan aktifis serta mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipaparan diskusinya.

Menurut Bambang di tahun 1998 ada dua krisis yang terjadi,yaitu ; krisis kepercayaan kepada kekuasaan yang dibawah titik nadir dan masalah ekonomi.”Dua sumbu penting ini terjadi lagi di rezim yang sedang berkuasa ini, dan masalahnyapun sama. Masalah ekonomi dan kekuasaan,”ungkap Bambang yang melihat kekuasaan saat ini, telah terjadi  faksionalisasi (pembusukan didalam).

Lebih jauh Bambang memaparkan, bahwa kekuasaan sudah tidak lagi dipercaya akibat banyaknya masalah didalam masyarakat. Walau PPATK mensinyalir banyaknya uang yang beredar luar biasa, serta adanya bohir bohir yang bekerja dengan sistematik . “Melakukan sebuah perubahan tidak tergantung pada uang yang bisa membuat serta merta terjadi, kalau Tuhan tidak meridhoinya,.Apalagi bila melakukan hal yang curang” ujar Bambang

 Di era 98 saat kebebasan dan berkumpul serta  bersuara  kritis dibungkam dalam kemerdekaan berpendapat itu terjadi.Menurut Bambang, bila  hari ini orang dalam mengeluarkan  kemerdekaan bersuara dan berpendapat kritispun di adili dan pengadilan dipakai sebagai alat kekuasaan bukan sebagai alat penegakan hukum, serta  adanya proses instrumentasi, maka itu adalah tanda tanda kepercayaan pada  kekuasaan dimana penegakan hukum tidak ditegakan lagi.

“Dan bila itu terjadi saat ini, maka tanda tanda 98 hari ini perlahan datang menyergap ubun ubun kita, hanya akal sehat dan kewarasan semua bisa di lalui.Bangsa ini harus terus dijaga dengan kewarasan oleh segenap bangsa, agar pemerintahan kembali menjadi lebih baik.”ujar Bambang. (JKST/Beng)

The post Para Tokoh Bicara 98 Dan Runtuhnya Pilar Kebangsaan. appeared first on Jakartasatu.com.

By Asyari Usman

Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kubu petahan mengeluarkan biaya ratusan miliar rupiah untuk survei-survei yang respondennya hanya 1,200 orang saja. Sebaliknya, Prabowo Subianto (PS) dan Sandiaga Uno melakukan survei sendiri, langsung di lapangan. Respondennya, per survei, bisa mencapai 100,000 orang atau bahkan lebih. Hebatnya, ‘margin of error’ survei mereka ini 0%.

Responden 100,000 orang itu disurvei dalam beberapa jam saja. Kok bisa? Bisa. Dan lebih akurat dibandingkan dengan survei-survei yang menyetop responden di jalan-jalan. Atau responden yang didatangi ke rumah-rumah.

Nah, 100,000 orang itu disurvei secara simultan. Mereka berkumpul di satu tempat secara sukarela. Rela berhujan, ikhlas berpanas. Bukan seperti survei biaya tinggi yang sering susah mencari responden.

Mana yang lebih valid?

Pastilan survei Pak PS dan Sandi. Beliau berdua ini tidak pakai metode tanya-tanya responden. Sebaliknya, respondenlah yang meneriakkan jawaban kepada mereka. Kalau jumlah responden LSI Denny JA, SMRC, Indikator Politik, PoliticaWave, Litbang Kompas, dan lembaga-lembaga survei lainnya rata-rata 1,200 atau 1,500 orang, jumlah responden Pak PS atau Sandi bisa mencapai 30,000 orang, 40,000 orang, 50,000 orang, 80,000 orang. Bahkan bisa lebih.

Pak PS dan Sandi tidak pakai multi-stage sampling, convenience sampling, judgement sampling atau yang lainya. Yang mereka pakai adalah metode “massive crowd sampling”. Belum pernah dengar, bukan? Itulah sampel khalayak jumlah besar. Inilah yang beliau berdua lakukan di banyak kota dan pedesaan yang mereka datangi.

Masih lagi mereka di atas mobil, para responden yang berjumlah puluhan ribu itu tak henti-henti meneriakkan “Prabowo, Prabowo” atau “Sandi, Sandi” sebagai jawaban untuk pertanyaan tunggal “Siapa yang kalian pilih sebagai presiden?”.

Kalau mereka pakai pentas atau podium, baru mau naik saja para responden di stadion atau aula-aula besar langsung memekikkan jawaban untuk pertanyaan tunggal tadi. Mantapnya, jawaban mereka disertai dengan acungan ‘dua jari’ sebagai pelengkap.

Begitulah Pak PS dan Sandi melakukan survei yang keabsahannya tak terbantahkan. Dengan tingkat elektabilitas 100%. Baik itu dengan responden 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu orang maupun 100 ribu. Mereka sudah lakukan ini di ribuan tempat yang mereka datangi. Termasuklah Medan, Kisaran, Rantauprapat, Pekanbaru, Dumai, Batam, Bukittinggi, Jambi, Palembang, Bengkulu, Jakarta, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Jogjakarta, Solo, Purbalingga, Madura, Makassar, Ambon, Lombok, dst, dst.

Yang sangat mengherankan, Jokowi dan Ma’ruf Amin (Ko-Ruf) malahan ikut menjadi ‘peneliti’ (reasearcher). Ketika paslon 01 ini berkunjung ke berbagai tempat, warga yang disangka responden 01 yang berdiri di kiri-kanan jalan, malah meneriakkan “Prabowo, Prabowo”. Tak terkatakan betapa anehnya. Seolah-olah paslon Ko-Ruf tidak punya pendukung lagi.

Jadi, Prabowo-Sandi tidak hanya sedang menginspirasi perubahan menuju Indonesia yang berdaulat penuh, adil dan makmur. Mereka bahkan menciptakan metode baru dalam ilmu survei. Yaitu, “massive crowd sampling” dengan ruang kesalahan (margin of error) nol persen.

Cuma, metode ini tidak mudah dilakukan. Jokowi dan Kiyai Ma’ruf selalu gagal. Orang tidak rela berkumpul. Apalagi dikumpulkan dengan paksa. Walaupun disediakan macam-macam insentif. Sekian kali Ko-Ruf terpaksa membatalkan acara silaturahmi yang disiapkan dengan suasana mewah. Gara-gara tak cukup ‘responden’ yang datang.

(Penulis adalah wartawan senior)

The post Prabowo Biasa Buat Survei dengan Responden 100,000 Orang appeared first on Jakartasatu.com.

OLEH Acep Iwan Saidi

Debat ke-4 Calon Presiden 2019 (30/03/19) telah memperlihatkan secara jelas kepada publik tentang karakter yang dimiliki oleh kedua calon: Joko Widodo (01) dan Prabowo Subiyanto (02). Keduanya bahkan bisa dibilang telah “menelanjangi” dirinya di hadapan publik calon pemilih.

Karakter tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui gestur dan bahasa tubuh di panggung, melainkan juga (terutama) melalui gagasan-gagasan yang disampaikan dan, secara biografis, dari kultur mana kedua calon berasal. Dalam perspektif semiotika, apa yang terdapat di kepala seseorang adalah bagian penting dari karakternya, sebab yang tampak di luar (tubuh) sebenarnya representasi dan/atau visualisasi yang terdapat di dalam (pikiran). Gagasan atau pikiran adalah petanda (konsep), sedangkan tubuh (tampilan) dan perilaku adalah penanda. Merujuk kepada semiotika Hjemslev, tubuh adalah ekspresi, pikiran adalah konten. Gabungan antara keduanya adalah karakter.

Berikut catatan singkat untuk keduanya.

I. JOKO WIDODO (01)

Jokowi menjawab dan menanggapi seluruh pertanyaan, baik dari panelis maupun dari lawan debatnya, dengan uraian-uraian yang bersifat teknis:

Tentang penyebaran/pengajaran ideologi Pancasila: fokus jawaban pada pendidikan—sama dengan Prabowo—,tapi menambahkan dengan cara visualisasi yang nyambung dengan kekinian (meskipun tidak dirinci apa maksudnya);

Tentang pemerintahan: fokus jawaban pada pelayanan publik yang cepat melalui penggunaan teknologi informasi;

Tentang pertahanan keamanan: fokus jawaban pada pembentukan “gelar pasukan” di beberapa titik dan pemasangan radar. Dengan dua hal ini, menurutnya, siapapun yang masuk ke Indonesia (mungkin maksudnya: ancaman asing) akan diketahui;

Tentang hubungan internasional: fokus jawaban pada bagaimana memerankan diri sebagai mediator perdamaian dunia (contoh kasus: soal Myanmar);

Tentang pembangunan pelabuhan dan bandara: fokus jawaban pada sisi bisnis, seraya memisahkan soal bisnis dengan pertahanan dan keamanan (ekonomi adalah ekonomi, tidak ada kaitan dengan pertahanan dan keamanan);

Dari sisi gestur: tidak menghentak-hentak, cenderung bertahan, dan TAMPAK tenang.

Simpulan:
Jokowi adalah tipe pemimpin teknis. Hal-hal ideologis (ranah tematik debat) hanya disentuh lapis luarnya. Ini menegaskan apa yang selama ini ditunjukkan dalam kepemimpinannya. Kabinetnya kabinet kerja. Jokowi juga menyenangi selfi dan penampilan, senang berada di pusat perbincangan (selalu mengirim tindakan-tindakan yang multitafsir dan “membawa/merayakan permasalahan di ruang antara (abu-abu). Jokowi adalah pemimpin dengan karakter semiosis (konotatif)-teknis.

Gesture Jokowi di panggung yang tidak menyerang adalah ekspresi karakter natural sosok pribadi yang dilahirkan dalam kultur Jawa-Solo. Dalam budaya ini: diam tidak serta-merta berarti tenang. (Perhatikan kata TAMPAK pada poin 6). “Tampak tenang” tidak sama dengan tenang.

II. PRABOWO SUBIYANTO (02)

Prabowo menjawab dan menguraikan seluruh permasalahan yang diangkat dalam debat dari sisi substansi-ideologis. Beberapa jawaban juga dilandasi referensi (literatur):

Tentang penyebaran/pengajaran ideologi Pancasila: fokus jawaban pada pendidikan, tetapi menambahkan pentingnya contoh dari pemimpin. Pendidikan untuk generasi muda menjadi tidak berarti jika pemimpin dan politisi tidak memberi contoh (menjadi panutan);

Tentang pemerintahan: fokus jawaban pada penekanan pentingnya pemerintah yang kuat, transparan, dan bersih dari korupsi dengan tetap tidak mengabaikan teknis (sistem teknologi). Teknologi penting, tapi yang lebih penting adalah pemerintahan kuat, transparan, dan bersih dari korupsi.

Tentang pertahanan keamanan: fokus jawaban pada anggaran yang harus dinaikkan dan kepastian pengelolaan (wibawa kepemimpinan sebagai panglima tertinggi yang harus menyebabkan anak buah tidak bersikap Asal Bapak Senang (ABS).

Tentang hubungan internasional: fokus jawaban pada hubungan yang harus dimulai dari wibawa negara yang kuat, yang disegani di dunia internasional. Hal ini harus dimulai dari pemerintah yang kuat di dalam negeri. Contoh kasus: masalah Myanmar.

Tentang pembangunan pelabuhan dan bandara: fokus uraian pada kewaspadaan terhadap kepentingan dan dominasi asing demi untuk melindungi bangsa sendiri. Ekonomi dan bisnis tidak bisa dipisahkan dari politik dan ideologi. Invasi asing bisa masuk dari sisi ini juga. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri.

Dari sisi gestur: nada bicara sering tinggi, menyebut nama lawan (“Pak Jokowi”), menghentak-hentak, dan selalu menggerakkan tangan atas-bawah (penekanan), TAMPAK ofensif.

Simpulan: Prabowo merupakan tipe pemimpin yang IDEOLOGIS. Pertanyaan teknis dari panelis tentang pemerintahan juga dihubungkan ke aspek ideologis. Seperti Jokowi, apa yang ditampilkan Prabowo di panggung menegaskan karakternya sejauh ini. Tapi, karakter Prabowo sebaliknya dari Jokowi. Prabowo tidak terlalu mementingkan penampilan, ia cendeung mengatakan sesuatu apa adanya. Kostum Prabowo, misalnya, umumnya hanya memakai safari, sesekali batik, kemeja, dan jas. Prabowo Nyaris tidak pernah memakai celana jins, sepatu sneaker, dan nyaris tidak pernah selfi. Prabowo adalah pemimpin yang semiosis (denotatif)-ideologis.

Gestur-nya yang agresif adalah ekspresi karakter natural sosok pribadi yang dilahirkan dalam kultur Jawa-Banyumas dan Minahasa. “Banyumas itu Bataknya Jawa”, demikian Prabowo sendiri menjelaskan. Dalam budaya ini, menghentak-hentak tidak serta-merta berarti menyerang. (Perhatikan kata TAMPAK pada poin 6). “Tampak ofensif” tidak sama dengan ofensif.

The post Semiosis Debat Ke-4 PEMIMPIN TEKNIS VERSUS PEMIMPIN IDEOLOGIS appeared first on Jakartasatu.com.

Jakartasatu.com – Pemilihan umum dan presiden yang akan dilaksanakan  pada tanggal 17 April 2019 tinggal menghitung hari. Bagi peserta pemilu,pelaksanaan hari pencoblosan tentu makin marak dengan kampanye terbuka, Namun begitu masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dengan berbagai hal positif dalam menyikapi pelaksanaan hajat demokrasi 5 tahun sekali di Indonesia.

“Banyak hal yang perlu disikapi dalam pemilu kali ini,terutama untuk urusan pilpresnya,” kata Ferry Mursyidan Baldan, Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi dalam acara Deklarasi Relawan Smangat89 dan Kawal TPS#02, Sabtu (30/3/2019) di sekretariat BPN Prabowo-Sandi, jalan Kertanegara 6 Kebayoran Baru Jakarta.

Menurut Ferry, bagi masyarakat selain pesta demokrasi yang dilakukan lewat sosialisasi dan kampanye di masyarakat, hal yang tidak kalah penting adalah para pemilih terutama para relawan yang mendukung sebaiknya juga dapat mengawasi jalannya proses penghitungan suara dengan cermat dan seksama agar proses penghitungan hasil pemilihan tidak terjadi kecurangan di TPS tempat memilih.

“Banyak hal yang perlu kita awasi bersama. Mulai dari hadirnya warga negara asing yang tidak dikenal dan dicurigai dan ditandai bila perlu, hingga proses penghitungan kartu suara setelah pencoblosan,”ujar Ferry kepada 100 orang pengurus dan anggota Relawan Smangat89 (alumni SMA/SMK angkatan 89) yang mengikuti acara deklarasi dan tutorial kawal TPS untuk no urut 02.

Menurut mantan Menteri Agraria dan Tata ruang di kabinet kerja Joko Widodo-Jussuf Kalla yang kini berlabuh dalam tim Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ini, mengungkapkan banyak hal kecurangan dilapangan bisa terjadi.

Untuk itu Ferry berharap banyaknya para relawan yang mendukung pasangan no urut 02, bisa bersinergi dengan koalisi partai pendukung maupun BPN Prabowo-Sandi dalam melakukan pengawasan pemilu diberbagai tempat TPS di Indonesia m,aupun diluar negeri agar pemilu berjalan jujur dan adil.

“Apa yang dilakukan relawan Smangat89 ini dalam usaha kawal TPS 02, sangat saya apresiasi. Bila perlu ada anggota relawannya bisa menjadi satgas yang turun menjadi saksi di TPS TPS tempat para anggotanya memilih.Dengan begitu validitas suara sah akan menjadi penguatan data yang dimiliki BPN nanti, sekaligus meminimalisasi kecurangan dilapangan,” ujar Ferry usai memberi pengarahan para relawan Smangat 89.

 Menanggapi, tutorial Kawal TPS via aplikasi android yang akan dilakukan oleh para relawan Smangat 89, menurut Ferry adalah sebuah program aplikasi android yang cukup simpel dan murah dilakukan.  Bagi relawan Smangat 89 yang rata rata berpendidikan tentu ini sangat membantu perolehan suara bagi Prabowo-Sandi, dimana menurutnya Prabowo-Sandi diberbagai tempat di seluruh Indonesia dan luarnegri mendapat dukungan masyarakat yang cukup besar ketimbang petahana.

“Sebaiknya kemengan yang akan diperoleh minimal 8 persen atau diatasnya, jangan menang tipis. Itu sebab sinergisitas para relawan dan pendukung prabowo Sandi dapat lebih giat dalam berpartisipasi disisa waktu yang tinggal beberapa hari lagi.”ujar Ferry.

Dengan kader kader relawan potensial yang dimiliki Smangat 89,diharapkan perolehan kemenangan Prabowo-Sandi lebih kuat sesuai target.”Melihat info profil relawan Smangat yang cukup berpotensi dan semangat yang dimiliki para relawan dan masyarakat luas pendukung, Insya Allah kemenangan dapat diperoleh dengan angka yang signifikan,”ungkap Ferry.

Dengan turunnya SK dari BPN Prabowo Sandi untuk Relawan Semangat 89 di awal bulan maret lalu, menurut Ketua Relawan Smangat 89, Tras Rustamaji bagaikan mendapat recharge energi semangat baru dalam melakukan kegiatan yang di instruksikan BPN Prabowo Sandi.

“Untuk menjadi Relawan resmi Prabowo-Sandi memang tidaklah mudah dengan kriteria yang dilakukan BPN, namun Alhamdulillah akhirnya SK itu turun juga didetik detik terakhir.” ungkap Tras, seorang ahli IT lulusan Manchester University, Inggris.

Memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari kedepan, Tras akan memaksimalkan anggota relawannya agar dapat memantau dan mengawasi TPS TPS tempat mereka memilih. Selain terus mensiosialisasikan program kawal TPS yang dibuat oleh seorang anggota relawan Smangat 89, Hermansyah, seorang sarjana lulusan ITB yang pernah menjadi saksi kunci kasus chat HRS, yang telah di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara).

Agar kegiatan kawal TPS menjadi efektif, menurut Tras, perlu adanya pemantapan dan pembekalan  pembelajaran yang serius dengan para anggota dan pengurus relawan. “Ya kami disini harus memberi pembekalan, apa yang harus dilakukan, termasuk aplikasi apa saja yang harus disiapkan untuk pengawasan dan monitoring TPS, agar kegiatan bisa menjadi lebih efektif bukan malah kontra produktif,” papar Tras.

Hermansyah bukan satu satunya orang yang membuat aplikasi pengawalan, banyak orang membuat aplikasi kawal TPS.Yang berbeda di buat Hermansyah dalam  aplikasi arsitektur maupun mekanismenya android itu adalah dengan menggunakan aplikasi whatsaap, dimana aplikasi itu menurut Hermansyah  tahan terhadap serangan hacker (hacker proof), agar data yang dimiliki dapat benar benar terjaga.

“Aplikasi berbasic server tentu sangat lemah diserver, namun teknologi yang saya gunakan memiliki infrastruktur yang sangat besar untuk mengakomidir milyaran subscriber. Bisa jadi saat hari H server server akan down bila digunakan jutaan orang dalam waktu bersamaan. Untuk itu saya mencari cara bagaimana mengantisipasi itu semua dengan aplikasi teknologi yang saya gunakan,”ungkap Hermansyah.(JKST/Beng Aryanto)

The post Kawal TPS,Bagian Terpenting Saat Pencoblosan appeared first on Jakartasatu.com.

Jakartasatu.com – Mendengar Informasi minimnya alat peraga kampanye untuk capres-cawapres no urut 02. Disikapi Relawan Smangat 89 pro Prabowo Sandi (red: Relawan Alumni SMA/SMK Angkatan 89),  melakukan aksi bagi bagi atribut / alat peraga kampanye (APK) di Kecamatan Rumpin Bogor wilayah dapil V Kabupaten Bogor pada hari Selasa tanggal 2 April 2019.

Kecamatan Rumpin Bogor yang terdiri dari 14 desa, menurut catatan KPU dipilkada tahun 2018 terdapat sekitar 93.628 DPT (Daftar Calon Pemilih) . Kemungkinan jumlah pemilih ini akan bertambah memasuki bulan april 2019.

Tujuan relawan Smangat membagi alat APK, menurut Dede Muzafarsyah, salah seorang relawan smangat 89 yang turun ke lokasi adalah agar warga yang memiliki aspirasi politikmya dapat tersosialisasi dengan baik dan benar dengan adanya alat peraga tersebut.

Kurangnya perhatian para caleg dari partai koalisi koalisi Prabowo-Sandi di wilayah tersebut,menjadi kan para relawan Smangat 89 berusaha membantu memberikan bantuan alat peraga kampanye berupa spanduk, stiker , kaos, pin,tas  dan uang untuk pemasangan APK  tersebut.

“Kalaupun ada alat peraga kampanye yang terpasang, menurut informasi warga setempat sering dilakukan pencopotan oleh oknum pendukung petahana dibawah pengawasan petugas desa. Itu sebab APK yang terlihat justru akhirnya tidak imbang, lebih banyak milik pendukung no urut 01,” ujar Dede Muzafarsyah menceritakan via sambungan telepon selulernya (2/4/2019).

540 kaos,15 Spanduk, 2 rim Stiker besar,sedang dan kecil ,tas,pin, beberapakaleng cat semprot spanduk karya emak emak smangat 89 serta uang pemasangan spanduk diberikan langsung pada seorang warga Kampung Sawah bernama endra, anggota FPI wilayah Kecamatan Rumpin Bogor mewakili koordinator pemasangan APK di kecamatan tersebut.

APK yang diberikan disambut gembira oleh sebagian warga yang melihat kehadiran para relawan Smangat89 di desa kampung Sawah kecamatan Rumpin Bogor. Dibawah rintik hujan , kegembiran dan antusias warga menerima bantuan tersebut. Bersama relawan dan warga memasang beberapa spanduk  yang tersedia dan kemudian dibawah koordinasi Endra memasang pada desa desa lain yang minim APK no urut 02. “Karena sesungguhnya banyak warga  merupakan pendukung setia Prabowo Sandi, namun sangat kekurangan APK utk menunjukkan aspirasi politiknya,”ujar Dede.

Menurut Endra warga pro Prabowo-Sandi Kampung Sawah Kecamatan Rumpin,boleh dibilang “kelaparan” dengan APK Prabowo Sandi. Sementara itu para caleg di dapil tersebut tidak ada perhatian untuk kebutuhan itu. Baik kunjungan apalagi bantuan APK.

Sedangkan ada beberapa kejadian spanduk atau baligho/ baner 02 yang terpasang di jalan utama desa itu biasanya akan hilang dicopot petugas desa tak lama setelah dipasang. Untuk mensiasati pencopotan endra bersama warga pendukung no urut 02 akan memasang APK di jalan-jalan  kecil desa atau gang perkampungan saja.

Saat penyerahan APK tersebut rombongan Smangat89 sempat kedatangan sekelompok Laskar Banten yang ternyata bersebrangan dengan pendukung #02. Kehadiran mereka  disambut tindakan persuasif dari rekan-rekan Relawan Smangat 89 yang memahami bagaimana menghadapi situasi lapangan.(JKST/Beng Aryanto)

The post Kecamatan Rumpin Bogor, Minim Alat Peraga Kampanye Prabowo-Sandi appeared first on Jakartasatu.com.